Iklan Rokok, Menjual Kematian. Uang Bisnis Rokok, Uang Darah Sebuah Studi Hukum Larangan Reklame Rokok Luar Ruang Untuk Jakarta

By on June 20, 2011. Posted in .

Menurut majalah Forbes, dikatakan bahwa orang terkaya di Indonesia yakni R. Budi dan Michael Hartono. Posisi? sebagai orang paling kaya di Indonesia Indonesia yakni R. Budi dan Michael Hartono sejak tahun 2009? dengan kekayaan sebesar US$ 4.1 billion dan tahumn? 2011 ini akan tetap TOP di tahun 2011 dengan kekayaan diperkirakan sebesar? US$ 11 billion (Rp 110 Trilyun), Kekayaan yang sangat luar biasa ini mereka perloleh dengan mengusahakan pabrik penghasil rokok DJARUM.? Melihat angka fantastis ini membuat kita tercengang dan berpendapat bahwa memang Rokok DJARUM sungguh super dan super pembunuh.

Salah satu upaya yang dilakukan industri rokok meningkatkan penggunaan produk tembakau atau rokok adalah dengan beriklan secara gila-gilaan di kota-kota, desa-desa hingga ke komunitas tempat tinggal.? Induistri rokok beriklan dan melakukan promosi seolah produknya sehat dan tidak beermasalah serta menjual mimpi-mimpi agar anak-anak, remaja dan kaum perempuan tertarik menjadi perokok. Ikmlan atau reklame bebas ini diperoleh bukan barang gratis tetapi juga disertai dengan intervensi luar biasa industri rokok kepada pemerintah-pemerintah kota atau negara agar produk mereka selalu menjadi barang legal dan bebas diiklan. Sejak tahu 1999 terdeteksi? bahwa LIMA JUTA penduduk dunia ini mati terbunuh oleh rokok. yang hidup hari ini (th 1999),? Korban tersebut lebih dari separohnya adalah anak-anak dan remaja. Melihat jahatnya pembunuhan oleh rokok ini dapat disimpulkan bahwa korban rokok melebihi seluruh korban jiwa dari:

  1. Jumlah korban jiwa Perang Dunia I & II
  2. Korban letusan gunung Krakatau, Merapi, gempa Nias, Jogja dan Padang, Di luar negeri: Cina, India, Italia, Jepang, kebocoran? pembangkit tenaga nuklir di Chernobyl? dan Fukushima.
  3. Seluruh korban Tsunami Aceh, Jepang, Bangladesh, Hurricane Katrina, Atlanta.
  4. Seluruh korban kecelakaan lalu lintas darat, laut & udara, kebakaran, narkoba, miras, keracunan minuman / makanan.
  5. Ditambah semua korban penyakit Demam Berdarah, SARS, Flu Burung, H1N1, HIV/AIDS, MALARIA & TBC.

Jumlah korban yang besar ini menuntut kita melakukan penanggulangan dan pengendalian penggunaan rokok. Wajar jika kita mengatakan bahwa Iklan Rokok itu Menjual Kematian dan Uang Bisnis Rokok itu Uang Darah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk itu salah satunya adalah mengendalikan sebaran informasi bohong yang sering dimuat dalam iklan rokok. Pengendalian tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan melarang secara total keberadaan iklan atau reklame media luar ruang yang ada di sekitar kita. Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia saat ini ruang terbukanya dipenuhi berbagi macam reklame media luar ruang produk rokok. Iklan tersebut merambah dan meracuni warga Jakarta hingga ke komunitas-komnitas warga bahkan sampai ke kegiatan seharian warga seperti kegiatan pendidikan, keagamaan dan kesehatan. Cara liar dan jahat ini perlu dihentikan oleh kota Jakarta seluruh masyarakat global secara kompak bersama. Jika tidak dilakukan pengendalian penggunaan dan dampak dari penggunaa produk tembakau seperti rokok maka di tahun 2030 tembakau akan menjadi penyebab tunggal terbesar kematian di seluruh dunia.

