Ada Apa Satpol PP Terlibat Penggusuran Kompleks Srikandi?

By on June 4, 2013. Posted in .

11240513-Foto Petugas Kawal Satpol-9 dre

(SH/Jenda Munthe)

Tidak ada dasar kuat Satpol PP berada paling depan dalam pelaksanaan eksekusi.

Memasuki hari kedua, eksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Timur di Kompleks Srikandi, RT 07/RW 03, Kelurahan Jatinegara Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur, kembali menuai protes, Kamis (23/5). Kali ini, meski tidak ada perlawanan fisik dari warga yang menghuni 140 bangunan di lokasi tersebut, pengacara warga sempat berusaha menghentikan eksekusi yang dilakukan oleh petugas Satpol PP itu.

Pengacara warga bernama Suhadi itu datang bersama timnya ke lokasi kejadian dan langsung mendekati alat berat yang tengah menghancurkan rumah-rumah warga. Saat itu Suhadi berteriak kepada aparat Satpol PP dan meminta agar proses penghancuran dihentikan.

Ia mengatakan eksekusi itu harus dihentikan lantaran dirinya sudah bertemu dengan Komnas HAM dan mendapat rekomendasi agar penghancuran rumah warga dihentikan. “Ini bukan tugas Satpol PP. Komnas HAM juga sudah mengeluarkan rekomendasi agar eksekusi ini dihentikan,” teriak Suhadi saat itu.

Mendapat aksi protes dari Suhadi, petugas sempat menghentikan proses eksekusi selama lima menit. Eksekusi kembali dilanjutkan setelah pihak kepolisian mengamankan Suhadi lantaran dianggap mengganggu dan mencoba menghentikan proses eksekusi.

Pernyataan protes terkait keterlibatan Satpol PP dalam eksekusi tersebut juga disampaikan oleh Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan. Menurutnya, keterlibatan Satpol PP dalam eksekusi tersebut menjadi pertanyaan besar. Pasalnya, kata dia, tidak ada dasar kuat yang menjadikan Satpol PP perlu terlibat dalam eksekusi yang dilakukan oleh PN Jakarta Timur itu.

“Dasar hukum mereka apa. Kenapa Satpol PP yang jelas-jelas berada di bawah wewenang Pemprov DKI justru berada di barisan paling depan dalam eksekusi itu? Lihat saja anggota mereka yang mengangkati barang-barang warga, yang digunakan untuk merubuhkan bangunan warga juga alat berat milik Satpol PP. Jelas ini jadi pertanyaan kita,” ucap Azas saat dihubungi SH melalui telepon selulernya, Kamis.

Ia menambahkan, harus diperjelas alasan keterlibatan Satpol PP dalam eksekusi tersebut. Menurutnya, publik perlu mengetahui apakah Satpol PP ada di sana berdasarkan permintaan warga, atau justru permintaan pihak PT Buana Estate yang mengaku sebagai pemilik lahan.

Jika benar Satpol PP ada di sana karena permintaan pihak swasta, lanjutnya, tidak tertutup kemungkinan ada permainan uang dalam eksekusi ini. “Gubernur DKI harus mencari tahu mengapa anak buahnya ada di sana. Kalau memang terbukti ada permainan uang, Kepala Satpol PP DKI harus diberi sanksi, kalau perlu dipecat,” kata Azas.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Satpol PP DKI Kukuh Hadi membantah pihaknya bertindak di luar ketentuan. Menurutnya, eksekusi tersebut murni dilakukan oleh PN Jakarta Timur, sedangkan keberadaan mereka di sana karena permintaan langsung PN Jakarta Timur kepada Wali Kota Jakarta Timur yang diteruskan kepada Satpol PP Jakarta Timur.

“Kita hanya diminta untuk membantu. Lagipula eksekusi ini kan sesuai dengan keputusan pengadilan, dan kita menjalankan perintah pengadilan yang kekuatan hukumnya sama dengan undang-undang. Ini semua sudah ketentuan,” ujar Kukuh.

Ditanyai terkait petugas Satpol PP dan alat berat milik Satpol PP yang justru berada paling depan dalam eksekusi tersebut, Kukuh mengaku hal itu semata-mata dilakukan untuk menjalankan keputusan pengadilan.

“Seperti yang saya katakan tadi, kita di sini karena menjalankan perintah undang-undang. Jadi kalau pun kami ada di barisan depan, toh itu bagian dari menjalankan undang-undang,” ujar Kukuh.

Kendati demikian, ia enggan berkomentar saat ditanyai SH apakah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengetahui perihal keterlibatan Satpol PP dalam eksekusi tersebut. “Saya rasa kami menjalankan undang-undang. Apa yang kami lakukan sudah benar, dan tidak perlu menyampaikan hal ini pada gubernur,” ujarnya lagi.

Kukuh juga enggan menjelaskan apakah dana operasional mereka selama ikut dalam eksekusi tersebut berasal dari PN Jakarta Timur atau dari kas Pemda DKI. Ia mengaku tidak mengetahui apakah selama ikut dalam eksekusi tersebut anggotanya mendapat dana operasional dari PN Jakarta Timur atau justru dari pihak swasta.

“Kalau itu saya tidak tahu. Permohonan dari pengadilan kan ditujukan ke Wali Kota Jakarta Timur, silakan cari tahu ke sana,” katanya.

Sayangnya, Wali Kota Jakarta Timur HR Krisdianto tidak memberi respons saat SH menghubunginya melalui telepon selulernya. Ia juga tidak memberikan jawaban saat SH meminta komentarnya melalui pesan singkat terkait eksekusi tersebut.

Sumber : Sinar Harapan, shnews.co, Jenda Munthe | Jumat, 24 Mei 2013

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.