Jangan Ada Aparat Menunda-Nunda

By on April 4, 2011. Posted in .

Sebagai penunjang dana sekitar Rp2,6 triliun digelontorkan dalam APBD 2011.

Menurut Gubernur DKI, Fauzi Bowo, dana triliunan tersebut digulirkan dalam berbagai program. Dan tersebar di sejumlah unit kerja seperti Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Social serta beberapa unit kerja lainnya. ?Program ini dilakukan secara serentak.? Ujar Fauzi, Minggu (3/4).

Secara terpisah Kepala Bidang Informasi Publik DKI, Cucu Ahmad Kurnia, menjelaskan pengguliran dana tersebut terbagi dalam dua proses yakni secara langsung dan tidak langsung pada warga miskin. Beberapa program yakni dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK GAKIN), Program Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK), berasiswa bagi siswa tidak mampu, hingga program Muhammad Husni Thamrin (MHT) plus. ?Untuk program MHT Plus, anggaran digunakan untuk pembenahan kawasan kumuh yang sebagian dihuni warga miskin,? jelas Cucu.

Program lainnya yakni pelatihan tenaga kerja bagi warga miskin, penyediaan usaha sektor informal sebagai pembinaan warga berpendapatan rendah, dan dana pendampingan program PNPM Mandiri yang digulirkan pemerintah pusat. Selain itu layanan pemakaman gratispun diberikan bagi warga miskin.

PINJAMAN MODAL
Lebih lanjut Cucu menyatakan selain pelayanan kesehatan terhadap warga miskin, Pemprov DKI juga fokus pada pengembangan tingkat ekonomi masyarakat. Diantaranya melalui pemberian pinjaman modal usaha. Seperti Program Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) yang digulirkan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI. Tercatat sedikitnya dana Rp370 miliar bergulir dengan jumlah pemanfaat sebanyak 413.073 warga.

Sementara itu dari data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) DKI, dari lima wilayah kota, Jakarta Utara kawasan yang paling banyak warga miskin atau disebut Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dari total 165 ribu RTS, 50.291 diantaranya bermukim di wilayah tersebut. Sedangkan di posisi kedua wilayah Jakarta Timur dengan jumlah 46.908 rumah tangga; Jakarta Barat dengan 33,588 rumah tangga; Jakarta Pusat dengan 24.921 rumah tangga; Jakarta Selatan dengan 9,608 rumah tangga; Kepulauan Seribu dengan 573 rumah tangga.

Sementara jumlah penduduk miskin pada periode Januari-Maret terdapat 312.180 jiwa atau 3,48 persen dari total jumlah penduduk DKI Jakarta. Padahal, di periode yang sama tahun lalu, jumlah penduduk miskin mencapai 327.170 atau 3.62 persen. Artinya, jumlah tersebut menurun sebanyak 10.990 jiwa.

JANGAN DITUNDA
Menanggapi hal ini, Inggard Joshua, Wakil Ketua DPRD DKI, meminta agar seluruh program tersebut dijalankan dengan baik. ?Jangan ada aparat yang menunda-nunda program tersebut,? tandas Inggard.

Ia meminta Fauzi Bowo menindak tegas aparatnya yang tidak mampu melaksanakan program pengentasan kemiskinan yang sudah dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta. Masyarakat juga harus mengawasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. ?Warga Jakarta harus turut mengawasi progam-program yang sudah dianggarkan dalam APBD,? tandasnya.

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.