DPRD: Pendapatan Reklame DKI Tidak Wajar

By on April 13, 2011. Posted in .


Dari data Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010, perolehan pajak reklame ditarget mencapai Rp275 miliar. Sementara, PAD dari pajak reklame pada tahun yang sama tersebut hanya Rp250 miliar. “Sebagai kota jasa, pendapatan reklame itu tidak wajar. Harus ditingkatkan,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Selasa (12/4/2011).

Dijelaskannya, masih ada reklame-reklame yang kadaluarsa namun tidak ditindak. Akibatnya, reklame tersebut masih terpajang tetapi tidak ada pemasukan. Akhirnya, pajak menjadi kosong dan Pemprov pun dirugikan. “Dipertegas batas-batas waktunya, yang kadaluarsa, sanksinya seperti apa, pengawasannya biar ada kepastian income,” lanjut pria yang akrab di sapa Sani.

Dinas Pelayanan Pajak, seperti yang dikatakan Sani, mengaku kekurangan personil sehingga PAD dari sektor ini belum maksimal. “Pengakuan Dinas Pelayanan Pajak karena keterbatasan aparat pemungut pajak. Ke depannya mudah-mudahan diperbaiki aturan dan penambahan sehingga tidak ada permasalahan,” katanya.

DPRD DKI akan merevisi Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame. Terutama terkait dengan lokasi strategis yang dimungkinkan bisa dinaikkan tarifnya. Sehingga, pendapatan jauh lebih besar. “Ini kaitannya tentang lokasi strategis reklame. Kenaikan pasti, kita penyesuaian nilai strategis. Seperti di jalur busway yang sering dilewati, itu bisa nilainya naik,” katanya.

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.