JAKARTA KOTA METRO POLUTAN

Untuk dIwartakan segera                                                                                                                               Pers Rilis

JAKARTA KOTA METRO POLUTAN

Senin, 5 Agustus 2019.

Jakarta tengah disorot oleh masyarakat tidak hanya masyarakat Jakarta tapi juga Indonesia bahkan dunia karena keberhasilannya dalam menjadi kota yang nomor satu tingkat pencemaran udaranya. Sudah banyak publik serta media massa yang mengkritik serta mempertanyakan gubernur Jakarta tentang langkah perbaikan yang akan dilakukan. Tetapi gubenrur Jakarta itu diam saja dan hanya sibuk berdiskusi mencari “kambing hitam”. 

Atas ‘prestasi’nya ini banyak kritik, protes serta gugatan publik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang diam saja  tanpa upaya yang benar untuk mengatasinya. Begitu pula kami, Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) melakukan upaya menegur serta mengingatkan dengan mengajukan gugatan terhadap gubenrur Jakarta itu.

FAKTA sebagai salah satu lembaga yang peduli akan lingkungan hidup dan peduli terhadap keberadaan kota Jakarta pada hari ini, Senin 5 Agustus 2019 mendaftarkan Gugatan Intervensi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. FAKTA memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini, bahwa pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan daerah yang tertuang pada Pasal 38 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak berjalan dengan baik sehingga telah membuat kerugian bagi masyarakat terutama dalam mendapatkan hak terhadap kualitas udara yang bersih khususnya di Jakarta.

Selain itu FAKTA juga menambahkan bahwa kualitas udara Jakarta tidak hanya disebabkan oleh kendaran bermotor, industri, pembangkit listrik, pembakaran sampah, pengerjaan dibadan jalan dan trotoar jalan (pedestrian) tapi juga oleh paparan asap rokok berdampak buruk terhadap kualitas udara Jakarta karena lemahnya pembinaan serta pengawasan Gubenrnur dalam menjalankan pemerintahan daerahnya. Kondisinya saat ini, warga Jakarta baik di dalam ruangan atau di luar ruangan dikepung oleh udara kotor.  Khusus untuk kendaraan bermotor Gubernur seharusnya melakukan upaya Transport Demand Management (TDM) berupa Membangun Sistem Layanan Angkutan Umum Massal yang Integratif dan Pengendalian Penggunaan Kendaraan Pribadi untuk mengurai kemacetan Jakarta yang menyumbangkan 80% polusi udara yang terjadi saat ini.

Atas dasar dan alasan tersebut FAKTA berkesimpulan bahwa bahwa buruknya kualitas udara di Jakarta diakibatkan oleh tidak efektifnya dan tidak bekerjanya secara baik pemerintah DKI Jakarta menjalankan berbagai regulasi yang ada

untuk mencegah agar Jakarta tidak menjadi Kota Metropolitan. Oleh sebab itu FAKTA sebagai Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya dan menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta (Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Hak Asasi Manusia serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Jakarta.

FAKTA juga meminta  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar  menghukum gubenrur Jakarta, Anies Baswedan sebagai Tergugat untuk :


  • Meminta maaf kepada warga Jakarta secara terbuka melalui media massa baik cetak dan elektronik;
  • Melakukan upaya pengendalian pencemaran udara dengan:
  • Penegakan peraturan mengenai Kawasan Dilarang Merokok (KDM) sesuai diatur dalam Perda No: 2 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Jakarta.
  • Melakukan penegakan dalam membatasi usia kendaraan umum sesuai ketentuan Perda DKI No. 5 Tahun 2014.
  • Merencanakan ulang pembangunan trotoar jalan (pedestrian) dan proyek-proyek pembangunan lain di Jakarta yang menimbulkan dampak lingkungan berupa polusi udara (perbaikan jalan, galian PLN, PDAM, Gas, fiber optik, dll).
  • Menindak tegas Dinas Bina Marga DKI Jakarta, rekanan/kontraktor yang mengerjakan trotoar jalan (pedestrian) dan proyek-proyek pembangunan lain di Jakarta yang menimbulkan dampak lingkungan berupa polusi udara (perbaikan jalan, galian PLN, PDAM, Gas, fiber optik, dll) tanpa analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Demikian rilis ini kami buat untuk diwartakan segera. Terima kasih.

hormat kami,

Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)
Azas Tigor Nainggolan SH, Msi, MH.
Ketua

Contact :  081381822567

Print Friendly, PDF & Email