Setiap tahun terdapat 200.000 orang meninggal akibat rokok di Indonesia dan biaya kesehatan untuk penyakit yang terkait rokok mencapai Rp 2,9 sampai Rp 11 triliun per tahunnya.? Besar angka dampak bahaya rokok menjadikan kita mengatakan bahwa mengiklankan rokok adalah menjual kematian manusia.? Sangatlah penting bagi industri untuk selalu menarik konsumen rokok baru di setiap saat atau kesempatan. Kebanyakan para perokok memulai hidupnya menjadi perokok rata-rata pada usia sangat muda yakni umur 14 tahunan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga banyak anak-anak di bawah usia 14 tahun ini sudah menjadi perokok (Baby Smoker). Selain itu juga para perempuan muda dijadikan sasaran khusus industri rokok agar para perempuan itu menjadi perokok aktif. Anak-anak dan perempuan saat ini menjadi sasaran utama industri rokok agar mereka menjadi perokok karena jumlahnya yang sangat besar.? Menarik perhatian atau mempengaruhi? anak muda atau remaja dan perempuan menjadi perokok baru merupakan strategi yang sekarang ini diikembangkan industri rokok melalui reklame atau iklan rokok karena:

  • Di seluruh dunia jumlah perempuan masih? jauh kurang ketimbang jumlah laki-laki perokok.
  • Di negara maju jumlah kaum laki merokok mulai menetap dan cenderung berkurang.
  • Jumlah perempuan yang ingin merokok malah bertambah (feminis/emansipasi), hingga merupakan pangsa pasar industri rokok
  • Jumlah anak-anak? dan remaja yang ingin merokok terus bertambah

Pilihan sasaran ini dikarenakan para anak-anak, remaja dan kaum perempuan mudah sekali dibohongi atau dibuai dengan rayuan bahasa-bahasa iklan.? Sekarang mayoritas perokok mulai merokok pada usia 14 tahun-an. Menggunakan iklan atau pemasaran produk rokok oleh industri rokok menjadi sangat penting.

Menguasai media iklan baik cetak atau elektronik dan dalam ruangan atau di luar ruangan adalah salah satu tujuan atau cara pemasaran industri rokok.? Kebebasan mengiklankan rokok menjadi sangat penting dan industri rokok berani membayar mahal untuk beriklan dan mengatur agar tidak ada peraturan yang melarang iklan rokok. Banyak cara dan taktik busuk industri rokok untuk mengakali atau lepas dari jeratan aturan yang membatasi dan melarang iklan atau pemasaran rokok di sebuah kota atau negara. Ada saja peluang dan cara busuk dilakukan industri rokok yakni misalnya dengan mempengaruhi pemerintah atau pembuat kebijakan agar tidak membuat peraturan yang melarang iklan atau pemasaran rokok. Sementara itu trend atau perkembangan global saat ini sudah sangat sadar akan bahaya rokok dan asap rokok. Banyak negara atau kota yang terus mempersempit ruang merokok, ruang pemasaran rokok juga ruang iklan bagi produk rokok. Perkembangan kesadaran inilah yang menjadi sasaran untuk dirubah oleh upaya advokasi industri rokok agar tidak ada larangan menyeluruh atau sebagian terhadap ruang untuk merokok atau iklan rokok. Ada saja dan memang industri rokok terbukti sangat cerdik? menemukan cara sangat kreatif untuk mempopulerkan nama dagangnya, terutama di kalangan generasi muda dan perempuan. Advokasi keras dan licik itu terutama dilakukan oleh industri rokok di negara-negara yang belum meratifikasi Frame Work Convention on Tobacco Control (FCTC) dan belum memiliki peraturan lengkap di bidang Tobacco Control (TC). Salah satunya adalah di Indonesia yang juga merupakan salah satu negara produsen dan negara dengan jumlah perokok sangat besar yakni sekitar 70 juta orang perokok.

