No. Reg Rilis 014/RLS/I/2019. BPJS, Pelayanan Publik atau Kewajiban Publik? Catatan Singkat tentang Pelayanan BPJS Kesehatan.

No. Reg Rilis 014/RLS/I/2019

BPJS, Pelayanan Publik atau Kewajiban Publik?
Catatan Singkat tentang Pelayanan BPJS Kesehatan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada akhir 2018, tepatnya 14 Desember 2018 aturan baru, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Bayar dalam Program Jaminan Kesehatan. Permenkes dikeluarkan guna mengendalikan biaya kesehatan agar BPJS Kesehatan tidak tekor lagi. Sebelumnya semua biaya perawatan peserta BPJS Kesehatan ditanggung oleh badan ini. Dalam Permenkes baru tersebut ada diatur tentang peserta jaminan pelayanan dalam program Jaminan Kesehatan dikenakan urun biaya. Permenkes ini mengatur bahwa pembatasan biaya yang ditanggung oleh peserta rawat jalan sebesar 10% dari biaya yang dihitung dari total tarif Sistem Indonesia Case Base Groups (INA-CBG) atau tarif layanan kesehatan yang dipatok pemerintah atau paling tinggi Rp 30 juta. Artinya sekarang masyarakat peserta jaminan kesehatan tidak gratis lagi karena BPJS Kesehatan hanya akan membayar biaya sesuai dengan yang ditetapkan, selebihnya ditanggung peserta.

Sebelumnya juga ada perubahan pelayanan BPJS Kesehatan, dimana peserta jaminan kesehatan tidak bisa langsung memilih rumah sakit (RS) rujukan untuk perawatan. Pihak BPJS Kesehatan yang akan menentukan dan tahap pertama hanya boleh di RS tipe B. Bagi pasien tetap harus menunggu penunjukan RS rujukan walau kondisi sedang kritis. Perubahan-perubahan layanan tersebut di atas jelas menambah deretan persyaratan bagi peserta jaminan untuk mendapat layanan hak kesehatannya. Tambahan perubahan syarat mendapatkan pelayanan tersebut jelas menambah sulit dan mempersulit masyarakat peserta jaminan mendapatkan pemenuhan hak kesehatannya. Padahal BPJS Kesehatan dibangun oleh pemerintah sebagai wujud pemerintah ingin memenuhi hak kesehatan rakyatnya. Sementara masyarakat peserta jaminan kesehatan BPJS sudah melakukan kewajibannya membayar biaya atau premi layanan BPJS sebagai satu perusahaan tempat kerjanya atau satu keluarga si peserta setiap bulannya. Pembayarannya kewajiban preminya tidak boleh terlambat atau kurang dan jika melanggar maka akan dikenakan sanksi denda. Tetapi ketika ingin mendapatkan haknya sebagai peserta jaminan kesehatan banyak dan terus diperbanyak syarat pelayanannya.

Perubahan dan penambahan syarat mendapatkan layanan tersebut menunjukkan bahwa tidak profesionalnya sistem pelayanan BPJS Kesehatan. Padahal BPJS Kesehatan sebagai pelayanan publik seharusnya membangun sistem pelayanan dalam aturan harusnya didasari oleh prinsip atau asas pelayanan publik agar dapat diakses secara mudah oleh pengguna atau peserta jaminan. Dalam 
UU RI Nomor 25 Tahun 2009 
Tentang PELAYANAN PUBLIK pada pasal 4 diatur bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berasaskan : 
a. kepentingan umum;
b. kepastian hukum; 
c. kesamaan hak; 
d. keseimbangan hak dan kewajiban; 
e. keprofesionalan; 
f. partisipatif; 
g. persarnaan perlakuan/ tidak diskriminatif; 
h. keterbukaan; 
i. akuntabilitas; 
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok 
rentan; 
k. ketepatan waktu; dan 
kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Jika kita perhatikan secara seksama, tindakan pengelola BPJS Kesehatan tidak menjalankan secara benar ketentuan dalam pasal 4 UU Pelayanan Publik tersebut. Perubahan atau penambahan persyaratan mendapatkan pelayanan bagi peserta seperti di atas jelas itu tidak untuk kepentingan umum, tidak ada kepastian hukum, tidak ada penghormatan kesamaan hak, tidak mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban, tidak profesional, tidak partisipatif, sangat diskriminatif, tidak ada keterbukaan, tidak memiliki akuntabilitas, akan sulit diakses bagi kelompok 
rentan serta tidak 
kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan bagi peserta jaminan pelayanan sebagaimana diatur oleh pasal 4 UU Pelayanan Publik.

