4.200 Metromini Diganti

By on October 19, 2012. Posted in .

Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keinginannya itu saat mengunjungi terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (17/10). Dalam kunjungan itu Jokowi melihat langsung kondisi angkutan umum Jakarta. Dia beberapa kali masuk ke halte Busway dan keluar masuk minibus yang umumnya sudah tidak layak.

Menurut Jokowi, Pemprov DKI akan fokus pada masalah peremajaan angkutan perkotaan. Dari hasil peninjauannya ini, ia menilai masih banyak sekali yang harus diperbaiki. “Seperti Kopaja tadi, usianya 15-30 tahun. Ini bagaimana? Rem nggak kelihatan, spedometernya juga nggak. Langkahnya? Ya peremajaan,” ujarnya.

Dia akan segera mendiskusikannya dengan Kadis (Kepala Dinas) Perhubungan, sistemnya seperti apa, Kopaja akan seperti apa. “Harus membangun sistem baru. Memang perlu kontrol lapangan yang ketat. Seperti tadi, disiapkan seragam tapi tidak pernah dipakai. Pemerintah harus tegas tapi tetap memberikan sesuatu pada mereka,” kata Jokowi.

Meski begitu, Jokowi belum membahas pola anggaran peremajaan moda transportasi umum ini. Dua pola yang mungkin digunakan dan akan segera dirumuskan yakni antara pola hibah atau subsidi. Dengan rumusan tersebut, Jokowi pun merencanakan akan ada tambahan kesejahteraan bagi sopir angkutan umum. Tak hanya angkutan umum yang diremajakan, Jokowi pun menilai perlu ada penataan terhadap seluruh terminal di Jakarta.

Kenaikan tarif

Direktur Umum Metromini, TH Panjaitan, menyambut baik niat Jokowi yang merencanakan untuk meremajakan metromini. Namun, kata Panjaitan, peremajaan metromini harus disertai subsidi, tidak murni ditanggung pengusaha.

Alasannya, kata Panjaitan, karena harga metromini baru mencapai Rp 500 juta. Uang muka yang diberikan harus Rp 60 juta dengan cicilan per bulan mencapai Rp 10 juta.

“Berat kalau tidak disubsidi,” ujar Panjaitan. Minimal, kata dia, subsidi itu diberikan untuk membiayai angsuran per bulan metromini baru tersebut. Selain itu, Panjaitan berharap agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merealisasikan permintaan mereka untuk menaikkan tarif metromini dari Rp 2.000 menjadi Rp 5.000.

Namun Pjs Direktur Utama PT Metromini, Edi Sofiardi, mengaku pesimis akan mendapat subsidi. Pasalnya, sejak dulu pihaknya tidak pernah mendapat subsidi dari pemerintah. “Subsidi yang kami dapat hanya berupa pajak kendaraan yang lebih murah,” ucap Edi kepada Warta Kota. Ia berharap, jika peremajaan jadi dilakukan, sebaiknya tarif metromini dinaikkan dari Rp 2.000 menjadi Rp 5.000.

Hibah atau subsidi

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono pernah mengatakan, subsidi atau bantuan sangat memungkinkan diberikan dengan pola hibah. Cara hibah tidak melanggar aturan karena sesuai dengan Permendagri No 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Namun kata Udar, pemberian hibah bisa dilakukan selama angkutan umum tersebut memiliki badan usaha. Jadi, persyaratan utamanya adalah perusahaan angkutan umum itu harus memiliki badan hukum. Yang terjadi sekarang, kata dia, bus-bus yang sudah berumur belasan hingga puluhan tahun itu umumnya milik pribadi. Oleh karena itu tidak bisa mendapatkan dana hibah.

Persyaratan lainya adalah badan usaha atau lembaga itu harus dalam kondisi yang sehat. Yang dimaksud dengan sehat adalah badan usaha itu bisa dipercaya kredibilitasnya, secara berkesinambungan mampu memastikan kelaikan sarana mobil untuk beroperasi, ketersediaan pool, dan sarana pendukung, juga manajemen SDM.

Berdasarkan data dari Dishub, Metromini dan Kopaja termasuk dari perusahaan yang mengoperasikan angkutan publik jenis bus sedang. Jumlah Metromini tercatat 3.101 armada dengan total 50 trayek sedangkan Kopaja 1.195 armada dengan 28 trayek.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin memiliki pendapat berbeda dengan Udar. Dia mengatakan, jenis bantuan yang diberikan harus dalam bentuk subsidi. ?Kalau bentuknya hibah agak kontroversial. Istilahnya pemprov memberikan uang atau kendaraan kepada pemilik angkutan umum.?

