DPRD DKI dan Sandiaga Uno Bakal Usut Pembelian Lahan di Cengkareng Barat yang Bau Korupsi

WARTA KOTA, GAMBIR – Pembelian lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat seluas 4,6 hektare oleh Pemprov DKI, diduga sebagai bentuk kebijakan lost anggaran.

Pengadaan lahan yang langsung didisposisi oleh mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 10 Juli 2015 itu, milik Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI.

Kisruh pembelian lahan senilai Rp 648 miliar ditambah pajak Rp 20 miliar ini, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI pada 2016.

Pembelian lahan tersebut menggunakan anggaran APBD 2015. Namun, Mahkamah Agung (MA) kemudian menetapkan tanah itu milik Dinas KPKP DKI.

Disposisi pembelian lahan, langsung dari Gubernur ke Badan Pengelola Keauangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Perumahan.

Pembelian bermasalah tak hanya setelah transaksi dilakukan pada November 2015. Penduduk setempat juga memprotes sejak awal, sampai-sampai Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI sebagai pembeli, mengundang mereka pada 1 Oktober 2015.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Sandiaga Uno menyatakan, Pemprov DKI telah melayangkan surat tagihan kepada pihak ketiga dalam kasus sengketa lahan di Cengkareng, Jakarta Barat.

’’Kelanjutannya kemarin kami melakukan proses hukum, upaya penagihan kepada pihak ketiga,’’ jelas Sandi di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, kemarin.

Wakil Ketua Dewan Pembinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra itu menjelaskan, penagihan tersebut berdasarkan rekomendasi dari BPK agar memperbaiki keuangan.

Setelah kerugian negara sebesar Rp 668 miliar tersebut dibayar, pihaknya akan melakukan langkah teknis yang lebih detail.

Menurut dia, setelah disisir, kasus pembelian tanah di Cengkareng dan Sumber Waras, merupakan tanah milik pemprov sendiri. Namun, dibeli pemprov kembali.

’’Tentu, saya sangat terenyuh. Kami akan perbaiki sistem. Salah satunya adalah pencegahan korupsi,” kata Sandi.

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Abdurahman Suhami, mendukung penuh langkah Sandi mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Cengkareng. Sebab, kerugian keuangan pemprov mencapai Rp 668 miliar.

Kemudian, ini juga soal aset. Menurut dia, aset milik pemprov harus dikembalikan agar bisa dimanfaatkan untuk pembangunan.

’’Saya minta Bareskrim serius mengusut kasus ini,’’ ucap Suhaimi.

Apalagi, kata Suhaimi, BPK menemukan transaksi tersebut dan menyatakannya sebagai temuan audit. Sebab, Dinas Perumahan membelinya dengan harga terlalu mahal, yakni Rp 14,1 juta per meter persegi. Padahal, nilai jual obyek pajak lahan itu hanya Rp 6,2 juta.

’’Ini temuan serius,’’cetus Suhaimi.

Sandiaga Uno Juga Akan Bongkar Kasus Sumber Wartas

Sebelumnya diberitakan Wartakotalive.com, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan melakukan pertemuan dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) untuk membicarakan kendala pembangunan rumah sakit kanker di Ibu Kota.

Selain itu, pertemuan juga akan mengonfirmasi penolakan YSKW untuk mengembalikan uang kelebihan pembelian lahan Rp 191 miliar.

Jika Sumber Waras tetap menolak mengembalikan, Sandi mempertimbangkan untuk mengambil opsi kedua yaitu membatalkan pembelian lahan RS Sumber Waras.

“Seperti kita ketahui menagih (kepada YSKW) sudah (dilakukan) dan sudah dijawab tidak bersedia. Membatalkan (pembelian lahan) itu kan tidak bisa sepihak, membatalkan itu harus kedua belah pihak,” ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/11).

Sandiaga menilai, pertemuan seperti itu lebih baik dilakukan daripada langsung mengajukan pembatalan pembelian di pengadilan secara sepihak.

“Kami rasa daripada menempuh langsung jalur hukum, kami ingin bertemu dulu dengan pihak yayasan untuk mencari titik temu agar ini (rumah sakit kanker) segera bisa dibangun. Karena ini asetnya sudah dibeli sebelumnya dan mubazir kalau tidak segera dibangun untuk kegunaan masyarakat,” kata Sandiaga.

Meski demikian, Sandiaga belum dapat memastikan kapan pertemuan tersebut dilaksanakan.

“Jadi, nanti kami akan mengundang (YKSW) atau kami yang datang ke sana,” kata dia.

Sandiaga pernah menjelaskan beberapa langkah yang tengah dan akan diambil terkait rencana pembangunan Rumah Sakit Kanker DKI di lahan yang dibeli dari YKSW.

Ia mengatakan, sebagai tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait kelebihan uang pembelian lahan, ia meminta pihak YKSW untuk mengembilkan uang kelebihan Rp 191 miliar.

“Dana Rp 191 miliar sebagai kelebihan bayar karena ini di atas nilai yang sudah ditetapkan oleh BPK atau dibatalkan pembeliannya,” kata Sandi.

Pembangunan RS kanker pertama di DKI Jakarta itu, kata dia, baru dapat dilanjutkan jika posisi hukum lahan tersebut sudah jelas.

“Jadi sebelum itu selesai, sebelum Sumber Waras itu clear permasalahannya, dari segi akuntansinya dan legalnya, kami belum bisa menindaklanjuti pembangunan rumah sakitnya,” katanya.

Sandi menyebutkan, hingga saat ini pihaknya terus melakukan audit terkait target Pemprov DKI mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

“Sumber Waras kami menunggu hasil dari audit WTP yang lagi terus kami lakukan. Saya harap ini bisa cepat diselesaikan sesuai dengan road to WTP itu,” kata dia.

Surat Dijawab

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksaan Keuangan Yudi Ramdan Budiman mengatakan, Pemprov DKI telah melaporkan upaya tindak lanjut atas kewajiban pengembalian uang kelebihan pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras sebesar Rp 191 miliar.

Yudi Ramdan mengatakan, upaya tindak lanjut tersebut berupa penagihan secara tertulis dari Pemprov DKI kepada pihak Yayasan Sumber Waras.

Hal itu telah melalui rekomendasi Djarot Saiful Hidayat saat Djarot masih sebagai gubernur DKI Jakarta.

“Dari Pemprov sudah ada tindak lanjut, yaitu gubernur sudah memberikan perintah kepada kadis kesehatan untuk menagih Yayasan Sumber Waras dan kadis kesehatan sudah menyampaikan surat kepada yayasan,” kata Yudi, Selasa (28/11).

Print Friendly, PDF & Email