No. Reg Rilis 072/RLS/XI/2018. Menyusun Regulasi Angkutan Sewa Khusus atau Taksi Online. Catatan singkat tentang Regulasi Transportasi Online di Indonesia.

No. Reg Rilis 072/RLS/XI/2018

Menyusun Regulasi Angkutan Sewa Khusus atau Taksi Online.

Catatan singkat tentang Regulasi Transportasi Online di Indonesia.

Dua hari kemarin, Selasa dan Rabu saya bersama Kementerian Perhubungan RI, Perwakilan Driver atau pelaku usaha Angkutan Sewa Khusus (ASK) beserta aplikator GoJek dan Grab juga beberapa Dinas Perhubungan Daerah Provinsi, menyusun rancangan regulasi untuk Angkutan Sewa Khusus.

Penyusunan ini sudah berjalan sejak bulan Oktober 2018 guna membuat dasar hukum dan tata kelola Angkutan Sewa Khusus di Indonesia. Angkutan Sewa Khusus atau masyarakat sering menyebutnya Taksi Online sudah menjadi pilihan atau alat transportasi masyarakat sehari-hari. Sementara regulasi yang mengatur taksi online saat ini masih dalam proses penyusunan ulang pasca uji materil terhadap PM nomor: 108 Tahun 2017.

Regulasi ini dibuat oleh Kemenhub terutama untuk melindungi para pengguna dan pengemudi Taksi Online. Seharusnya pembuatan regulasi Tata Kelola Taksi Online ini juga tanggung jawab kementerian lain seperti Koperasi, Kominfo dan KumHAM. Tetapi dalam perjalanan atau proses pembuatannya hanya Kemenhub yang perhatian, empati dan berinisiatif membuat regulasi ini. Kementrian lainnya seakan tidak peduli atau merasa ini bukan tanggung jawabnya.

Keberadaan regulasi Taksi Online ini sudah mendesak dan harus dibuat karena kebutuhan melindungi operasional di lapangan. Taksi online sebagai alternatif pilihan dalam bertransportasi bagi pengguna angkutan nanti umum sudah terlanjur jadi penting dan kuat eksistensinya di masyarakat. Kuatnya keberadaan taksi online ini dikarenakan angkutan umum reguler saat ini masih sangat belum memadai di negeri ini. Seakan negeri ini tidak menyadari bahwa mandat UU no: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 183 ayat 1 memandatkan pemerintahnya harus menyediakan angkutan umum yang memiliki manajemen berkeselamatan, aman, nyaman dan terjangkau.

Pemerintah memiliki kepentingan akan adanya regulasi tata kelola taksi online ini agar bisa menjamin bahwa pelayanannya memiliki jaminan keselamatan, kenyamanan dan terjangkau. Dasar pemikiran inilah seharusnya yang dijadikan arah atau visi dalam pengaturan operasional taksi online di negeri ini. Belum adanya layanan angkutan umum yang baik dan harus segera diperbaiki oleh pemerintah jika ingin mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan transportasi online.

Jadi tidak ada kata lain regulasi tata kelola taransportasi online harus ada untuk menjadi pengaman atau perlindungan para pengguna dan pengemudinya. Selanjutnya pemerintah juga memiliki kewajiban atau mandat menyediakan layanan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau. Adanya layanan angkutan umum yang baik itu akan membuat masyarakat tidak tergantung pada transportasi online dan mau berpindah ke angkutan umum – tidak menggunakan kendaraan pribadinya. tersedianya angkutan umum yang baik maka akan berdampak baik, mengurangi kemacetan. Ayo gunakan Angkutan Umum agar tidak macet.

Jakarta, 1 November 2018
Azas Tigor Nainggolan.
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

Print Friendly, PDF & Email