Bocornya Pendapatan Parkir Kita

By on February 8, 2008. Posted in .

Melalui pengamatan dan pengecekan tingkat keberhasilan itu maka akan dapat diketahui tingkat keberhasilan satu pemerintahan atau kepemimpinan di daerah atau kota. Cara pengamatan atau pengecekan ini diambil dari model pemeriksaan kesehatan tubuh manusia. Apabila ingin melihat sehat atau tidaknya sebuah pemerintahan daerah atau kota maka dapat dilihat melalui proses-proses atau tahapan pembangunan di atas. Sama halnya apabila ingin melihat sehat atau tidaknya seseorang maka dapat dilakukan pengecekan fungsi-fungsi organ yang ada di dalam tubuh orang itu. Untuk melakukan pengecekan dapat dilakukan secara menyeluruh atau salah satu satu saja dari fungsi organ yang ada. Apabila salah satu organ saja menunjukkan kondisi tidak sehat atau tidak bekerja secara efektif sesuai fungsi maka orang itu sudah dapat dikatakan tidak sehat perlu dilakukan pengobatan atau refungsi terhadap organnya yang sakit.

Salah satu organ atau badan di pemerintahan Jakarta yang cukup menarik untuk dilakukan pengamatan adalah sektor perparkiran yang selama ini dikelola melalui Badan Pengelola Perparkiran Jakarta atau sering disebut BP Parkir (sekarang menjadi Unit Pelaksana Tehknis atau UPT Perparkiran di bawah Dinas Perhubungan). Badan ini menarik dicermati karena merupakan salah satu institusi pelayanan publik Pemerintah Provinsi (pemprov) yang memiliki potensi atau fungsi cukup strategis. Pengelolaan perparkiran di Jakarta setidaknya memiliki tiga peran yakni sebagai bagian pendukung sistem transportasi/traffic management, public service dan sumber pendapatan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai bagian pendukung sistem pengelolaan transportasi (Traffic Management), pengelolaan perparkiran memiliki kemampuan membantu memecahkan masalah-masalah transportasi seperti kemcetan atau kepadatan lalu lintas. Melalui pengelolaan perparkiran yang tepat misalnya mampu mengurangi penggunaan dan mendorong para pengguna kendaraan bermotor pribadi menggunakan juga angkutan umum. Hal itu dapat dicapai dengan penempatan lokasi parkir yang sesuai kebutuhan dan memudahkan para pengguna kendaraan pribadi dapat berhenti, memarkir kendaraannya dan melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan angkutan umum. Mengurangi atau menekan penggunaan kendaraan pribadi dapat juga dilakukan dengan mengenakan tarif parkir yang mahal bagi jasa parkir di tengah kota. Penetapan tarif mahal bagi kendaraan pribadi ini setidak akan membuat penggunanya berpikir banyak atau mencari cara lain apabila bepergian ke tengah kota. Para pengguna kendaraan pribadi ini lambat laun akan beralih memakai angkutan umum yang sudah disediakan secara baik oleh pengelola daerah atau kotanya.

Tarif mahal untuk kendaraan pribadi di tengah kota ini juga memiliki dampak bagi peningkatan bagi PAD apabila disertai dengan pengelolaan parkir secara keseluruhan baik dan terkontrol menggunakan sistem pengawasan serta pengamanan yang ketat. Bagi kota Jakarta sendiri pengelolaan perparkiran terus menerus menjadi persoalan yang sepertinya tidak kunjung mau diselesaikan oleh Pemprovnya. Perjalanan panjang pengelolaan perparkiran ternyata belum mampu memberikan kontribusi atau dukungan terhadap perbaikan sistem transportasi dan terhadap PAD Jakarta. Seharusnya sejak awal diambil alih pengelolaannya oleh Pemprov Jakarta melalui BP Parkir, sektor perparkiran dapat memberi kontribusi yang signifikan bagi sisi penerimaan di APBD Provinsi Jakarta.

