DKI Jakarta Setor Laporan Keuangan

By on April 1, 2011. Posted in .


“Ini pertama kali DKI Jakarta tepat waktu,” ujar Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta, Blucer W. Rajagukguk, saat ditemui Tempo sore ini.

Berdasarkan catatan, tahun-tahun sebelumnya DKI Jakarta selalu telat beberapa bulan. “Biasanya terlambat melaporkan 2-3 bulan, kami beri apresiasi tahun ini bisa tepat waktu,” imbuhnya.

Progres pelaporan keuangan DKI Jakarta selama tiga tahun terakhir ini juga dinilai makin baik. Pada 2007 laporan keuangan DKI Jakarta mendapat opini tidak memberi pendapat (TMP) atau disclamer dari BPK. Namun pada 2008 dan 2009 meningkat menjadi wajar dengan pengecualian (WDP).

Pengecualian itu terutama terkait aset fasos/fasum DKI Jakarta yang masih dianggap bermasalah. Tahun lalu total aset fasos dan fasum yang dikecualikan mencapai sekitar Rp 13 triliun. Selain itu juga ada sekitar Rp 6 triliun aset yang belum divalidasi dan Rp 1,3 triliun aset kerja sama yang juga dikecualikan.

BPK juga menilai masih banyak aset tetap DKI Jakarta yang bermasalah. “Terutama pada soal bukti kepemilikan. Masih banyak yang surat bukti kepemilikannya tidak lengkap,” kata Blucer.

Persoalan kurang lengkapnya bukti kepemilikan itu, menurut Blucer, berpotensi menyebabkan terjadinya sengketa. “Seperti yang terjadi pada lahan kantor lama Walikota Jakarta Barat.”

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan optimistis laporan keuangan 2010 yang diserahkan hari ini akan mendapat opini yang lebih baik dari tahun sebelumnya. “Kami telah berusaha semaksimal mungkin meningkatkan dan memperbaiki laporan keuangan dari tahun ke tahun,” katanya.

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.