Gugatan Rakyat atas KETIDAK HADIRAN NEGARA dalam memenuhi hak konstitusional.

By on September 27, 2011. Posted in .

Begitu pula dengan pengrusakan suasana doa saat shalat Jum?at umat Islam di Masjid Al Dzikro Mapolres Cirebon pada medio April lalu. Kejadian-kejadian ini sudah ke sekian kalinya setelah beberapa peristiwa yang terjadi sebelumnya seperti ?penyerbuan dan pelarangan beribadah umat HKBP di Bekasi, termasuk konflik horizontal antar umat beragama yang terjadi di Cikeusik, Temanggung, dan daerah lainnya.

Gangguan terhadap ketenangan dan rasa aman warga negara Indonesia, tidak hanya sebatas pada berbagai konflik yang terjadi semata. Masyarakat Indonesia masih harus dihimpit dengan berbagai persoalan penindasan, serta kemiskinan akut seperti, mahalnya biaya hidup, tingginya angka pengangguran yang notabene berbanding lurus dengan meningkatnya angka kejahatan, mahalnya biaya pendidikan, mahalnya biaya pengurusan surat-surat identitas diri, sulitnya mendapatkan perumahan yang layak huni, mahalnya biaya kesehatan, penganiayaan terhadap para Tenaga Kerja Indonesia, hingga seabrek masalah hukum yang tidak pernah memihak pada rakyat miskin.

Adalah sebuah kebohongan besar jika kemudia negara atau pemerintahan Sby selalu mengklaim telah berhasil menyejahterakan rakyat dengan mencoba melakukan berbagai perbaikan kehidupan masyarakat dengan berbagai program pemerintah seperti program Bantuan Langsung Tunai, pembangunan rumah susun, penertiban administrasi kependudukan melalui E-KTP, dan lain sebagainya. Namun tidak bisa dipungkiri jika mayoritas program pemerintah ini tidak pernah bisa menaikkan taraf hidup masyarakat secara langsung karena program-program yang ada sering kali tidak tepat sasaran dan dalam banyak kasus justru menjadi ?lumbung padi? bagi segelintir birokrat.

Hidup bernegara mengandung makna hidup dalam aturan-aturan agar kehidupan bernegara dan bermasyarakat menjadi teratur dan aman. Untuk menciptakan keteraturan itulah, masyarakat menunjuk pemerintah yang seharusnya bertugas untuk menciptakan sistem-sistem yang berguna bagi kehidupan rakyatnya, baik system perekonomian, pemerintahan, kepegawaian, perpajakan, dan yang lebih penting lagi, sistem keamanan.

Menjadi pertanyaan kemudian adalah ?apakah Presiden Republik Indonesia telah melaksanakan tugas yang dititipkan warga negara Indonesia pada pundaknya?? Jika dikaitkan dengan fakta dan kondisi masyarakat saat ini, maka kesimpulan yang bisa kita tarik adalah PRESIDEN TIDAK MAMPU MEMENUHI HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA ATAU DENGAN KATA LAIN, NEGARA TIDAK HADIR DALAM KEHIDUPAN RAKYATNYA .

Kinerja Presiden semakin buruk dengan berbagai kasus para birokrat termasuk menteri-menteri yang ditunjuk secara langsung oleh presiden. Para menteri bertingkah seolah-olah bidang pekerjaan yang ditugaskan padanya menjadi lahan subur untuk memperkaya diri dan golongannya.

Beranjak dari PELANGGARAN KONSTITUSIONAL itulah kemudian 9 orang warga yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Menggugat SBY (RAMES) mencoba untuk mempertanyakan kinerja Presiden Republik Indonesia melalui mekanisme hukum yang berlaku, yakni mekanisme Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Melalaui mekanisme Citizen Law Suit. Langkah ini diambil karena ?telinga Presiden yang sudah tertutup-atau sengaja ditutup? terhadap berbagai keluhan warga negara. Saat ini harapan masyarakat Indonesia untuk memperoleh perbaikan kehidupan hanyalah melalui HUKUM, karena HUKUM bertugas untuk memuliakan masyarakat dan menjadi alat perlindungan kepentingan manusia.

Dalam gugatan ini kami meminta agar Majelis hukum Pengadilan negeri Jakarta Pusat berkenan untuk menghukum Presiden Republik Indonesia untuk :

  1. Menyatakan Presiden Republik Indonesia (yang pada saat ini dijabat oleh SUSILO BAMBANG YUDHOYONO) bersalah karena terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena gagal melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memenuhi hak konstitusi rakyat Indonesia;
  2. Menghukum Presiden Republik Indonesia karena salahnya untuk meminta maaf kepada rakyat Indonesia karena gagal melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memenuhi hak konstitusi rakyat Indonesia melalui siaran pers yang dilaksankan oleh Presiden Repubik Indonesia didampingi dengan para menterinya.
  3. Menghukum Presiden Republik Indonesia untuk mengganti dan/atau me-reshuffle susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 baik sebahagian dan/atau seluruhnya khususnya terhadap para menteri yang dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan amanat UUD 1945;


Demikian Siaran Pers ini, Terima kasih,

Jakarta, 28 September 2011

Hormat kami


Azas Tigor Nainggolan

Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

Solidaritas Rakyat Menggugat SBY (Solidaritas RAMES)

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.