Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Salah Alamat

By on July 4, 2011. Posted in .

Dalam perkara Gugatan terhadap Pergub No. 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok yang Siaran Pers ini dipublish telah memasuki sidang ke 4 (empat) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebagai informasi dua minggu yang lalu, Selasa, 21 Juli 2011, Para Pengintervensi telah diterima sebagai pihak dalam perkara di atas berdasarkan Putusan Sela yang disampaikan oleh majelis halkim dalam Sidang terbuka untuk umum.

Sangatlah beralasan rasanya jika kalimat diatas menjadi point penting dalam Tanggapan 5 (lima) warga Jakarta yang bertindak sebagai Pengintervensi atas gugatan bernomor registrasi Perkara No 78/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST yang diajukan Penggugat (Mardoni Setiawan) yang diwakili oleh Tim Advokasi Hak Rakyat. Kelima warga Jakarta yang terdiri dari (1) ARI SUBAGIO WIBOWO, SH, 45 tahun, Pekerja Sosial, warga? Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat; (2)? CHATARINA SRI MULYANI, 46 tahun, Ibu Rumah Tangga, warga Petukangan Utara, Jakarta Selatan; (3) SUMIATI, 40 tahun, Ketua RT, warga Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur; (4) SUKAESIH, 36 tahun, Pedagang nasi Uduk, warga Tugu Utara, Koja,? Jakarta Utara; dan (5) M. AMIN HAMZAH, 63 tahun, Pensiunan Guru, warga Kebon Jeruk, Jakarta Barat, diwakili oleh kuasa hukumnya para advokat dari Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA INDONESIA) menilai bahwa Gugatan Mardoni, dapat? dikategorikan sebagai gugatan yang cacat secara formal karena tidak memenuhi syarat-syarat mutlak sebagaimana yang diharuskan oleh mekanisme Citizen Law Suit.

Citizen Law Suit pada intinya adalah mekanisme bagi Warga Negara untuk menggugat tanggung jawab Penyelenggara Negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga Negara yang karena kelalaiannya negara dihukum untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat mengatur umum (regeling) agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. Menjadi pertanyaan kemudian adalah kelalaian yang seperti apa yang telah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta dengan menerbitkan aturan tentang Kawasan Dilarang Merokok, dan siapakah yang merasa dirugikan dengan terbitnya aturan dimaksud??
Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dipertanyakan hal berikut: :
1.?? ?Legalitas Penggugat yang tidak jelas, karena tidak mencantumkan satupun tanda atau
dokumen kependudukan miliknya yang sah;
2.?? ?Kepentingan hukum siapakah yang hendak Penggugat pertahankan mengingat tidak ada
satupun bukti empiris yang membuktikan bahwa gugatan ini didukung oleh warga Jakarta atau
dengan kata lain tidak ada warga Jakarta yang merasa dirugikan dengan pemberlakuan Pergub
No. 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok;

Satu fakta besar lagi yang patut untuk dicatat adalah bahwa petitum (apa yang digugat) dengan menggunakan mekanisme Citizen Law Suit tidak dibenarkan untuk meminta pembatalan atas suatu Keputusan Penyelenggara Negara, sehingga apa yang diminta oleh Mardoni,dkk yakni meminta agar Pergub No. 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok tidak memiliki landasan hukum yang jelas.

Pada sisi lain Gugatan Penggugat juga telah salah jika dialamatkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengingat yang dipersoalkan adalah Peraturan gubernur yaitu sebuah produk perundang-undangan yang ada di bawah UU sehingga untuk itu Mahkamah Agunglah yang berwenang untuk memeriksa perkara ini. Sehingga secara KOMPETENSI ABSOLUT Penmgadilan Negeri jakarta Pusat tidak memeiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka sangat beralasan jika kelima warga Jakarta yang bergabung sebagai PENGINTERVENSI meminta pada Majelis Hakim untuk MENOLAK GUGATAN ini? KARENA GUGATANNYA TIDAK JELAS (Obscur libel), dan Cacat secara Formal KARENA SALAH ALAMAT.

Demikian Siaran Pers ini, Terima kasih,
Jakarta, 5 Juli 2011
Hormat kami
SAPTA Indonesia (Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau Indonesia)
Koalisi Warga untuk Jakarta Bebas Asap Rokok (Smoke Free Jakarta)

SAPTA Indonesia atau Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau di Indonesia adalah wadah bagi para penggiat hukum khususnya Advokat dan Asisten Advokat yang berasal dari Perguruan Tinggi, NGO berbasis Hak Asasi Manuasia, Praktisi hukum, dst yang mendedikasikan diri, waktu dan tenaga serta pikirannya? untuk melakukan kerja-kerja
advokasi secara pro bono dalam bidang Pengendalian Tembakau di Indonesia baik litigasi maupun legislasi.

Koalisi Warga untuk Jakarta Bebas Asap Rokok (Smoke Free Jakarta) adalah warga sipil Indonesia khususnya yang ada di jakarta baik NGO, maupun individu yang peduli terhadap kerja-kerja advokasi demi melindungi generasi sekarang dan mendatang dari kerusakan kesehatan, kerusakan sosial, kerusakan lingkungan dan konsekuensi ekonomi dari konsumsi tembakau serta paparan terhadap asap rokok. Koalais warga ini bersifat egaliter dan dikoordinasi oleh anggota secara bergiliran sesuai dengan kebutuhan lembaga dan jaringan.

Info lebih lengkap dapat menghubungi
SAPTA Indonesia (Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau Indonesia)
kontak person: Tubagus Haryo Karbyanto,S.H.; MP:. 0812-948-9558,? tubagusharyo@gmail.com
Koalisi Warga untuk Jakarta Bebas Asap Rokok (Smoke Free Jakarta)
Kontak person: Ary Subagyo, S.H.; MP: 0812-9444-996
Alamat: Jalan Pancawarga IV No 44 Cipinang Muara, Jakarta 13420 Telp/Fax : 021-856-9008;
Email : faktajakarta@yahoo.com;

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.