Aksi Ojek Online. Rebut Pengakuan Ojek Online

No. Reg Rilis 020/RLS/IV/2018

Aksi Ojek Online.
Rebut Pengakuan Ojek Online.

Pemerintah harus berani bersikap, mengakui atau tidak mengakui keberadaan Ojek Online. Jika pemerintah menolak atau tidak mengakui maka segera pemerintah melarang beroperasinya Ojek Online. Tetapi jika pemerintah mengakui keberadaan Ojek Online maka segera terbitkan peraturan Payung Hukum Ojek Online.

Keberadaan Ojek Online sudah terlanjur jadi alat transportasi yang penting dan solusi untuk menembus kemacetan serta mencapai kecepatan perjalanan. Kita tidak bisa menolak keberadaan Ojek Online hanya berpatokan pada pemikiran bahwa kendaraan Roda Dua atau sepeda motor tidak bisa dijadikan alat transportasi umum karena tingkat kecelakaannya tinggi. Semua moda transportasi memiliki potensi kecelakaan tinggi apabila tidak diatur dan diawasi secara ketat.

Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa ojek adalah tradisi kendaraan Indonesia. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa di negara lain tidak ada yang menjadikan sepeda motor sebagai alat transportasi umum sebagai dasar menolak Ojek Online. Atas dasar pemikiran dan sikap presiden ini sudah selayaknya pemerintah segera mengakui Ojek Online atau sepeda motor sebagai salah satu moda angkutan umum untuk mengangkut orang.

Jakarta, 24 April 2018
Azas Tigor Nainggolan.
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Forum Peduli Transportasi Online Indonesia (FPTOI)

Print Friendly, PDF & Email