Kasus Suap Raperda Reklamasi, KPK Pelajari Keterlibatan Korporasi

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, mengakui pihaknya tengah mengembangkan kasus dugaan suap pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantai Utara Jakarta Tahun 2016, ke arah korporasi.

“Kalau lihat dari intinya memang kami mau belajar pidana korporasinya,” kata Saut saat dikonfirmasi di Gedung Merah‎ Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (30/10/2017).

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah diperiksa tim penyelidik KPK, pada Jumat, 27 Oktober 2017. Pemeriksaan Saefullah tersebut untuk mendalami dugaan keterlibatan korporasi di kasus suap raperda tentang reklamasi Teluk Utara Jakarta.

Saut tak menampik pihaknya tengah mempelajari dugaan keterlibatan korporasi tersebut. Namun, Saut masih enggan memberikan keterangan penyelidikan kasus ini.

“Tapi, saya tidak bisa mengatakan menuju ke sana (korporasi). Cuma lagi mempelajari saja teman-teman sedang mendalaminya, apakah bisa melakukan itu,”‎ jelasnya.

Menurut Saut, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 tahun 2016 yang mengatur pidana korporasi, KPK dapat menjerat pidana korporasi, walaupun pelaku tindak korupsinya sudah meninggal.

“Kalau pidana korporasi memang itu kalau pelakunya sudah meninggalpun korporasinya masih bisa karena intinya kan pidana korporasi. Kalau pelakunya sudah meninggal tidak ada masalah,” tandasnya.

Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta telah memvonis bersalah mantan anggota DPRD, M Sanusi. Sanusi terbukti menerima suap rancangan Peraturan Daerah terkait reklamasi teluk Utara Jakarta.

Sanusi dijatuhkan hukuman tujuh tahun penjara dengan denda sebesar Rp250 juta subsider dua bulan kurungan. Sanusi terbukti menerima suap sebesar Rp2 miliar dari mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.

(erh)

Arie Dwi Satrio, Jurnalis

Print Friendly, PDF & Email