Melihat rokok itu bersifat adiktif, karsinogenik dan membunuh perokoknya maka urusan pengendalian pemasarannya dan promosi (iklannya) rokok (tembakau) adalah menjadi urusan publik dimana pemerintah memiliki tanggung jawab mengatur juga mengendalikannya.Campur tangan pemerintah ini didasari oleh kewajiban pemerintah melindungi warga negaranya dari kematian secara masif akibat dari rokok dan dampak iklan rokok yang menyesatkan.?? Tanggung jawab pemerintah inilah yang menjadikan pentingnya sebuah kebijakan pelarangan total iklan, promosi dan sponsorship rokok mesti dilakukan sekarang juga.

Kota Jakarta saat ini berpenduduk sekitar 11 juta orang pada siang hari atau 9 juta orang pada malam hari merupakan sasaran empuk industri rokok untuk memasarkan rokok dan kebebasan? beriklan luar ruang produk rokok. Memang saat ini ruang bagi perokok di Jakarta sudah semakin kecil dan tidak bebas setelah gubernur Jakarta Fauzi Bowo mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor: 88 tahun 2010 tentang Kawasan dilarang merokok. Berdasarkan Pergub 88 ini memang diatur bahwa para perokok tidak boleh merokok di 7 kawasan yakni di kawasan pendidikan, pelayanan kesehatan (rumah sakit), tempat ibadah, tempat bekerja, arena bermain anak-anak, tempat umum dan di angkutan umum. Berdsasarkan Pergub 88 ini gedung-gedung di 7 kawasan tersebut sudah tidak boleh lagi menyediakan ruang merokok dan perokok hanya boleh merokok di ruangan terbuka. Aturan ini jelas membuat industri rokok juga para perokok menjadi kesal dan berusaha untuk melakukan perlawanan.

Semangat memulai atau membatasi reklame rokok di Jakarta sebenarnya sudah ada sejak tahun 2006 lalu. Kebijakan tersebut cukup menggembirakan dan pertanda Jakarta memiliki melindungi kota dan warganya.? Saat ini? setidaknya pemda Jakarta memiliki dua peraturan yang membuat perusahaan rokok sulit memasang reklame di Jakarta. sudah diatur tentang keberadaan iklan rokok di luar ruang (Billboard) di Jakarta. Pengaturan tersebut misalnya saja dengan mengatur larangan iklan billboard rokok? di kawasan kendali ketat di 4 jalan utama Jakarta yakni di jalan Sudirman, Thamrin, Rasuna Said dan jalan Gatot Subroto melalui larangan reklame rokok di 4 wilayah Jakarta? tersebut diatur dengan Peraturan Gubernur (Pergub)? nomor: 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaran Reklame? di Kawasan kendali ketat di Provinsi DKI Jakarta.? Selain itu juga saat ini ditetapkan kebijakan menambahkan pajak iklan bagi iklan billboard rokok di seluruh kawasan Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menambahkan sebesar 25% pajak iklan rokok bagi iklan billboard (luar ruang) di kawasan Jakarta melalui Perda no: 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Perda nomor: 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame.?

Dua upaya kebijakan tersebut semangatnya memang? untuk memulai pengetatan iklan (billboard) rokok oleh pemprov Jakarta.? Rupanya dua kebijakan awal pembatasan ini tidak membuat industri rokok menyerah begitu saja. Tetap saja industri yang bekerja sama dengan perusahaan Biro Reklame dan secara melanggar hukum dengan pegawai pemda Jakarta menembus agar tetap bisa memasang reklame di 4 jalan strategis tersebut.?? Upaya melanggar hukum itu menurut salah seorang sumber yakni seorang pekerja Biro Reklame di Jakarta terlihat dengan banyaknya reklame rokok di 4 jalan yang dilarang oleh? dengan Peraturan Gubernur (Pergub)? nomor: 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaran Reklame? di Kawasan kendali ketat di Provinsi DKI Jakarta. Sumber tersebut juga mengatakan bahwa saat ini banyak pelanggaran atas larangan tersebut karena perusahaan tersebut selama ini menguasai banyak bisnis reklame di Jakarta khususnya dengan perusahaan rokok. Menurut sumber kami itu juga dikatakan bahwa besarnya tambahan pajak yang dibebankan kepada produk rokok tetap saja tidak menyulitkan mereka. Perusahaan rokok tetap saja bisa? dengan mudah dan membayarkan pajak reklame produknya secara bebas. Begitu pula dengan kebijakan kawasan kendali ketat iklan rokok bisa juga ditembus dan meloloskan iklan rokok tetap ada di 4 kawasan terlarang itu. Kondisi ini akhirnya memang membuat kota Jakarta menjadi surga luar biasa bagi iklan billboard rokok di seluruh pelosok hingga ke pemukiman warga Jakarta. Seolah tidak ada batasan dan tidak ada kesulitan berarti bagi industri rokok memasang iklan billboard atau iklan luar ruang lainnya. Menyedihkannya juga saat ini di Jakarta ada berbagai bentuk iklan luar ruang produk rokok selain berbentuk billboar rokok. Iklan ruang rokok sangat gencar dan masuk hingga ke dalam rumah warga Jakarta.