Kejadiannya justru lain dan bertolak belakang. Sektor pengelolaan perparkiran tidak pernah memberi kontribusi, bahkan dalam beberapa tahun (setidaknya sejak tahun 2000 yang dapat dideteksi) terus membebani APBD itu sendiri dari sisi belanja rutinnya. Dalam perjalanannya, pengelolaan parkir di Jakarta sudah dikenal sejak Jakarta masih dikuasai oleh penjajah VOC Belanda dengan istilah ?Jaga Otto?. Hingga sekitar tahun 1950an pengelolaan parkir di Jakarta dikelola dan dikuasai oleh pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang dikenal sebagai Jawara atau Bang Jago mengelola parkir di jalan-jalan secara swadaya. Para pengelola itu menyetorkan sebahagian pendapatan kepada para Jawara dan penguasa lokal sesuai dengan kesepakatan pembagian hasil yang dibuat sebelumnya. Barulah tahun 1955 pihak Dinas PU Jakarta saat itu mengambil alih karena melihat adanya potensi pendapatannya di pengelolaan parkir.

Pengelolaan awal ini berlanjut hingga akhirnya penguasa Jakarta mulai membentuk sebuah badan atau perusahaan untuk mengelola perparkiran. Model pengelolaan melalui sebuah badan usaha dimulai pada tahun 1972 saat Pemda mendirikan PT Parkir Jaya sebagai satu-satunya badan pengelola perparkiran kota Jakarta. Badan usaha itu kemudian pada 5 Juni 1977 dirubah menjadi sebuah Badan Otorita Pengelola Parkir (BOPP). Selanjutnya BOPP ini melalui Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 531 Tahun 1979 kembali dirubah menjadi Badan Pengelolaan Perparkiran (BP Parkir). BP Parkir ini berjalan terus hingga pada tahun 2007 Pemprov Jakarta mulai meninjau ulang dan memperbaiki struktur tentang pengelolaan parkir.

Melalui SK Gubernur No: 14 tahun 2007 dan kemudian diperbaharui dengan SK Gubernur No: 28 tahun 2007 mengganti pengelolaan perparkiran di bawah BP Parkir dan sekarang menjadi Unit Pelaksana Tehknis atau UPT Perparkiran (UPT Parkir) di bawah Dinas Perhubungan. Otomatis saat ini UPT Parkir bertugas sebagai regulator serta penyelenggara juga pengendali pelayanan parkir kendaraan bermotor di tepi jalan, lingkungan/ pelataran taman parkir dan gedung parkir. Model pembagian hasil pungutan restribusinya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Semasa pengelolaan di bawah BP Parkir, para Jukir menyetorkan sejumlah uang yang besarnya sekitar 25%-30% dari besaran potensi pendapatan yang ditentukan sebelumnya BP Parkir. Setoran para Jukir itu dikumpulkan para Kepala Jukir yang selanjutnya dikirim ke BP Parkir melalui Kepala Parkir Wilayah atau Kotamadya masing-masing.

Dilihat dari latar belakang pengambil-alihan pengelolaan parkir ini ke BP Perparkiran kemudian ke UPT Parkir karena selama ini sektor perparkiran tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi ke kas daerah. Sebagai sebuah usaha, pengelolaan perparkiran sebenarnya menjanjikan sebuah pendapatan yang cukup besar. Begitu pula sebenarnya, BP Parkir Jakarta seharusnya memiliki kemampuan memberikan pendapatan untuk kas daerah apabila dikelola dengan baik. Lihat saja saat ini di Jakarta banyak muncul dan terus berkembangnya usaha pengelolaan parkir yang dilakukan perusahaan-perusahaan parkir swasta. Jika memang usaha perparkiran ini tidak menguntungkan itu jadi lucu karena perusahaan parkir swasta terus berkembang dan bertambah besar? Pertanyaannya sekarang, ada apa dengan BP Parkir Jakarta yang terus menerus merugi, tidak pernah untung?

Penelitian yang dilakukan oleh Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) yang dilakukan sepanjang tahun 2006 lalu (saat itu pengelolaan perparkiran masih di bawah BP Parkir) menghasilkan bahwa pendapatan yang diberikan oleh BP Parkir selama lima tahun terkahir terus saja tidak memenuhi target dan institusinya terus mengandalkan kucuran subsidi dari APBD Jakarta. Tidak tercapainya target pendapatan sektor perparkiran on street yang dikelola BP Parkir saat itu dikatakan banyak kalangan disebabkan oleh kebocoran yang terus menerus dipelihara. Kebocoran terus menerus tercermin dari sikap politis Pemprov yang tidak pernah mau membangun sistem pengelolaan perparkiran di Jakarta guna mendukung pendapatan bagi APBD.

