Kasus Bus Transjakarta Karatan, Banggar DPRD DKI Harus Turut Bertanggungjawab

By on February 20, 2014. Posted in .

busway pic

Deretan bus Transjakarta baru di Unit Pengelola (UP) Transjakarta Cawang, Jakarta Timur. (sumber: Antara)

Jakarta – Anggaran untuk pengadaan bus Transjakarta karatan yang di impor dari Tiongkok diduga bukan hanya melibatkan oknum pejabat di Dishub DKI Jakarta.

DPRD DKI Jakarta yang menyetujui anggaran itu harus segera diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Karena tidak mungkin anggaran itu gratis disetujui oleh DPRD DKI. Selain pejabat Dishub, DPRD juga harus turut dimintai pertanggungjawabannya,” ujar Direktur Investigasi Fitra Uchok Skydafi kepada Beritasatu di Jakarta, Kamis (20/2).

Menurut Uchok, harga pengadaan bus itu sangat fantastis. Seharusnya, badan anggaran (banggar) DPRD DKI harus menanyakan besaran anggaran pembelian bus itu sebelum menyetujui anggaran.

Kerugian Negara dari pengadaan bus Transjakarta dari Tiongkok itu disebutkan Uchok sangat besar. Dari informasi yang dia peroleh, harga bus karatan itu hanya Rp 1 miliar di China sementara dalam rencana anggaran biaya (RAB) yang disbuat Dishub DKI senilai Rp 3,7 miliar per unit.

“Kita jangan terlalu berharap banyak kepada Inspektorat DKI Jakarta. Buktinya sampai sekarang hasil audit mereka tak kunjung dipublikasikan. Lagipula sesama mereka tidak mungkin jeruk makan jeruk,” ucapnya.

Untuk itu, Fitra mendesak KPK segera turun tangan menangani kasus ini. Selain bus tranjakarta karatan, kasus pengadaan bus Transjakarta tahun-tahun sebelumnya harus diselidiki.

“Pejabat DKI itu sudah tidak ada takutnya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Saya menduga bus karatan yang dikirim dari China ke Jakarta sudah dipesan dan bahkan sudah tersedia sebelum tender dilakukan Dishub. Karena tidak mungkin bus pesanan Dishub yang menacapai 350 unit selesai dalam hitungan bulan. Dari situ KPK bisa memulai bahwa sejak awal tender sudah ada keinginan untuk korupsi,” katanya.

Sementara Kepala UP Transjakarta Pargaulan Butar-Butar mengatakan, pihaknya hanya sebagai pengguna bus yang disediakan oleh Dishub. Tim penerimaan bus juga tidak melibatkan UP Transjakarta sama sekali.

“Kami siap dimintai keterangan atas bus (karatan) itu. Kami hanya pemakai. Ya kalau tidak bagus ya kami pulanngkan. Itu urusan ATPM,” katanya

Suara Pembaruan

Penulis: H-14/WBP

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.