Pendapatan dari pajak reklame rokok juga selalu dikampanyekan oleh perusahaan rokok untuk melindun gi kebebsan mereka beriklan di Jakarta. Pendapatan dari pajak reklame ini pun dibesar-besarkan ke publik dengan mengatakan bahwa iklan rokok memberikan kontribusi atau pemasukan cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Jakarta. Padahal hasil studi menunjukkan bahwa saat ini pendapatan reklame rokok tidaklah besar jika dibandingkan dengan pendapatan pajak keseluruhan dan pajak reklame secara umum di Jakarta. Tabel 1: Pendapatan Pajak Daerah Kota Jakarta juga menunjukkan bahwa pendapatan dari pajak reklame rokok setidaknya sejak 2008 menurun secara signifikan hingga 2010.? Begitu pula data dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa pendapat dari Pajak Reklame Rokok adalah yang sangat terkecil dibandingkan dengan pendapatan dari pajak-pajak lain di Jakarta. Jika dicermati secara baik maka dapat disimpulkan? bahwa pendapatan daerah Jakarta dari sektor pajak iklan produk rokok sangatlah kecil. Padahal sejak tahun 2007 sudah diterapkan penambahan beban 25% bagi reklame rokok di Jakarta

Tabel 1:Pendapatan Pajak Daerah Kota Jakarta (Rp)

Tahun Pajak Daerah Pajak Reklame Pajak Reklame Rokok
2008

8.751.315.392.333

306.953.676.694

22.901.873.850

2009

8.554.125.777.570

274.909.287.168

20.411.574.100

2010

10.787.250.243.274

251.430.250.023

14.101.874.600

Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA): sumber dari Sumber Dinas Pelayanan Pajak Pemprov. DKI Jakarta

Untuk memulai secara tegas larangan reklame di ruang terbuka di Jakarta bukanlah tanpa dasar hukum atau pertimbangan hukum sama sekali. Jakarta sendiri sekarang ini setidaknya sudah memilkiki dua aturan yang bertujuan membatasi atau hendak mempersulit rokok beriklan atau memasang reklame di ruang terbuka di wilayah Jakarta. Kedua peraturan awal tersebut adalah? Perda no: 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Perda nomor: 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame serta Peraturan Gubernur (Pergub)? nomor: 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaran Reklame? di Kawasan kendali ketat di Provinsi DKI Jakarta. Jika ingin melanjutkan atau mengembangkan kebijakan larangan secara total reklame rokok di Jakarta ada beberapa kebijakan atau aturan lainnya yang bisa digunakan sebagai dasar hukumnya. Dasar hukum yang dapat digunakan untuk membuat kebijakan larangan terhadap reklame (iklan) luar ruang di Jakarta tersebut antara lain:
???? Undang-Undang (Indonesia Law)? nomor: 36 Tahun? 2009 tentang Kesehatan
???? Indonesia Law no. 2, year 2002 on The Police Force
???? Indonesia Goverment Regulatian (PP). No:19, year 2003 on concerning Security Cigarettes For Health.
???? Peraturan Daerah (Perda) Jakarta? nomor: 2 Tahun:? 2005 tentang Pengendalian Dampak Pencemaran Udara.
???? Peraturan Daerah (Perda) Jakarta Nomor: 7? Tahun: 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame.
???? Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta No. 75 Tahun: 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok
???? Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta No. 88 Tahun: 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok
???? Undang-undang (UU) nomor: 39 Tahun: 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
???? Undang-undang (UU) nom,or: 32 Tahun: 2002 tentang Penyiaran.
???? Undang-undang Nomor: 40 Tahun 1999 tentang Pers.
???? Undang-undang (UU) nomor: 36 Tahun? 2009 tentang Kesehatan.
???? Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak


Tabel 2: Pendapatan Pajak Daerah Jakarta, Berdasarkan jenis

Jenis Pajak 2008 (Rp) 2009 (Rp) 2010 (Rp)
Reklame Rokok

22.901.873.850

20.411.574.100 14.101.874.600
Reklame Non Rokok

305.247.754.512

234.144.206.300 232.032.906.963
Pajak Kendaraan Bermotor

2.618.745.860.159

2.763.780.878.554

4.049.313.366.670

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2.981.056.833.050

2.539.776.764.510

4.049.313.366.670

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

767.232.997.858

671.464.087.091

731.777.401.150

Pajak Hotel

620.987.794.055

605.490.917.128

722.052.568.598

Pajak Hiburan

249.661.260.678

267.319.692.454

296.592.612.791

Pajak Restoran

649.642.448.696

753.198.530.719

877.390.680.648

Pajak Reklame 306.953.676.694

274.909.287.16

251.430.250.023

Pajak Penerangan Jalan

382.878.504.153

412.485.256.537

456.764.995.171

Pajak Parkir

113.516.327.851

138.789.997.148

125.662.322.285














Sikap kita yang membiarkan iklan atau promosi? rokok berarti sudah membiarkan rokok terus menghancurkan bangsa ini?? Anak-anak dan kaum perempuan bangsa kita dibiarkan terus hidup tidak sehat dan tidak dilindungi hak hidup sehatnya dari racun rokok dihirup secara langsung atau dari asap rokok yang diisap oleh orang di sekitarnya. Dasar pikir dan dasar hukum pelarangan total iklan rokok ini adalah dalam Undang-undang Kesehatan Nasional nomor 36 Tahun 2010 dikatakan bahwa produk tembakau dalam hal ini rokok adalah produk yang adiktif dan berbahaya. Suatu bahan yang adiktif itu tidak? boleh diiklankan dan ini bersesuaian dengan Undang-Undang Penyiaran dan Undang-undang Pers. Selain itu juga bahwa iklan atau reklame rokok selalu melakukan kebohongan publik dan ini melanggar hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang benar.

Pembatasan iklan atau reklame rokok ini tentu akan mempengaruhi pendapatan pajak pemda Jakarta. Memang pendapatan itu berkurang dan memang nyatanya pendapatan pajak Jakarta dari Reklame Rokok sejak 2008 hingga 2010 terus menurun. Tetapi pemda Jakarta melalui Dinas Pelayanan Pajak memperhitungkan bahwa penurunan pajak tersebut tidak berpengaruhi terhadap pendapatan pajak Jakarta keseluruhan. Larangan reklame terhadap produk rokok intinya tidak akan mematikan pendapatan pajak daerah Jakarta. Hal ini disebabkan reklame ruang terbuka masih menjadi pilihan beriklan murah. Dalam penghitungan pemasangan reklame jauh lebih murah dibandingkan memasang iklan di media elektronik atau media cetak.