Tabel 1: Target Pendapatan Restribusi Parkir Tepi Jalan Umum
Pengelolaan Parkir BP Parkir
Tahun Target Realisasi
Pendapatan Keterangan Realisasi
Belanja
2000 Rp 14,882 M Rp 8,99 M 60,41% Rp 8,88 M
2001 Rp 12,334 M Rp 12,08 M 98% Rp 11,874 M
2002 Rp 28,6 M Rp 12,58 M 44,02% Rp 17,51 M
2003 Rp28,6 M Rp 13,15 M 45,99% Rp 15,79 M
2004 RP 12,5 M Rp 12,08 M 96,65% Rp 15,09 M
2005 Rp 17,135 M Rp 17,1 M 99% Rp 17 M
2006 Rp 19 M

Tabel Target Pendapatan Restribusi Parkir Tepi Jalan Umum di atas menunj

ukkan setidaknya sejak tahun 2000 hingga 2005 belum efektif memberikan penghasilan yang seharusnya kepada pendapatan daerah Jakarta. Angka-angka atau presentase pencapaian pendapatan dalam tabel di atas terlihat yang ditargetkan setidaknya 5 tahun belakangan tidak pernah tercapai. Dapat dikatakan bahwa kinerja BP Parkir dalam menghasilkan pendapatan selama lima tahun tidak pernah mencapai target yang disusun sendiri. Semua pendapatan yang diakui oleh BP Parkir itu akhirnya dihabiskan sendiri sebagai anggaran pembelanjaan.

Lucunya lagi terus saja BP Parkir setiap tahun sejak tahun 2000 hingga peralihan ke UPT Parkir meminta subsidi dari APBD untuk anggaran belanjanya dan Pemprov memenuhinya. Termasuk juga untuk tahun 2006, BP Parkir menargetkan pendapatan hanya Rp 19 milyar sementara belanjanya ditargetkan sebasar Rp 22,4 milyar. Sebuah angka subsidi luar biasa besarnya yang harus diberikan atau ditanggung oleh warga Jakarta. Muncul pertanyaan atau kecurigaan, mengapa Pemprov memelihara sebuah usaha tetapi tidak menghasilkan bahkan cenderung memeras kantong warga dalam APBD?
Kenyataan lain yang mengenaskan adalah pendapatan yang belum mencapai target itu bukanlah merupakan jumlah pemasukkan murni bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Jakarta. Pendapatan BP Parkir yang sempat memberikan kontribusi atau kelebihan pada PAD hanya terjadi pada tahun 2000, 2001 dan 2005. Kelebihan itu pun tidak begitu besar yakni setiap tahunnya hanya berkisar Rp 10 juta hingga Rp 120 juta. Sementara itu pada tahun 2002 BP Parkir meminta subsidi sekitar Rp 5 milyar lebih, tahun 2003 sekitar 2,5 milyar dan tahun 2004 sekitar Rp 3 milyar lebih.

Aneh memang gambaran efektivitas pendapatan atau perputaran penghasilan dan belanja yang dilakukan oleh BP Parkir. Hanya sempat tiga tahun memberikan kelebihan penghasilan (surplus) kepada APBD dalam 6 tahun terakhir yakni berjumlah hanya sekitar Rp 320 an juta. Angka subsidi yang diminta atau dikeluarkan APBD untuk anggaran belanja BP Parkir dalam 6 tahun ini setidaknya sudah mencapai Rp 10,5 milyar. Beginilah realitanya, sudah kinerjanya buruk, tidak memberikan efektivitas bagi pendapatan kas daerah malah disubsidi pula terus menerus dalam jumlah yang sangat besar. ?Besar pasak dari tiang?, demikian pepatah mengatakan dan cocok untuk menggambarkan penampilan kinerja BP Parkir Jakarta.
Angka target pendapatan atau penghasilan tahunan yang selama ini diajukan oleh BP Parkir di atas menimbulkan banyak kritik atau pertanyaan pengamat maupun warga kota Jakarta sendiri. Pertanyaan atau kritik itu didasari oleh analisa atau perhitungan atas kenyataan potensi yang dapat dilihat oleh mata telanjang warga. Banyak pihak yang tidak percaya dengan angka target yang dikeluarkan atau disusun BP Parkir setiap tahun. Sepertinya memang ada yang dikecil-kecilkan atau dikaburkan oleh BP Parkir sebagai angka potensi pendapatan semestinya. Banyak cara sebenarnya untuk mendapatkan perhitungan potensi pendapatan yang bisa didapat BP Parkir dari parkir on street di Jakarta.

