Jalan Raya Bukan Tempat Parkir

By on January 5, 2011. Posted in .

01

Akibatnya adalah pengelolaan parkir di Jakarta hanya menuai masalah korupsi dan kemacetan alias tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap kebutuhan kota Jakarta. Lihat saja pemasukan parkir hanya minta subsidi dari anggaran APBD Jakarta dengan alasan terus merugi. Lucunya lagi pengelolaan parkir lebih dari 10, sejak dikelola oleh BP Parkir hingga sekarang di bawah UPT Parkir, terus merugi dan terus tanpa visi manajemen transport. Padahal kita tahu betul bahwa pengelolaan parkir bisa dikelola sebagai alat sumber pendapatan dan sekaligus sebagai alat bantu memecahkan masalah kemacetan kota Jakarta.

Kondisi buruknya pengeloaan parkir ini ditambah masalah dengan makin maraknya badan jalan atau jalan raya dijadikan sebagai tempat parkir. Pelanggaran itu ternyata terus saja dibiarkan oleh pihak UPT dan hasil studi kami menunjukkan aparat UPT Parkir terlibat dan menikmati hasil uangnya. Selain itu juga di lapangan banyak terjadi, awalnya sebuah jalan tidak boleh parkir (parkir on street) namun kemudian dijadikan area parkir jalan (parkir on street) yang legal oleh UPT Parkir. Keberadaan parkir di badan jalan (parkir on street) yang bikin macet dan yang liar tersebut terus dibiarkan tanpa penegakan oleh pihak UPT Parkir.

Pihak UPT Parkir, sebagai penanggung jawab pengelolaan parkir on street (Parkir di badan jalan) terkesan tidak mau dan hanya ingin aman semata.? juga akhirnya ambil jalan mendiamkan kesemrawutan tersebut. Kegagalan dan kelemahan tidak adanya visi transportasi inilah yang menjadikan kota Jakarta perlu sebuah kebijakan baru yang berani. Kebijakan itu adalah menata jalan dan mengembalikan jalan agar tidak menjadi tempat parkir dan menimbulkan kemacetan dimana-mana. Adanya rencana gubenur Jakarta, Fauzi Bowo menghapuskan atau mengurangi secara signifikan parkir di badan jalan (parkir on street) patut didukung dan diajungi jempol. Menghapuskan parkir di badan jalan adalah sebuah keberanian dan pasti akan ditolak oleh para pengguna kendaraan bermotor yang selama ini semaunya parkir di jalan.

Usulan untuk menjadikan parkir sebagai alat bantu memecahkan masalah kemacetan sudah banyak dibicarakan dan diusulkan agar Jakarta menjadi lebih tertib dab keluar dari masalahnya. Dalam konteks transportasi, kebijakan parkir? yang dapat dilakukan berupa penghapusan/larangan parkir, pembatasan waktu parkir, tarif parkir yang tinggi atau penataan ruang parkir. Sejalan dengan visi tersebut, kota Jakarta bisa menerapkan secara bersamaan pengelolaan parkir dengan sistem zona, tarif mahal dan menghapuskan parkir di badan jalan (on street).

Bagi kota Jakarta penataan parkir dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pengelolaan berbasis Zona, Tarif Parkir Tinggi, Pengurangan Parkir di badan jalan (on street parking, m pembatasan ruang parkir serta menaikkan pajak parkir hingga 30%. Semua skenario kebijakan ini akan sangat memberi dampak signifikan bagi pengurangan atau menekan penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan mengurangi kemacetan Jakarta.? Sebagai langkah awal dalam skenario ini, pengurangan secara bertahap parkir di badan jalan, terutama di jalan-jalan yang membuat kemacetan serta di jalan berkoridor Busway Transjakarta sangat tepat.

Penghapusan atau pengurangan parkir di badan jalan ini secara jelas ditegaskan dalam UU no: 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bisa dijadikan dasar hukum yang efektif untuk penegakan aturan tentang upaya menghapuskan parkir di badan jalan. Penegakan ini juga? sebaiknya dilakukan bersama pihak kepolisian agar terjadi sebuah upaya berlandaskan hukum. Bentuk penegakan yang dapatr dilakukan adalah dengan menilang atau menderek dan memberi denda yanmg tinggi bagi pelanggar aturan parkir di badan jalan.

Sudah saatnya dan tidak dapat ditawar-tawar lagi bahwa Jakarta memerlukan sebuah kebijakan yang berani menekan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Penekanan dan pengendalian itu sudah harus dilakukan sekarang juga dengan mempersemmpit ruang kenyamanan para pengguna kendaraan bermotor pribadi misalnya dalam mendapatkan kemudahan tempat parkir dan biaya parkir tinggi. Kebijakan ini merupakan ketegasan dalam? membangun sebuah visi Traffict Management dalam pemngelolaan parkir agar Jakarta mulai mengurangi kemacetan. Dilakukannya kebijakan penghapusan parkir di badan jalan di Jakarta menunjukkan juga secara tegas bahwa Pemprov Jakarta tidak diam tetapi terus berusaha menyelesaikan masalah serta memberi pelayanan publik yang baik kepada warganya yang lebih banyak.

Jakarta, 30 Desember 2010
Koalisi Warga untuk Transport Demant Management

Azas Tigor Nainggolan
Kordinator

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.