Reklame ruang terbuka masih menjadi pilihan sehingga apabila dilakukan larangan terhadap produk rokok maka akan banyak produk lainnya menggantikan. Memang pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1996 sampai tahun 2000, iklan rokok merajai reklame luar ruang (billboard) di Jakarta. Tetapi saat ini produk yang menggunakan reklame untuk beriklan sudah lebih merata jenisnya dan tidak hanya dikuasai oleh produk rokok.? Sempat memang saat krisis ekonomi Indonesia tersebut reklame rokok mengasai hingga 60% iklan luar ruang dan menjadi andalan pendapatan pajak daerah. Sebab saat itu kondisi bisnis property, elektronik dan perbankan sedang jatuh. Namun dengan pemulihan ekonomi sekarang ini, keadaan yang menjadi lebih baik dan kebijakan pembatasan reklame rokok otomatis iklan rokok (billboard) luar ruang? juga berkurang. Berkurang iklan rokok di billboard ini tidak perlu menjadi ketakutan akan berkurangnya potensi pendapatan pajak daerah Jakarta.? Hasil pendapatan Pajak Daerah Jakarta sendiri tahun 2008 hingga tahun 2010 sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1 menunjukkan peningkatan.? Potensi penggantinya sudah menunggu yakni pemasangan reklame untuk produksi dan jasa lainnya? misalkan produk telepon seluler, property, otomotif,? perbankan, kesehatan kosmetika, pendidikan, media massa, restauran hotel dan elektronik. Semua produk alternatif selalin rokok ini sekarang sudah mengisi dan mengambil alih reklame billboard yang ditinggalkan produk rokok.

Melihat potensi pendapatan pajak reklame non rokok maka Jakarta tidak perlu takut pada, mitos pendapatan pajak iklan rokok yang digembar-gemborkan perusahaan rokok. Masalahnya sekarang adalah yang harus dilakukan memulai dengan menyiapkan secara baik pelarangan total reklame atau iklan luar ruang produk rokok. Larangan tersebut tidak bisa dilakukan hanya pada kawasan tertentu atau pendekatan pelaranagn terbatas. Pengalaman menunjukkan bahwa perusahaan rokok akan terus berupaya secara licik untuk tetap bisa beriklan secara bebas. Kebijakan larangan ini memang harus dilakukan total di seluruh wilayah Jakarta jika tidak maka reklame rokok akan akan bergeser dan mencari lokasi-lokasi pemukiman, perkantoran, atau pasar-pasar yang cukup membahayakan pengaruhnya terhadap anak-anak serta kaum perempuan. Bagi perusahaan rokok reklame itu tidak perlu besar tetapi penting banyak dan bisa masuk hingga ke dekat publik. Jika pelarangan dilakukan hanya terbatas maka rokok akan sangat cerdik menipu peraturan dan tetap beriklan pada lokasi-lokasi pemukiman/perumahan atau bahkan dekat sekolah dan rumah sakit seperti sekarang di Jakarta. Iklan atau reklame rokok perlu diatur untuk dilarang secara total di ruang terbuka di seluruh wilayah kota Jakarta. Kebijakan melarang secara total ini didasari oleh berbagai pengalaman dan hasil studi bahwa jika reklame atau iklan rokok masih diperbolehkan maka:

  1. Konsumsi rokok akan terus meningkat
  2. Usia perokok dini atau di bawah umum dan perokok perempuan lebih banyak lagi di Indonesia atau di Jakarta
  3. Usia awal? merokok akan? lebih muda lagi Indonesia
  4. Perusahaan rokok akan terus melakukan? praktek standar ganda di Indonesia
  5. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa pesakitan dan tercemar asap rokok


Begitu pula dukungan atas pelarangan atau pembatasan serta kontrol ketat terhadap iklan rokok juga diatur dalam Etika Pariwara Indonesia. Dalam Etika Periklanan Indonesia tersebut dikatakan bahwa Rokok dan Produk Rokok:

  1. Iklan rokok tidak boleh dimuat pada media periklanan yang sasaran utama khalayaknya berusia di bawah 17 tahun.
  2. Penyiaran iklan rokok dan produk tembakau wajib memenuhi ketentuan berikut:
  • Tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
  • Tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
  • Tidak memperagakan atau menggambarkan dalam bentuk gambar, tulisan, atau gabungan keduanya, bungkus rokok, rokok, atau orang sedang merokok, atau mengarah pada orang yang sedang merokok;
  • Tidak ditujukan terhadap atau menampilkan dalam bentuk gambar atau tulisan, atau gabungan keduanya, anak, remaja, atau wanita hamil;
  • Tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
  • Tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Melihat aturan yang dimuat dal;am Etika Pariowara Indonesia tersebut, jelas bahwa isi reklame atau iklan rokok di Indonesia telah melanggar etika beriklan. Untuk itu diperlukan sebuah badan atau ketentuan di tingkat daerah atau pemerintah daerah yang mengatur dan mengawasi isi atau konten iklan khususnya iklan industri rokok.

