Diduga Eselon 3 BPAD dan BPKD DKI Terlibat Kasus Tower Provider, DPRD: Dugaan Korupsinya Jelas

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Theo Yonathan Simon Laturiuw

WARTA KOTA, GAMBIR — Kasus pemakaian lahan aset Pemprov DKI untuk tower provider tanpa pembayaran sewa sudah dalam penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum ( Tramtibum) Satpol PP DKI Jakarta, Jan H Osland mengakui hal itu.

Jan menyebut dirinya sudah diperiksa KPK. Tapi masih belum bisa memberikan data yang diminta KPK.

Berdasarkan informasi dari lingkungan Pemprov DKI, orang-orang yang diduga terlibat kasus tower provider kini berada di dua instansi.

Kedua instansi itu, antara lain Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

BPAD merupakan SKPD baru di lingkungan Pemprov DKI. Baru terbentuk pertengahan 2017 ini. Fungsinya khusus menangani aset di Pemprov DKI.

Sebelumnya fungsi menangani aset berada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang kini berubah jadi BPKD.

Kini orang-orang yang diduga terlibat masih berada di kedua instansi itu. Sebagian memegang jabatan eselon 3 di BPAD dan sebagian lagi di BPKD.

Anggota Komisi A DPRD DKI, Siegvrieda, menyebut dugaan korupsi di kasus tower korupsinya sudah cukup jelas.

“Sekarang ini oknum-oknum PNS yang diduga terlibat sedang mencari pegangan. Yang pasti mereka tak mungkin mengembalikan uang yang sudah diterima. Orang kalau sudah terdesak, apapun jadi pegangan, kata Siegvrieda ketika dihubungi wartawan.

Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik menyebut setiap PNS yang diduga terlibat harus dicecar dan satu per satu dibawa ke KPK.

“Ini kacau. Kerugian Pemprov DKI triliunan rupiah ini karena tak ada pembayaran sewa di lahan Pemprov yang jadi tempat mendirikan tower provider,” kata Taufik.

Menurut Taufik, pola yang diduga koruptif di kasus tower provider adalah adanya keharusan rekomendasi dari BPKAD ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) ketika hendak mendirikan izin tower provider.

Dasar rekomendasi adalah perjanjian sewa menyewa yang seharusnya sudah dibuat lebih dulu sebelum mengirim surat rekomendasi ke DPMPTSP.

“Gimana coba rekomendasi keluar tapi perjanjian kerja sama dan perjanjian sewa menyewanya tak ada,” kata Taufik.

Kepala BPKD DKI, Michael Rolandi, belum bisa dikonfirmasi wartakotalive.com terkait hal ini.

Telepon ke ponselnya tak direspons begitu juga pesan singkat.(*)

Print Friendly, PDF & Email