Agenda Tersembunyi Di Balik Hak Angket Jakarta

By on February 27, 2015. Posted in , .

Siang tadi Rapat Paripurna DPRD Jakarta akhirnya mengesahkan Hak Angket terhadap gubernur Ahok. DPRD mengajukan Hak Angket karena melihat Ahok mengajukan RAPBD Jakarta 2015 ke Kemendagri bukan hasil pembahasan bersama DPRD Jakarta. Alasan Ahok mengajukan RAPBD yang tanpa pembahasan bersama DPRD tersebut karena Ahok mencurigai adanya anggota DPRD Jakarta memasukkan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 Trilyun. Pengesahan ini artinya akan dilakukan penyelidikan selama 60 hari ke depan oleh DPRD Jakarta terhadap masalah RAPBD tersebut. Jika memang ini berjalan, ada kemungkinan gubernur Ahok bisa dimakzulkan DPRD Jakarta. Nah pertanyaannya sekarang apakah memang DPRD akan tahan konsisten melakukan Hak Angket tanpa masuk angin? Lalu kenapa Hak Angketnya masalah anggaran, bukan masalah substansial kehidupan warga Jakarta seperti penggusuran atau kegagalan kinerja? Ada apa dan agenda apa yang akan dimainkan anggota DPRD Jakarta dengan Hak Angket ini?

Secara seksama sepertinya pengajuan Hak Angket ini apakah akan berjalan konsisten? Apakah anggota DPRD akan tahan tidak menjadikannya ajang tawar menawar? Pertanyaannya juga, apakah pemakzulan Ahok hanya jadi alat tawar menawar di balik Hak Angket Jakarta? Sepertinya juga tidak yakin bahwa DPRD Jakarta berani menjadikan Hak Angket untuk menyelidiki kecurigaan Anggaran Siluman dalam RAPBD dan prosesnya hingga ke Kemendagri. Melihat komposisi anggota DPRD Jakarta yang sekarang ada keraguan kemauan  anggota DPRD untuk tetap bulat suara dan konsisten dalam pelaksanaan Hak Angket. Pendek kata ada keraguan terhadap anggota DPRD yang berpotensi tidak konsisten, alias mudah masuk angin. Ada kecurigaan Hak Angket ini dapat dijadikan kesempatan untuk tawar menawar dg Ahok. Hati-hati loh.

Jika ingin Hak Angket mau didukung warga sih substansi Hak Angketnya bukan hanya soal anggaran seperti sekarang. Bagusnya saat Ahok menggusur warga miskin di Jakarta, saat Ahok cara memimpinnya marah-marah terus atau kegagalan dalam target kerja  seperti banjir tempo hari atau gagal menangani kemacetan serta Kegagalan relokasi PKL di Blok G Tanah Abang. Nah kalo isunya ini pasti DPRD akan dapat dukungan dan substansial Hak Angket soal hidup warga Jakarta. Tapi kalo soal APBD sih gak substansial.

Coba saat Ahok selalu menggusur warga DPRD bikin Hak Angket akan ok deh. Berdasarkan catatan akhir tahun 2014 Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) ada sekitar 13.852 warga miskin Jakarta menjadi korban penggusuran.  Dari 26 penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sejak awal tahun 2014 ada 19 penggusuran di antaranya dilakukan tanpa proses sosialisasi dan dialog terhadap warga terlebih dahulu yang dilakukan secara paksa dan disertai kekerasan.

Atau juga DPRD bisa dan penting seharusnya membuat Hak Angket yang membuat Jakarta dapat gelar Kota Paling Tidak Aman, Kota Paling Macet dan Banjir. Wah pasti DPRD dapat ajungan jempol. Nah soal Hak Angket ini selanjutnya sebaiknya diarahkan pada masalah substansial melindungi hak hidup warga Jakarta. Jangan hanya berhenti di soal anggaran atau APBD yang tidak substansial.

Salam Jakarta
26 Pebruari 2015
Azas Tigor Nainggolan, Ketua FAKTA

 

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.