Jalan Tol dan Kemacetan

By on July 11, 2013. Posted in .

Oleh : Azas Tigor Nainggolan

kemacetan_di_jalan_tol_dalam_kota_jakarta_100902162351Kabar atau Wacanakan dilanjutkannya rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota di Jakarta oleh Kementrian Pekerjaan Umum kembali ra-mai didiskusikan.

Rencana proyek bernilai Rp 42 triliun itu mulai dipublikaskan pada 2005,tetapi terus tertunda karena penolakan publik. Sejak awal public menolak pebangunan ja-lan tol dalam kota yang baru sebagai solusi bagi pemecahan kemacetan di Jakarta. Se-karang ini publik menyebar Petisi Online untuk mengorganisasikan penolakan.

Petisi Online itu mengatakan dan meminta dukungan pembatalan rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta. Dikatakan pula, rencananya Kementrian Pekerjaan Umum menunggu izin Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo agar enam ruas jalan tol itu dapat dimulai pada 2013.

Secara khusus petisi itu bersikap bahwa pembangunan jalan raya baru, termasuk jalan tol dalam kota Jakarta, tidak akan menyelesaikan problem kemacetan lalu lintas di kota. Disampaikan juga peng-alaman di California bahwa setiap 1 persen peningkatan panjang jalan dalam setiap mil akan menghasilkan peningkatan kendaraan yang lewat sebesar 0,9 persen dalam lima tahun (Hanson, 1995).

Petisi itu mengungkapkan sebuah studi kelayakan PT Pembangunan Jaya pada Mei 2005: setiap pertambahan jalan sepan-jang 1 kilometer di Jakarta akan selalu di-barengi dengan peningkatan jumlah kenda-raan sebanyak 1.923 mobil pribadi. Singkat kata, pembangunan jalan tol baru dalam kota Jakarta semakin menambah macet dan polusi udara di Jakarta.

Sementara itu, para pendukung pembnagunan jalan tol tersebut mengatakan bahwa hingga saat ini rasio jalan di Jakarta baru sekitar 6,2 persen dari sekitar 661,52 kilometer persegi luas kota Jakarta. Memang jumlah ruas jalan di Jakarta masih sangat minim dibandingkan dengan kota diluar negeri. Salah satu yang sering diajukan sebgai pembandingnya adalah Singapura : tidak macet lagi setelah rasio jalannya sudah mencapai 15 persen dari total luas wilayah.

Para Pendukung pembangunan ruas jalan tol terus mengatakan bahwa rasio jalan di Jakarta menunjukkan masih sangat kurang ideal jika dilihat peruntukkannya. Banyak pula pakar mengatakn bahw aidealnya rasio jaln dengan luas luas wilayah adalah 10 persen agar bsa memecahkan kemacetan. Namun, dasar teori penghitungan rasio ini tidak pernah dibeberkan.

Dampak Buruk

Belajar dari pengalaman banyak negara lain, dalam sepuluh tahun terakhir beberapa pemerintah kota sudah mening-galkan pembangunan jalan tol baru di dalam kotanya. Pakar yang peduli dengan persoalan tata ruang berpendapat bahwa pembangunan enam ruas jalan tol hanya akan merusak tata ruang di Jakarta yang kini saja sudah buruk dan semerawut.

Pembangunan jalan (tol) hanya akan menyuburkan minat warga menggunakan kendaraan bermotor pribadi dalam mobilitas mereka sehari-hari di Jakarta. Artinya, pembangunan enam ruas jalan tol hanya akan menjadi karpet merah bagi kendaraan pribadi yang jelas menjadi penyebab utama kemacetan di Jakarta. menurut survey terakhir Dinas Perhubung-an, jumlan perjalanan di Jakarta mencapai 25 juta per hari. Sekitar 60 persen diantara-nya menggunakan kendaraan pribadi.

Dari kacamata lingkugan hidup, pembangunan enam ruas jalan tol akan memicu kerusakan atau pencemaran lingkungan serta pemborosan pembangun-an bahan bakar minyak bersubsidi di Jakarta. Peningkatan penggunaan pribadi yang signifikan pula. Apalagi, bahan bakar yang digunakan berupa bahan bakar fosil yang masih disubsidi.

Berkaitan dengan pencemaran udara, pembangunan enam ruas jalan tol juga akan memicu angka kesakitan warga Jakarta yang terkait dengan infeksi saluran pernapasan akut. Kondisi ini tentu akan sangat menurunkan produktifitas warga Jakarta dan menguras pendapat warga Jakarta karena sakit, Khususnya warga miskin.

Revitalisasi angkutan umum

Penolakan yang sangat kuat dari warga biasa, pengamat transportasi, tata kota, dan lingkungan hidup terhadap rencana pembangunan 6 ruas jalan tol ini melalui Petisi Online ditandai dengan terkumpulnya saat ini tidak kurang dari 4.000 penanda tangan. Penolakan itu disertai dengan usul alternative kebijakan memecahkan masalah kemacetan di Jakarta.

Hampir semua penanda tangan Petisi Online itu mengusulkan agar sebaik-nya pemerintah mengendaikan penggunaan kendaraan pribadi dan revitalisasi angkuat-an missal di Jakarta. Solusi alternative itu sangat logis karena penyebab utama ke-macetan Jakarta adalah tingginya peng-gunaan kendaraan pribadi disebabkan buruknya layanan angkutan umum massal.

Yang seharusnya dibangun bukanlah ruang untuk kendaraan pribadi yang kapasitas angkutnya sedikit atau kecil. Jalan tol baru hanyalah karpet merah bagi kendaraan pribadi. Jadi, meningkatkan kapasitas layanan atau revitalisasi system layanan angkutan umum massal itulah yang harus dilakukan.

Prorotas pada revitalisasi angkutan umum tentulah tepat karena kapasitas angkutnya jauh lebih besar daripada kendaraan pribadi. Inilah yang harus dilaku-kan pemerintah. Revitalisasi angkuatan umum itu selanjutnya bisa disertai dengan kebijakan mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi, seperti parkir mahal dan restribusi jalan elektronik.

Dapat kita bayangkan, uang Rp 42 triliunyang awalnya untuk membangun jalan tol baru difokuskan pada revitalisasi system angkutan umum massal seperti bus transjakarta di Jakarta. Menurut hitungan dan analisis Institute for Transportation and development Policy (ITDP) Indonesia, dana sebesar Rp 42 triliun itu bisa digunakan untuk merevilitalisasi layanan bus transjakarta beserta seluruh bus umum regular yang bukan transjakarta.

Saat ini daya angkat bus transjakarta baru sekitar 350.000 orang per hari. Angkutan regular mati suri. ITDP Indonesia menghitung bahwa revitalisasi system bus transjakarta dan angkutan umum regular dengan dana sebesar Rp 42 triliun bisa mengangkut 1.5 juta orang per hari dan bisa member layanan gratis selama 20 tahun bagi penggunanya.

Mengacu pada pertimbangan dan usul di atas, pertanyaan tentang keperluan membangun enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta sudah dapat dijawab. Tentu jawabanya adalah tidak diperlukan atau batalkan saja rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota di Jakarta.

Membatalkannya dapat dilakukan oleh Gubernur Jokowi dengan tidak member izin pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota tersebut. Lebih baik pembangunan solusi bagi pemecahan masalah kemacetan Jakarta difokuskan pada kebijakan revitalisasi system angkutan umum massal bus transjakarta dan mengendalikan penggunaan kendaraan ber,otor pribadi di Jakarta.

AZAS TIGOR NAINGGOLAN

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta

 

 

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.