Kapan Jakarta Bebas Dari Macet ?

By on February 3, 2014. Posted in .

Ari Subagyo

Ari Subagyo Wibowo

Setiap hari  warga Jakarta selalu dihadapkan pada persoalan lalu lintas tidak lain dan tidak bukan adalah soal kemacetan yang selalui menghantui Jakarta sebagai Ibukota Negara. Bahkan diprediksikan pada 2014 akan terjadi kemacetan yang luar biasa.

Banyak para ahli transportasi berpendapat kemacetan Jakarta terus terjadi akibat ruas jalan tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan pribadi. Hal ini bisa dibenarkan bahwa, pangkal utama kemacetan di Jakarta akibat meningkatnya pertumbuhan kendaraan pribadi. Apakah penambahan jalan baru akan dapat mengurai kemacetan di Jakarta? Tentu  jawabannya tidak akan menyelesaikan akar persoalan, mengingat biaya pembebasan tanah tidak akan sedikit disamping keterbatasan lahan.

Cara tepat dalam mengurai kemacetan di Jakarta adalah menekan penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mengandalkan cara-cara lama dengan mengendalikan kawasan tertentu yang ditetapkan larangan membawa orang/penumpang kurang dari 3 (tiga) orang (Perda No. 8 Tahun 2007, Tentang Ketertiban Umum (Pasal 4 ayat 1).

Pengendalian yang selama ini dilakukan dirasa kurang efektif mengingat hanya dilakukan sebatas kendaraan roda 4 (empat) dan tidak mempertimbangkan kendaraan roda 2 (dua). Pengendalian dengan istilah 3 In 1 ini juga disiasati oleh  pengguna kendaraan roda 4 (empat) dengan menggunkan jasa Joki. Cara ini dilakukan demi  terhindar dari jerat hukum dari penegak hukum dalam hal ini kepolisian lalu lintas.

Dalam menegakan Peraturan Kepolisian Daerah Metro Jaya (Dir. Lantas PMJ) juga turut aktif dalam penegakan di dalam kawasan pengendalian Lalu lintas dengan melakukan tilang secara langsung terhadap pelaku pelanggaran kawasan pengendalian lalu lintas namun penegakan ini juga tidak mempunyai efek langsung dalam mengurai kemacetan.

Jasa Joki juga turut ambil bagian dalam menghambat pengendalian kendaraan (3 In 1). Dengan imbalan berkisar Rp 15.000,-  hingga RP. 50.000,-   pengendara bebas melenggang dikawasan pengendali Lalu lintas dan tanpa hambatan yang berarti.

Persoalan Joki, pihak Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta juga tindak tinggal diam. Upaya-upaya dilakukan dengan melakukan penghaluan, pembinaan dan penangkapan sesuai ketentuan Perda 8 Tahun 2007 tetang Ketertiban Umum Pasal 4 ayat 2 tidak menjadikan jera bagi pelaku joki yang tertangkap. Justru sebaliknya kawasan pengendalian kendaraan telah berjejer joki-joki untuk menawarkan jasanya kepada pengendaraan yang tidak memenuhi persyaratan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban.

Para Joki  berpendapat bahwa menjual jasa sebagai Joki bukanlah cita-citanya yang mereka inginkan. Mereka melakukan itu, karena keterpaksaan karena sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan meskipun resiko berat namun harus mereka jalani demi untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

 

Melihat dari uraian di atas, terlihat bahwa pengendalikan kendaran roda 4 (empat) atau dengan sebutan 3 In 1 dianggap sudah tidak efektif lagi. Langkah-Langakah cepat harus dilakukan dengan tepat mengingat kemacetan di DKI Jakarta semakin sulit untuk diurai.

Dengan terpilihnya Bapak Jokowi sebagai Gubernur memberi harapan besar masyarakat terhadap Gubernur untuk bisa melaksanakan janji politiknya membebaskan Jakarta dari kemacetan, sangat ditunggu oleh masyarakat Jakarta.

Gagasan-gagasan yang telah diwacanakan ke public oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Jokowi  dengan penerapan sistiem ganjil genap, sistim Electronic Road Pricing (ERP)  di Jalan-jalan utama dan Penerapan Tarif Parkir tinggi kendaraan bermotor, diharapkan dapat segera dilaksanakan. Meskipun dalam perkembangannya Pemprov DKI Jakarta tidak akan jadi menerapkan sistim ganjil genap. Langsung akan menerapkan ERP patut kita dukung sebagai pengganti 3 In 1 yang sudah tidak efektif lagi.

Penerapan ERP sudah selayaknya dibarengi dengan penerapan tarif Parkir tinggi sehingga akan menekan jumlah pengunaan kendaraan pribadi dan untuk beralih ke kendaraan umum. Yang tidak kalah pentingya adalah bagaimana penegak Hukum mampu menegakkan hukum secara trasparan, tegas, jujur dan berkelanjutan. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Agar hukum ditaati dan dipatuhi karena fungsi hukum itu sendiri mengikat pada masyarakat.

