Anak Miskin Masih Sulit Sekolah

By on March 10, 2010. Posted in .

Masing-masing adalah TKBM Himata dan Pusaka 45 yang menginduk pada SMPN 84, TKBM Sekolah Rakyat dan Papanggo menginduk ke SMPN 95 dan TKBM Peduli Umat menginduk ke SMPN 190. Selain itu, TKBM Johar Baru dan Civitas menginduk ke SMPN 28, serta TKBM Himata menginduk ke SMPN 30.

Jika memang benar laporan ICW ini maka peristiwa tersebut sungguh sangat memalukan. Coba kita pikirkan, bagaimana jadinya bangsa ini jika dunia pendidikannya justru melakukan korupsi? Apa memang bisa melakukan korupsi di dunia pendidikan? Hal ini berawal dari banyaknya proyek yang diadakan dalam upya pemerintah memenuhi hak atas pendidikan yang oleh Negara kepada warga negaranya. Sekadar diketahui saja misalnya, pada tahun 2010 ini di Jakarta, setiap siswa di SMP mendapatkan dana BOS sebesar Rp 575 ribu. Sedangkan biaya BOP sebesar Rp 110 ribu per siswa setiap bulan. Mekanisme penyalurannya langsung dari Dinas Pendidikan (Provinsi DKI Jakarta) ke rekening sekolah per tiga bulan sekali.

Sementara itu menurut rincian APBD Jakarta tahun 2010 disebutkan bahwa jumlah dana BOP yang akan dicairkan pada tahun 2010 ini kurang lebih sebesar Rp 1 triliun dan akan dicairkan setiap triwulan. Angka itu mengalami knaikan sekitar 10% jika dibanding dengan dana BOP tahun 2009 sebesar Rp 963 miliar. Kenaikan dana ini dialokasikan pada tahun 2010 disebabkan oleh rencana akan adanya pening?katan jumlah dana BOP yang diterima siswa SMA, yakni dari Rp 25.000 per bulan menjadi Rp 75.000 per bulan, atau dari Rp 300.000 per tahun per siswa menjadi Rp 900.000 per tahun per siswa. Sedangkan untuk siswa SD dan SMP, jumlah dana BOP yang diterima masih sama dengan tahun sebelumnya, masing-masing adalah Rp 60.000 per siswa per bulan untuk siswa SD atau Rp 720.000 per siswa per tahun. Untuk siswa SMP adalah Rp 110.000 per siswa per bulan atau Rp 1.320.000 per siswa per tahun.

Peluang korupsi atau penyelewengan itu bukannya berhenti disitu saja. Masih ada lagi proyek yang selama ini potensial di selewengkan, yakni pengedaan fasilitas pendidikan bagi anak didik. Semua sebenarnya terlihat sudah d