Kebocoran yang Terjadi
Sebagai pengelola parkir on street, BP Parkir saat itu sebenarnya memiliki modal usaha cukup besar. Berdasarkan SK Gubernur Jakarta No. 177 Tahun, BP Parkir diberikan modal usaha mengelola parkir di Badan Jalan (On Street) serta beberapa Taman Parkir dan Gedung Parkir. Hasil penelitian yang dilakukan Forum warga Kota Jakarta (FAKTA) pada tahun 2006 ini terhadap parkir di Badan Jalan didapatkan kebocoran yang cukup besar. Berdasarkan penghitungan yang dilakukan dari hasil penelitian didapat bahwa harga bersih satu Satuan Ruang Parkir (SRP) di Badan Jalan dapat bernilai minimal seharga Rp 6.302,- per harinya. Besarnya harga SRP harian ini didapat dari penjumlahan seluruh SRP dan dibagi rata-rata nilai intesitas sebuah SRP dikalikan dengan tarif parkir rata-rata sebesar Rp 1.000 setiap kali parkir pada lokasi yang menjadi sampel penelitian. Nilai Intensitas SRP itu sendiri telah dipotong oleh nilai besaran setoran para Juru Parkir (Jukir) di lokasi parkir.

Keputusaan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No 177/2000: BP Perparkiran mengelola ?.
No Petak lokasi
1. 13,185 517 ruas jalan (294 gol A/padat, 223 Gol B/rendah)
2. 1,275 3 unit lingkungan parkir
3. 1,312 2 unit pelataran parkir
4. 225 1 unit gedung parkir
14,997

Harga satuan per hari SRP ini apabila dikalikan dengan semua SRP yang dimiliki oleh BP Parkir maka akan didapatkan potensi penghasilan yang minimal bisa dicapai oleh BP Parkir di tahun 2006. Dalam Tabel Potensi Pendapatan Tahun 2006 terlihat bahwa yang bisa didapat oleh BP Parkir jauh lebih besar dari angka yang ditargetkannya sebesar Rp 19 Milyar. Kebocoran minimal yang akan terjadi apabila dibandingkan dengan 3 sumber jumlah SRP maka berkisar Rp 11,328 Milyar hingga Rp 21,235 Milyar atau sebesar 60% hingga 112%. Besarnya kebocoran ini terjadi karena adanya pemotongan setoran yang dilakukan para Kepala Jukir kepada Bendahara BP Parkir setelah menerima setoran dari bawahannya para Jukir di lokasi-lokasi parkir. Angka-angka tersebut baru didapat dari penghitungan parkir Badan Jalan dan belum termasuk 3 unit Lingkungan Parkir, 2 unit Pelataran Parkir dan 1 unit Gedung Parkir yang dikelola oleh BP Parkir yang selisih SRPnya sebesar 2.812 ruang. Nilai selisih ruang itu ada secesar Rp 6.302 X 2.812 SRP X 365 hari berjumlah Rp 6.468.246.760 (Rp 6,468 Milyar). Angka nilai selisih Rp 6,468 milyar ini juga merupakan tambahan kebocoran yang karena belum terhitung karena tidak menjadi sampel penelitian.

Berdasarkan penelitian dan investigasi yang dilakukan dalam penelitian FAKTA ternyata didapat beberapa sumber atau bentuk kebocoran selain yang sering dilakukan dalam bentuk pemotongan setoran pihak Kepala Jukir antara:
? Ruas jalan atau titik parkir tidak jelas, banyak yang dilarang parkir tapi ada pengelolaan parkir, ada petugasnya berseragam biru-biru

? Penjualan lokasi parkir oleh petugas BP Parkir pada pribadi-pribadi tertentu atau penguasa lokal
? Pemilik toko atau tempat usaha membayar sekitar Rp 500.000/bulan pada petugas BP Parkir agar bisa di depan lokasi tempat usahanya parkir gratis.

Ketidak-jelasan ruas jalan atau titik parkir sebagai lokasi parkir ini dapat dilihat terlihat jelas. Ketentuan perparkiran menetapkan bahwa lokasi parkir resmi harus memiliki Rambu Parkir, Marka Parkir, Karcis Parkir dan Juru Parkirnya memakai seragam biru-biru. Lokasi-lokasi yang tidak memenuhi empat syarat itu dikatakan oleh BP Parkir sebagai lokasi parkir liar. Beberapa lokasi parkir liar itu dapat ditemukan berdekatan dengan lokasi parkir resmi walaupun disana ada rambu di larang parkir. Mobil-mobil atau motor tetap parkir karena di lokasi parkir liar itu terdapat seorang juru parkir yang mengambil restribusi dengan mengenakan seragam biru-biru lengkap dengan atribut tanda BP Parkir.