Menurut dia, pemberian bantuan tersebut akan sulit dilakukan karena saat ini angkutan umum tidak terorganisasi dengan baik. Banyak angkutan umum seperti Metromini yang kepemilikannya pribadi.

Sementara itu Ketua Umum Kopaja Nanang Basuki menyambut baik niatan Pemprov DKI untuk memberikan hibah atau pun subsidi, sekaligus minta dilibatkan dalam perumusannya. Menurutnya, untuk melakukan peremajaan pada satu unit Kopaja, dibutuhkan setidaknya Rp 500 juta. Karena dana yang sangat besar itulah yang membuat pihaknya sulit melakukan peremajaan secara mandiri.

?Kami harap rencana tersebut dapat segera dilaksanakan. Usia Kopaja sendiri sudah hampir 30 tahun. Saat ini Kopaja juga terus melakukan pembenahan seperti dengan diluncurkannya Kopaja AC yang sudah dilengkapi fasilitas Wifi dan GPS,? tandasnya.

Sedangkan pengamat transportasi Ellen Tangkudung saat dihubungi via telepon pada Rabu (17/10) malam menyatakan bahwa ia sangat setuju jika Metromini diremajakan. “Seluruh angkutan umum, dalam hal ini Metromini, harus layak jalan dan memenuhi persyaratan untuk kenyamanan penumpang,” ujarnya.

Menurut Ellen, pemerintah juga harus bertindak tegas, bahwa Metromini yang tidak layak jalan, tidak boleh beroperasi. “Di Jakarta, sekitar 90 persen Metromini kondisi fisiknya sudah tidak layak jalan, entah itu yang speedometer-nya mati, lampu sen tak berfungsi, dan banyak lagi,” katanya.

Selain kondisi fisik Metromini, menurut Ellen, sopir-sopirnya harus mendapat penataran. “Tingkah mereka yang suka kejar-kejaran untuk memburu setoran, maupun menurunkan penumpang di tengah jalan karena sudah mau pulang. Ini jelas tidak bisa dibenarkan karena bagaimanapun, yang namanya angkutan umum harus mengutamakan keselamatan dan pelayanan terhadap penumpang,”kata Ellen lagi.

Ubah desain MRT

Sementara itu di Balai Kota DKI, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menyatakan akan mengkaji ulang pembangunan Mass Rapid Transit (MRT). Basuki mengatakan, diminta ada paparan ulang dari PT MRT Jakarta karena ada hasil kajian dari Masyarakat Tranportasi Indonesia (MTI) mengenai mahalnya harga MRT Jakarta. “Prinsip gubernur sederhana, kalau bisa membuktikan itu tidak mahal ya jalan saja, bukan duit kita kok. Tapi itu harus dihitung,” kata Basuki.

Selain melihat paparan biaya, Pemprov akan mengkaji rute yang telah ditetapkan. Sebab dengan rute yang ada sekarang yakni Selatan-Utara dari Lebakbulus-Kampungbandan, harus mengorbankan stadion Lebakbulus.

Menurut Basuki, selain MRT, Pemprov akan meneruskan monorel. Pembangunan monorel akan dibangun murni oleh pihak ketiga, yakni BUMN. “Kalau MRT kita mengutang dan harus menanggung (pembayaran). Pak Gubernur tidak mau utang, kan bukan duit kami, itu duit rakyat. Kalau terbengkalai, fasilitas umum jadi sasaran. Gubernur mau kaji benar-benar,” katanya.

Pengamat transportasi UI, Alvinsyah berpendapat, jika Gubernur DKI menunda pembangunan MRT, namun melanjutkan monorel, maka harus dilihat dulu peluang pembatalan tersebut. Sebab, pembangunan MRT ini menggunakan pinjaman dari Japan International Coroporation Agency (JICA). Dalam pinjaman itu terdapat perjanjian (agreement) antara sejumlah pemangku kepentingan. “Bila ada peluang untuk menunda atau sampai membatalkan, tidak masalah dilakukan. Jika tidak maka pembangunan ini harus tetap dilaksanakan,” ujarnya.

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.