No. Reg Rilis 065/RLS/X/2018 Layanan BPJS. Catatan Singkat tentang Layanan BPJS. Bagaimana pasien BPJS agar dilayani secara manusiawi? Presiden Jokowi mengkritik manajemen BPJS.

No. Reg Rilis 065/RLS/X/2018

Layanan BPJS. Catatan Singkat tentang Layanan BPJS.

Bagaimana pasien BPJS agar dilayani secara manusiawi?

Presiden Jokowi mengkritik manajemen BPJS.

Betul pak Presiden bahwa manajemen BPJS tidak profesional dan tidak manusiawi. Kalo kita lihat manajemen perusahaan asuransi kesehatan swasta saja bisa untung dan berkembang, pasiennya dilayani dengan baik di Indonesia. Mengapa BPJS yang baru berusia beberapa tahun kok sudah teriak rugi atau defisit? Padahal BPJS sibuk membangun kantor BPJS di seluruh Indonesia. Manajemen BPJS sibuk membagi uang rakyat menjadi haji yang sangat tinggi bagi dirinya sendiri. Sementara BPJS tidak membangun layanan yang manusiawi bagi konsumennya sendiri yang sudah membayar mereka. Padahal sistem layanan asuransi kesehatan milik negara itu dibangun untuk memenuhi hak atas kesehatan warga negara. Untuk itu BPJS mendapat dukungan penuh dari pemerintah, subsidi maupun kemudahan lainnya.

Hingga hari ini banyak sekali keluhan yang disampaikan terkait layanan rumah sakit terhadap pasien BPJS. Setiap kali pasien BPJS ingin berobat selalu sulit dan ditolak oleh layanan rumah sakit setempat. Pasien BPJS hampir tidak ada yang mulus atau mudah mengakses layanan rumah sakit baik RS Pemerintah, apalagi RD Swasta. Padahal nanti semua warga negara Indonesia diwajibkan menjadi pemegang layanan BPJS. Bagaimana mau melayani dan memenuhi hak kesehatan warga negara jika manajemennya BPJS tidak profesional dan tidak manusiawi?

Tepat sekali kritik bapak Presiden Jokowi terhadap manajemen BPJS dan meminta direksi BPJS diperbaiki kinerjanya. Saya sering alami penolakan sebagai pasien BPJS. Mau berobat periksa gigi di sebuah RS swasta ternama, saya ditolak dengan alasan kuota sudah penuh. Begitu pula saat mau opname, ditolak dokter di IGD sebuah RS swasta ternama di Jakarta dengan alasan sulit mengklaim ke BPJS. Antrian dan keluhan pasien BPJS, terutama yang miskin atau kelas 3 terus terjadi dan tidak ada perubahan. Saya saja yang menjadi pemegang layanan BPJS kelas 1 sakit mengakses layanan RS dengan kartu BPJS, apalagi yang orang miskin dengan kelas 3.

Kritik presiden Jokowi atas manajemen BPJS yang tidak profesional adalah serius dan harus segera diselesaikan. Jika buruknya akses layanan kesehatan anggota pemegang BPJS terus terjadi maka akan terus terjadi penelantaran serta pelanggaran hak asasi warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang manusiawi. Manajemen BPJS harus segera diperbaiki bahkan dirombak total agar bisa memenuhi hak atas kesehatan warga negara. Perbaikan layanan BPJS adalah harus agar warga negara pemegang BPJS dilayani sebagai manusia yang sebenarnya, tidak disia-siakan dan mati tanpa perlindungan negara.

Jakarta, 18 Oktober 2018
Azas Tigor Nainggolan.
Ketua Forum Warga Kota Jakarta.

Print Friendly, PDF & Email