Busway Transjakarta, Utopia atau Harapan?

By on January 15, 2010. Posted in .

Ternyata harapan yang diletakkan pada Transjakarta itu terasa berat dan seakan mau jatuh menjauh dari harapan Jakarta. Selama enam tahun itu rupanya Transjakarta beroperasi secara tunggal, belum sebagai sebuah system Busway yang penuh atau benar.Dalam pengoperasiannya, BLU Transjakarta selama enam tahun ini misalnya masih tanpa Standar Pelayanan Minimal, tanpa memiliki feedernya satu pun, tanpa system tiketing yang jelas serta tanpa system pendukung lainnya. Utamanya Jakarta mengoperasikan Transjakarta adalah agar memiliki pilihan untuk mengurai dan mengurangi masalah kemacetan Jakarta. Kemacetan ini pula yang menyebabkan Jakarta memiliki masalah lanjutan yakni beban polusi udara bagi kesehatan dan pemborosan bahan bakar tanpa alasan membenarkannya.

Seiring tujuan tersebut dalam pengoperasiannya, Transjakarta perlahan diarahkan dan diharapkan seluruh armadanya menggunakan Bahan Bakar Gas (BBG). Penggunaan BBG ini juga merupakan langkah penegasan keberpihakan mengarah pada udara bersih Jakarta. Tetapi hingga sekarang ternyata penerapan penggunaan BBG bagi armada Transjakarta ternyata juga tidak tercapai. Banyak sebab dan alasan yang ada sehingga belum semua armada Transjakarta menggunakan BBG sebagai bahan bakarnya. Begitu pula armada yang sudah memakai BBG pun masih menghadapi kendala saran penunjang sehingga menimbulkan kesulitan dan kertebatasan pasokan BBG bagi operasional Transjakarta.

Ketiadaan semua sarana penunjang itu menunjukkan bahwa pihak-pihak otoritas dalam pengoperasian dan pengembangan Trasnjakarta belum berhasil ?mendirikan? Transjakarta yang sebenarnya. Dinas Perhubungan dan Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta sebagai otoritas utama pengoperasian Transjakarta terlihat memang tidak serius dalam membangun Transjakarta Jakarta secara benar sebagai sebuah system Busway. Sebagai sebuah system yang benar, Busway seyogyanya dibangun menjadi salah satu alternative pemecahan masalah kemacetan, carut marutnya manajemn angkutan umum dan mengurangi polusi udara akibat tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi.

Saat ini juga salah satu terobosan yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta untuk menjawab kebutuhan pengembangan Transjakarta adalah dengan mengembangkan kelembagaan BLU Transjakarta. Kelembagaan BLU Transjakarta ke depan dikembangkannya menjadi sebuah unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang langsung di bawah kordinasi Gubernur Jakarta. Pengembangan kelembagaan ini menandakan dilepaskannya operasionalisasi Transjakarta setelah enam tahun berada di bawah Dinas Perhubungan Pemprov Jakarta. Melalui pengembangan dan kemandirian lembaga operasional Transjakarta ini diharapkan bisa menjadikan pengelolaan Transjakarta agar lebih baik lagi dan menjadi sebuah system Busway secara utuh.

Memang sebuah perbaikan memerlukan sebuah system atau lembaga yang baik sebagai media pencapaian tujuan. Agar system atau lembaga itu beroperasi sesuai tujuan dan fungsi maka perlu diisi oleh orang memiliki kapasitas, kompeten dan professional untuk menghidupi system tersebut. Dilihat dari pengalaman selama 6 tahun ini, pengelolaan Transjakarta yang masih kurang baik dan belum mengekspresikan sebuah system Busway yang sesungguhnya. Akibatnya adalah memang Transjakarta belum maksimal pencapaiannya sehingga belum sepenuhnya memenuhi hak warga untuk mendapatkan pelayanan angkutan umum yang baik. Kekurangan ini memang disebabkan oleh lemahnya bentuk kelembagaan BLU itu sendiri dan orang-orang yang ada didalamnya.

Kondisi belum maksimalnya pencapaian dari Transjakarta ini meminta perhatian dan komitmen adanya pengelola Transjakarta yang kompeten dan professional agar dapat menggerakan dan mengembang system Busway di Transjakarta. Kebutuhan ini sangat mendesak agar Busway Transjakarta adalah aternatif yang diharapkan bukan sebuah utopia semata. Perbaikan yang segera dilakukan agar system Busway benar-benar menjadi profesional ini menjadi tantangan Pemprov Jakarta ke depan.

Pengalaman selama ini memang menujukkan kelembagaan BLU serta orang di BLU dan Dinas Perhubungan tidak memiliki kemampuan yang cukup, bukan orang ahlinya. Akibatnya nyaris menjadikan perubahan masalah kemacetan dan tingginya polusi akibat penggunaan angkutan bermotor pribadi sebagai sebuah utopia. Siapa orang-orang yang ada di dalam SKPD itu manjadi penting juga selain memandirikan kelembagaan Transjakarta. Keberadaan orang yang ahlinya jadi sangat penting agar system yang ada atau lembaga yang ada bisa beroperasi baik serta maksimal. Mari kita dukungan agar kelembagaan pengelola Transjakarta diisi oleh orang-orang baru yang benar-benar kompeten, profesional serta memahami persoalan kebutuhan lapangan nyata dan bisa bekerja sama baik dengan para operator juga bersahabat dengan public Jakarta. Para pengelola ini juga merupakan individu-individu yang berani berkreasi secara benar dan tidak melulu tergantung pada Gubernur Jakarta dalam pengelolaannya.

Akhirnya ke depan kelembagaan dan orang-orang yang baru mampu mewujudkan Transjakarta sebagai sebuah system Busway atau angkutan umum missal pilihan warga Jakarta. Tidak menjadikan Transjakarta sebuah cemoohan atau kritikan warga atas ketidak mampuan pengelolaan yang dilakukan. Kelembagaan dan pengelola Transjakarta yang baik tidak akan mencampakan kepercayaan warga yang sudah mencintainya, meninggalkan kendaraan bermotor pribadinya di rumah dan memilih menggunakan Transjakarta sebagai alat transportasinya. Akhirnya membangun sebuah perubahan, mengurai dan memecahkan masalah kemacetan serta mengurangi polusi udara di Jakarta melalui sebuah system Busway pada Transjakarta bukanlah sebuah usaha utopis tapi sebuah harapan kenyataan yang rasional.

{xtypo_sticky}Jakarta, 15 Januari 2010
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta)
Advokat Publik bagi Warga Miskin di Jakarta
azastigor@yahoo.com
Kontak: 08159977041 {/xtypo_sticky}

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.