Pasal 1, (7) Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraanpelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepadamasyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
(8) Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

Tidak profesionalnya pengelolaan BPJS Kesehatan ini juga tercermin dari defisit anggarannya hingga saat ini mencapai trilyunan rupiah. Hingga saat ini pemerintah sudah memberikan dana untuk menutup defisit BPJS Kesehatan sebesar:

Tahun 2014 Rp 3,3 Trilyun
Tahun 2015 Rp 5,7 Trilyun
Tahun 2017 Rp 9,9 Trilyun dan 4,2 Trilyun
Tahun 2018 To 4,9 Trilyun dan Rp 5,2 Trilyun. Kemudian akan Rp 2,2 Trilyun.

Besarnya angka defisit keuangan internal BPJS tersebut menandakan bahwa manajemen penyelenggara BPJS Kesehatan tidak profesional dan cenderung memboroskan uang rakyat. Defisit anggaran BPJS Kesehatan ini juga akurnya akan merugikan masyarakat dan berpotensi melanggar hak asasi rakyat Indonesia untuk mendapat hak kesehatan mereka. Akibat pemborosan dan defisit ini, BPJS Kesehatan terlambat membayar kewajiban bayar tagihan ke rumah sakit. Keterlambatan tersebut masih berlangsung dan berpotensi membuat rumah sakit rusak pelayanannya dan bahkan bisa bangkrut karena tidak ada dana operasional. Keterlambatan ini juga membuat rumah sakit menolak menerima atau sering sangat mempersulit pasien peserta BPJS Kesehatan mendapatkan pelayanan kesehatan. Bahkan pengelola BPJS menyarankan kepada pengelola rumah sakit agar mengajukan kredit atau pinjaman dengan menjaminkan surat tagihannya kepada bank mitra BPJS Kesehatan. Aneh dan kacau cara pengelolaan dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan.

Kondisi terlambat membayar dan merusak pelayanan ini membuat BPJS tidak memiliki wibawa dihadapan rumah sakit dan masyatakat. Akibatnya apabila ada rumah sakit yang mempersulit dan menolak pasien peserta BPJS Kesehatan. Penolakan dan syarat mempersulit yang dilakukan oleh rumah sakit terhadap pasien peserta jaminan layanan BPJS Kesehatan tersebut mendapat pembenaran dari BPJS yang tidak profesional. Rumah sakit yang mempersulit pasien BPJS Kesehatan juga mendapat dukungan dari pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Dukungan itu ditunjukan dengan menerbitkan peraturan yang tidak pro rakyat, mpersulit pasien dan memeras pasien BPJS membayar 10% biaya pengobatan walau sudah tiap bulan membayar premi secara baik. Pemerintah dalam hal ini presiden Jokowi membuat satu tim untuk mengevaluasi dan mengaudit kinerja menteri kesehatan dan direksi BPJS Kesehatan. Evaluasi dan audit tersebut harus dilakukan agar presiden bisa memastikan BPJS Kesehatan bisa bekerja baik dan profesional menjadi agen pemerintah Indonesia untuk pemenuhan hak kesehatan rakyat Indonesia.

 

Jakarta, 31Januari 2019
AzasTigor Nainggolan 
Analis Kebijakan Publik dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

Print Friendly, PDF & Email