Diusut KPK, Pemprov DKI Hentikan Pemberian Izin Tower Provider

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Theo Jonathan Simon LaturiuwTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta menghentikan pemberian izin pendirian tower provider mulai Rabu (20/12/2017).

Hal itu buntut penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Pemprov DKI yang tak pernah menarik biaya sewa lahan aset dari perusahaan provider.

Pemprov DKI menghentikam pemberian izin lewat surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI Jakarta tanggal 20 Desember 2017.

Dalam surat itu tertulis, untuk sementara Dinas PMPTSP tidak menerima dan memproses izin Bangunan Pelengkap Tiang Mikro Selular sampai dengan tanggal 31 Maret 2018.

Kepala Dinas PMPTSP Edy Junaedi menjelaskan, moratorium dilakukan menindaklanjuti hasil rapat pimpinan bersama Gubernur, beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan mengaudit pemberian izin itu.

“Kita akan audit bersama dengan BPAD (Badan Pengelola Aset Daerah) terhadap izin yang sudah diberikan,” ucap Edy.

Dari data itu akan diinventarisir lokasi-lokasi aset Pemprov yang berdiri tower provider.

“Permasalahannya kan mereka menancap tower tidak dengan perjanjian kerjasama sewa (PKS). Kami akan gali karena ini kan potensi untuk memberikan kontribusi daerah cukup besar, ” ujar Firdaus.

Dalam hitungan sementara, tercatat 1.129 tower provider milik swasta tersebar di lima wilayah di Jakarta tidak membayar sewa lahan di aset Pemprov DKI.

Jumlah itu diperkirakan bisa lebih dari 5.000 tiang provider dengan biaya sewa per tahunnya beragam mulai dari Rp35 juta bahkan bisa di atas Rp100 juta.

Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerika setiap PNS yang diduga terlibat harus dicecar dan satu per satu dibawa ke KPK.

“Ini kacau. Kerugian Pemprov DKI triliunan rupiah ini karena tak ada pembayaran sewa di lahan Pemprov yang jadi tempat mendirikan tower provider,” kata Taufik.

Kasus ini mencuat setelah KPK bergerak menyelidiki dan memanggil Satpol PP DKI beberapa waktu lalu.

Sampai saat ini KPK masih menyelidiki dan sedang meminta data dari Pemprov DKI.

Print Friendly, PDF & Email