Dampak atas tidak dilarangnya reklame rokok tersebut di atas juga akan menjadi masalah besar bagi kota Jakarta jika tidak segera melarang reklame? media luar ruang rokok. Maka dalam aturan atau kebijakan larangan reklame media luar ruang terhadap rokok itu harus dijelaskan secara tegas bahwa setiap produk tembakau (rokok) sebagai zat adiktif harus dilarang untuk diiklankan dan dipromosikan. Pelarangan tersebut diberlakukan secara total di seluruh media luar ruang (ruang terbuka) sebagai upaya menjauhkan dari jangkauan pengetahuan anak-anak di bawah umum dan klaum perempuan. Perlu juga ditegaskan dalam pelarangan reklame rokok itu yang dimaksud dengan ?media luar ruang? dalam ketentuan itu nantinya? adalah segala benda yang diletakkan di luar ruang yang tidak digunakan sebagai alat penunjang aktivitas proses produksi dan peredaran produk tembakau atau rokok. Reklame media luar ruang tersebut antara lain papan reklame, billboard, baliho, poster, stiker, megatron, stiker, spanduk, umbul-umbul, neon box, lampu hias, papan nama, kaos, balon udara, gerobak, rumah, kantin, tokok atau kios, gardu, tempat ojek, tenda, bus, mobil, motor, halte, sarung ban, korek api, asbak.
Terdapat bebarapa strategi atau langkah kebijakan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Jakarta yang bebas dari reklame media luar ruang rokok atau industri rokok. Bentuk peraturan yang bisa dilakukan adalah berbentuk Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur Jakarta. Strategi ini tentunya dilakukan berdasarkan kebijakan pembatasan atau pengendalian terhadap reklame rokok yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pemda Jakarta yakni Larangan Reklame di Kawasan Kendali Ketat dan Tambahn Pajak sebesar 25% dari Pajak Pokok Reklame Rokok. Kebijakan larangan ini dapat dilakukan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta. Langkah? awalnya adalah dapat melakukan perluasan terhadap kawasan kendali ketat yang semula baru di kawasan jalan Sudirman, Thamrin, Gatot Subroto dan Rasuna Said. Perluasan dapat dilakukan secara bertahap dengan memulai kebijakan tambahan kawasan bebas reklame media? luar ruang rokok dan industri rokok di dalam radius 1 kilometer dari setiap 7 Kawasan Dilarang Merokok (Peraturan Gubernur (Pergub) nomor: 88 Tahun? 2010 Tentang Kawasan Dilarang Merokok). Bersamaan dengan itu juga dilakukan tambahan beban pajak bagi reklame rokok? hingga mencapai 100% dari pajak pajak pokoknya. Belajar dari pengalaman sebelumnya dimana masih ada kelemahan penegakan hukum atas kendali reklame rokok ini maka perlu dibuat sebuah sistem kontrol partisipatif dalam penegakan serta pembuatan kebijakan larangan total reklame rokok. Langkah-langkah ini terus dilakukan secara bertahap dan? berproses hingga Jakarta membuat dan memiliki kebijakan yang melarang secara total reklame rokok atau industri rokok.

Jakarta Team:

  • Azas Tigor Nainggolan
  • Mary Asunta
  • David Tobing
  • Muhammad Joni
  • Tubagus Haryokarbyanto


Jakarta, 5 Mei 2011
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum warga Kota Jakarta (FAKTA), Fellow Lawyer SEATCA, Pendiri Serikat Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau di Indonesia (SAPTA Indonesia).

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.