Bukan rahasia lagi bahwa mengelola parkir di Jakarta sangat mudah dan menguntungkan. Situasi ini membuat banyak orang Jakarta yang mencoba untuk masuk mengelola lokasi-lokasi parkir di badan jalan. Pengelolaan tersebut bisa saja dilakukan terorganisir oleh kelompok masyarakat atau pribadi-pribadi dengan sepengetahuan petugas BP Parkir. Bagi pihak-pihak yang ingin mengelola banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan semacam hak mengelola atau ?memiliki? satu lokasi parkir yang tidak resmi atau liar. Penjualan hak mengelola ini banyak terjadi di lokasi parkir liar yang letaknya di depan loket-loket mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank. Pengelolaan seperti ini dilakukan penjualannya secara diam-diam oleh para pegawai BP Parkir kepada orang-orang tertentu dengan imbalan yang tidak kecil. Setelah membeli, si pengelola juga harus melakukan setoran harian yang disepakati kepada petugas dari BP Parkir.

Salah satu contohnya adalah lokasi di sebuah ATM Bank yang terletak di Jl Daan Mogot dan Jl Kapuk Jakarta Barat. Bank ini di Jakarta memiliki loket ATM sebanyak 805 lokasi yang setiap hari ramai dikunjungi nasabahnya untuk melakukan transasksi secara mesin ATM. Secara acak coba ditelusuri di lima wilayah Jakarta,
lokasi loket ATM Bank ini termasuk bukan lokasi parkir resmi tetapi setiap hari ada petugas Jukir berseragam biru-biru bertugas disana. Hasil penelusuran di dua ATM di Jl Daan Mogot dan Jl Kapuk itu ternyata dikuasai oleh orang pribadi yang sudah ?membeli? lokasi sebesar Rp 15.000.000,- dari petugas BP Parkir. Petugas Jukir yang bertugas disana menyetorkan Rp 100.000 setiap hari kepada ?pemilik? lokasi. Orang yang menguasai lokasi parkir tersebut selanjutnya setiap menyetorkan Rp 45.000 kepada petugas BP Parkir yang katanya sebagai pembayaran restribusi resmi. Bayangkan saja berapa uang dan pemasukkan yang seharusnya dapat dikelola BP Parkir dari 805 loket ATM, jika itu tidak bocor dan dikantongi oleh petugas-petugas BP Parkir secara pribadi? Jumlah kebocoran karena penjualan lokasi parkir itu akan semakin besar apabila ditambahkan lagi dengan lokasi loket-loket mesin ATM Bank lainnya.

Bentuk kebocoran atau penggelapan pendapatan parkir lainnya adalah pembayaran setoran yang dilakukan pemilik toko atau tempat usaha kepada BP Parkir. Setoran itu harus dilakukan para pemiliknya agar di depan lokasi usahanya tidak diajadikan lokasi parkir yang dipungut retsribusinya. Cara ini dilakukan agar badan jalan di depan tempat usaha bisa dijadikan tempat parkir khusus. Menjadi fasilitas atau kemudahan parkir gratis yang diberikan para pemilik usaha kepada para konsumen atau relasinya. Model pembayaran ini misalnya didapatkan di kawasan bisnis di sekitar Jl Pencenongan Jakarta Pusat. Beberapa pemilik tempat usaha di daerah itu membayar sekitar Rp 300.000 hingga Rp 500.000 kepada BP Parkir setiap bulannya. Pembayaran ini menurut para pemilik usaha selain memberikan fasilitas parkir gratis tetapi juga untuk memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap kendaraan konsumennya saat berkunjung. Apabila di sebuah lokasi yang badan jalannya terdapat parkir tetapi dijaga oleh petugas satpam perusahaan di depannya maka pemilik usaha telah menyewa atau membayar bulanan kepada BP Parkir.

