Kecewa atas Putusan UMP DKI 2018, Buruh Duga Anies-Sandi ‘Tak Berkutik‘ Soal Reklamasi

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno tak kuat menahan desakan pemodal dalam menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2018, sehingga diduga mereka juga tak berkutik soal janji kampanye mereka untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Pernyataan Iqbal ini menanggapi keputusan Anies-Sandi yang menetapkan UMP DKI 2018 sebesar Rp3.648.035 per bulan, mengikuti usulan pengusaha dan pemerintah memakai PP 78/2015.

Padahal buruh menginginkan UMP DKI 2018 sebesar Rp3.917.398. Angka itu berpedoman pada angka kebutuhan hidup layak (KHL) yang mereka survei, yakni Rp3.603.531.

“Buruh menduga, jangan-jangan kalau masalah upah minimum buruh saja dikhianati karena tidak kuat adanya tekanan para pemilik modal, boleh jadi patut diduga masalah reklamasi dan penggusuran juga akan dilanjutkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI ini,” kata Iqbal dalam siaran persnya, Kamis (2/11/2017).

“Karena lagi-lagi keduanya tidak kuat terhadap adanya tekanan para pemilik modal. Ini hanya masalah waktu saja,” sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Anies menetapkan UMP DKI 2018 sebesar Rp3.648.035, naik 8,71 persen dari UMP 2017. Angka ini mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan beberapa undang-undang lainnya.

“Berdasarkan inflasi sebesar 2,3 persen, pertumbuhan domestik bruto 4,99 persen dari situ dihitung besaran kenaikan UMP adalah sebesar 8,71 persen, dengan begitu UMP Jakarta 2018 sebesar Rp3.648.035,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wulandari Saptono

Print Friendly, PDF & Email