Pada akhir-akhir ini Pemerintah DKI Jakarta sedang giat-giatnya melakukan upaya mengatasi persoalan kemacetan yang dilakukan Pedagang Kaki Lima dan Parkir Liar yang menguasai badan jalan. Hal ini dapat dilihat kawasan Tanah Abang, Jatinegara, Pasar Gembrong dan Tanah Abang dirasa cukup efektif dan kelancaran dapat dirasakan dikawasan tersebut. Namun hal ini tidak menjamin keberlansungan kelancaran lalulintas sebab kelancaran bisa berjalan apabila aparat dalam hal ini Polisi Lalulintas, Satuan Polisi  Pamong Praja dan Dinas Perhubungan berada dikawasan tersebut. Bilamana aparat lapangan tidak kelihatan dilokasi kawasan yang telah ditertibkan, usaha-usaha menguasai badan jalan tetap akan dilakukan ini dapat dilihat menjelang sore hari kawasan Stasiun Jatinegara separuh jalan kembali dikuasai oleh pedagang kakilima. Untuk kawasan Tanah Abang meskipun rekayasa lalu lintas dilakukan untuk mengakumodir kepentingan Pedagang Kaki Lima  Blok G tetap saja Mikrolet tetap membadel mencari penumpang dengan cara “mengetem” menuju jembatan Tanah Abang. Posko Terpadu tidak berfungsi secara maksimal, bahkan beberapa Satuan Polisi Pamong Praja tidak melakukan tugasnya dengan baik dengan mengurai kemacetan, malah duduk-duduk di atas kendaraan operasional.

Usaha-usaha penertiban yang selama ini dilakukan merupakan usaha jangka pendek, untuk jangka panjang pemerintah harus mampu meningkatkan sumber daya manusia khususnya Satuan Polisi Pamong Praja tugas dan fungsinya sebagai penegak peraturan Daerah disamping itu harus mampu menyelesaikan akar persoalan yang mengakibatkan kemacetan. Untuk Dinas Perhubungan juga diberikan tambahan kewenangan dalam melakukan penertibakan sehingga tidak menghambat dalam melakukan penertiban (Parkir, Cat duko, dll)

Pengendalian kendaraan bermotor dan tindakan pelanggaran Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum perlu dilakukan dengan tindakan tegas namun yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan transportasi publik telah dijanjikan oleh Gubernur. Hampir satu tahun pemerintahan Jokowi belum terlihat tanda-tanda yang mengarah untuk perbaikan transportasi publik. Penyedian 1000 bus juga tidak kunjung kelihatan. Dari informasi yang kami dapatkan dari dinas Perhubungan untuk akhir tahun 2013 hanya mampu menambah kurang lebih 300 bus. Ketidak tercapainya target 1000 bus akibat dari keterlambatan dalam lelang. Disamping itu masih mengalami kendala dalam melakukan hibah bus itu sendiri.

Masyarakat Jakarta butuh bukti kongkrit untuk melakukan perbaikan transportasi publik, tanpa perlu memikirkan hambatan birokrasi sebab urusan birokrasi merupakan domain pemerintah rakyat perlu segera merasakan pelayanan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mempunyai sebelas koridor bus Trans Jakarta diharapkan mampu mendorong masyarakat pengguna kendaraan pribadi untuk meninggalkannya dan mau berpindah ke kendaraan umum dalam hal ini Trans Jakarta. Trans Jakarta mempunyai keunggulan  sebagai moda transportasi cepat dan murah yang mampu menjangau seluruh Jakarta.

Dalam perjalannya hambatan-hambatan terus terjadi akibat tidak sterilnya jalur Trans Jakarta sehingga memnghambat jarak tempuh perjalanan Trans Jakarta. Bahkan pelanggaran terus terjadi akibat kurang maksimalnya dalam upaya penegakan hukum bagi pelangaran di jalur Trans Jakarta.

Contoh yang dapat kita lihat pada Koridor I yang dulunya disebut jalur “sakral” bebas dari pelanggaran ternyata sekarang ini sudah tidak lagi sebagai jalur yang “sakral” lagi karena pelanggaran demi pelangaran terus terjadi. Ditambah kodisi bus yang sudah tidak layak lagi untuk dioperasikan, bus yang sudah keropos, bus mogok di jalan dan warna cat semakin memudar menambah orang tidak tertarik untuk  menggunakan Trans Jakarta.

Berkurangnya  minat pengguna Trans Jakarta alasan utama soal waktu tunggu dan jarak tempuh yang tidak maksimal, alasan kedua tempat transit yang penuh ruang gerak menjadi terbatas dan yang ke tiga adalah terlaksananya angkutan umum lokal sebagai feeder.

Hal yang demikian terus berlanjut tidak segera untuk diselesaikan akan menambah beban dan persoalan pemerintah DKI Jakarta dalam mengurai kemecetan di Jakarta.  Penyedian angkutan publik yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Kewajiban pemeritah dalam menyedian transportasi sudah tidak mungkin bisa ditawar lagi, begitu juga apa yang telah dijanjikan Gubernur DKI Jakarta Jokowi untuk memperbaiki tranportasi juga bisa terlaksana dengan baik agar manfaat langsung bisa dirasakan masyarakat.

Program sebagus apa pun dalam melakukan upaya mengurai kemacetan di Jakarta tanpa adanya kemampuan politik  Pemimpin Jakarta, akan menjadikan wacana tanpa adanya pelaksanaan yang jelas sehingga harapan warga untuk terhindar dari kemacetan dan tersediannya transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau tidak kunjung didapatkan.

Jakarta Baru dengan kemimpinan baru diharapkan mampu mengambil keputusan yang radikal dengan segala resikonya untuk lebih memfokuskan serta memaksimalkan aksesibilitas angkutan umum. Tanpa harus tunduk pada kekuatan-keuatan modal yang tidak menginginkan adanya perbaikan transportasi di Jakarta.

Langkah yang sangat penting dilakukan pemimpin Jakarta perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam menentukan kebijakan kotanya.Hal ini dilakukan untuk menjadikan Jakarta yang manusiawi dan merasa memiliki Jakarta sebagai kotanya bukan menjadikan Jakarta  semata-mata sumber uang.

Ari Subagio Wibowo (Sekjen FAKTA)

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.