DKI Siap Terapkan Program Jampersal

By on January 7, 2011. Posted in .


?Sejak tahun 2002, Dinas Kesehatan DKI sudah terlebih dahulu menerapkan program sejenis itu melalui program JPK Gakin dan SKTM. Artinya, setiap warga yang melahirkan di puskesmas dan RSUD milik DKI, semuanya dibebaskan dari biaya persalinan,? kata Dien Emmawati, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jumat (7/1).

Karena itu, lanjutnya, tidaklah sulit untuk menerapkan Jampersal di DKI Jakarta. Pihaknya tinggal menggabungkan program Jampersal dengan program yang sudah berjalan selama ini. Dengan begitu, akan lebih banyak lagi rumah sakit non RSUD di Jakarta yang dapat melayani persalinan gratis bagi warga yang dirawat di kelas III.

?Untuk itu kita akan kaji dengan baik terlebih dahulu. Kami harapkan dengan adanya Jampersal, bisa lebih banyak rumah sakit yang menggratiskan layanan bersalin kepada warga miskin,? jelasnya.

Selama ini, jelas Dien, Pemprov DKI telah menyediakan program bersalin gratis di 17 Rumah Sakit Umum Daerah dan Pemerintah, ditambah 70 puskesmas yang memiliki ruang bersalin. Pelayanan bersalin gratis tidak hanya layanan melahirkan normal, tetapi juga layanan operasi caesar juga gratis dalam RSUD dan RS Pemerintah. Semua biaya melahirkan tersebut ditanggungkan kepada Dinas Kesehatan yang setiap tahunnya memiliki anggaran JPK Gakin, SKTM dan bencana dalam APBD DKI.

Dalam program Jampersal ini, paparnya, Dinas Kesehatan DKI akan membayarkan mulai dari biaya pemeriksaan kehamilan sebelum dan sesudah melahirkan hingga si ibu melahirkan. Seperti biaya persalinan normal di Puskesmas sebesar Rp 250 ribu, maka Dinas Kesehatan akan membayar sebesar itu kepada puskesmas tersebut.

?Sebenarnya tidak gratis sama sekali, kita yang membayar biaya tersebut ke puskesmas dan RSUD. Intinya, sasaran Dinas Kesehatan dan program Jampersal sudah sama. Yaitu ingin mengurangi angka kematian ibu di Indonesia yang sudah mencapai 228 per 100 ribu kelahiran,? bebernya .

Cara mendapatkan layanan bersalin gratis, ungkap Dien, warga cukup menunjukkan KTP DKI Jakarta dan SKTM atau Kartu Gakin. Soal administrasi pembayaran akan diurus pihak puskesmas atau RSUD itu sendiri yang akan mengklaim pembayarannya ke Dinas Kesehatan.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ditian Corissa, mendukung upaya sinkronisasi program Jampersal dengan program JPK Gakin dan SKTM. Sehingga penerapan program untuk peningkatan kesejahteraan ibu dan anak ini di kota Jakarta tidak akan tumpang tindih, melainkan satu kesatuan yang kuat. ?Dengan begitu akan semakin banyak ibu dan bayi yang terselamatkan dari bahaya kematian. Dan warga miskin bisa tenang, karena persalinan istri atau kerabat perempuan mereka dibiayai Pemprov. Ini baru namanya kebijakan pro rakyat,? ujarnya.

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.