Beri Tempat Transportasi Online

Azas Tigor Nainggolan, SH., M.Si.
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)/ Advokat

Perkembangan teknologi memang tidak bisa dihalangi. Begitupun perkembangan yang terjadi dalam moda transportasi. Termasuk kehadiran teknologi yang mempengaruhi model-model pelayanan di bidang transportasi umum. Kemunculan transportasi berbasis aplikasi online ini dilatarbelakangi perkembangan teknologi yang begitu pesat, dan adanya kebutuhan masyarakat akan transportasi umum yang bisa diakses dengan mudah, cepat, murah, tepat waktu, aman, dan nyaman.

Kebutuhan inilah yang kemudian menjadikan transportasi online diterima masyarakat. Hal ini berimbas pada pendapatan dari angkutan umum konvensional yang selama bertahun-tahun kondisinya –mau tidak mau—harus diterima oleh masyarakat sebagai pengguna transportasi umum, karena tidak adan pilihan lain.

Lantas, bagaimana pemerintah menyikapi ini? ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah secara matang dan komprehensif agar kepentingan masyarakat untuk mendapatkan angkutan umum yang nyaman dapat terakomodir oleh angkutan umum yang ada, baik itu angkutan umum konvensional maupun yang online.

Artinya, dalam merumuskan sebuah kebijakan pemerintah perlu sejalan dengan kepentingan masyarakat mendapatkan angkutan umum yang baik, nyaman dan layak, serta kepentingan pengusaha transportasi umum konvensional dan kepentingan pengusaha/investor transportasi online.

Penolakan dari pengemudi transportasi konvensional yang terjadi di berbagai daerah merupakan potret dari abainya pemerintah memberikan perhatian kepada angkutan umum darat, sebelum hadirnya angkutan online. Perhatian yang berupa pembinaan dan pendampingan yang diberikan kepada para pelaku usaha angkutan umum, baik pengusahanya maupun awak armadanya. Selama ini kita hanya melihat pemerintah hanya mengeluarkan tata aturan (regulasi) dan rajin melakukan penindakan saja. Sedangkan, upaya mendorong dan membantu mengembangkan angkutan umum menjadi lebih baik dan ‘naik kelas’ selama ini tidak kita lihat.

Hadirnya Permen Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang berlaku sejak 1 November 2017, memang upaya pemerintah memberikan payung hukum kepada transportasi online dengan memberikan legalitas. Peraturan yang seharusnya disosialisasikan kepada masyarakat, terutama kepada seluruh pelaku usaha angkutan umum. Sehingga, kehadiran transportasi online ini bisa diterima oleh transportasi konvensional.

Selain itu, pemerintah seharusnya mendorong angkutan umum konvensional untuk memperbaiki diri, meremajakan armadanya, dan memperbaiki pelayanan agar masyarakat pengguna angkutan umum menjadi nyaman. Ini perlu agar angkutan umum konvensional bisa bersaing secara sehat dengan angkutan online dalam hal pelayanan. Bukan malah memberikan peraturan agar angkutan online yang sudah bagus, disuruh mengubah diri seperti angkutan konvensional. Ini kan seperti mendorong terjadinya penurunan kualitas angkutan umum kita.

Saya berharap regulasi yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur transportasi online dan konvensional ini, bukan menurunkan ‘kelas’, dari yang sudah bagus menjadi tidak bagus. Kedua, pemerintah tidak menggabungkan peraturan dari jenis angkutan umum ini. Keduanya memiliki sistem yang berbeda. Artinya, angkutan umum konvensional diberi regulasi khusus seperti yang sudah ada selama ini, dan angkutan online juga diberi regulasi khusus untuk mengatur angkutan online. (afd)

Print Friendly, PDF & Email