Perlunya Membangun Sistem
Bentuk dan besarnya angka potensi pendapatan sektor perparkiran tetapi bocor maka perlu dilakukan langkah-langkah menutup kebocoran tersebut. Kebocoran pada seketor perparkiran ini adalah kerusakan dan tanggung jawab pengelolanya secara institusi bukan orang per orang saja. Sebagaimana yang berlangsung selama ini, pihak pengelola seperti BP Parkir sering kali melemparkan tanggung jawab kebocoran hanya sampai pada level Jukir dan Kepala Jukir saja. Jukir dan Kepala Jukir pada perjalanannya hanya bisa melakukan pembocoran pada tingkat pemotongan setoran pendapatan saja. Pemotongan ini pun terjadi dikarenakan BP Parkir sendiri tidak mau memperbaiki sistem secara keseluruhan terhadap kontrol pengelolaan perparkiran di badan jalan. Jika pemotongan ini dibicarakan, selalu saja pihak BP Parkir mengatakan bahwa mereka minim fasilitas sehingga tidak bisa melakukan kontrol dan penegakkan peraturan.

Digunakannya terus model setoran atau komisi pendapatan dari Jukir kepada Kepala Jukir hingga BP Parkir, ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan perparkiran di Jakarta tidak mengalami perubahan. Sistem ini sudah dan digunakan di Jakarta ada sejak pengelolaan parkir jaman penjajahan VOC hingga saat ini di bawah BP Parkir. Artinya adalah, yang dilakukan oleh BP Parkir atau Pemprov Jakarta sama dengan penjajah VOC Belanda dalam mengelola kekuasaannya. Perubahan yang terjadi hanya saat itu yang menjadi bos besarnya adalah BP Parkir yang dahulu dipegang oleh para Jawara dan penguasa lokal. Jika demikian maka akan terjadi posisi Pemprov Jakarta disamakan dengan penjajah VOC, hanya duduk manis memelihara kekuasaannya melalui pengelola parkir lapangan sebagai salah satu alatnya.

Sebagai salah satu unit Pemprov Jakarta, akhirnya BP Parkir tidak akan pernah memiliki sistem pengelolaan perparkiran jika tidak merubah cara bersikap dalam pengelolaannya. Langkah penyelesaian utama harus datang dari Pemprov Jakarta lebih secepatnya, apa pun alasan dan kesulitan yang akan dihadapi. Kesulitan paling nyata akan dihadapi adalah ketidak-siapan internal Pemprov Jakarta dalam meperbaiki pelayanan publik yang agar jadi baik serta melakukan pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan publik secara transparan. Semua kesulitan atau kegagalan masalah pengelolaan perparkiran itu akan membuat Pemprov tidak bisa lagi membiarkan pengelolaan perparkiran atau BP Parkir sebagai ?lumbung pribadi? atau fasilitas bagi-bagi penghasilan tambahan pribadi para pejabatnya seperti sebelumnya. Harus ada keinginan politik memperbaiki dengan membangun sistem pengelolaan perparkiran Jakarta, tidak hanya merubah BP Parkir menjadi Badan Layanan Umum (BLU) Parkir tetapi juga sistem pengelolaannya. Tidak sekedar mengganti BP Parkir menjadi Badan Layanan Umum (BLU) Parkir seperti ganti baju belaka. Harusnya ada konsultasi publik guna mendapatkan dan menempatkan pengelolaan parkir menjadi salah satu pelayanan publik yang baik, bagian dari sistem transportasi dan sumber bagi PAD Jakarta.

Akhir kata, kami dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) mengucapkan terima kasih pada pihak Yayasan TIFA sebagai pendukung utama pada penelitian ini. Juga Bapak Gubernur Jakarta, Bapak DR. Ing. H. Fauzi Bowo serta seluruh jajarannya, khususnya BP Parkir Jakarta, kami berterima kasih karena telah bersedia mendukung dan memberi izin serta dukungan bagi penelitian, berdiskusi dan memberikan data-data selama penelitian ini berlangsung. Secara khusus juga terima kasih kami haturkan kepada teman-teman relawan lapangan dari FAKTA yang telah bersedia menjadi Juru Parkir Bayangan selama studi lapangan penelitian ini berlangsung. Tanpa bantuan dukungan mereka para relawan lapangan yang telah bersedia setidaknya dua bulan menjadi Juru Parkir Bayangan, mungkin penelitian ini tidak akan ada. Begitu pula kepada kawan-kawan lain yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu, kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungannya.

{xtypo_sticky}Jakarta, 09 Februari 2008
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta)
Advokat Publik bagi Warga Miskin di Jakarta
azastigor@yahoo.com
Kontak: 08159977041 {/xtypo_sticky}

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.