Kepala Bappeda DKI Jakarta, Tutty Kusumawati, soal Anggaran Perjalanan Dinas SKPD

Data yang Disampaikan Menkeu BerbedaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dibuat tidak nyaman atas paparan Menteri Keuangan yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022. Pasalnya, paparan tersebut mempublikasikan angka-angka alokasi anggaran yang tidak tepat dalam APBD DKI Jakarta 2018.

Untuk mengetahui lebih lanjut akan hal itu, reporter Koran Jakarta, Peri Irawan mewawancarai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tutty Kusumawati, di Balaikota, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Berikut petikannya:

Apa tanggapan Anda atas statemen Menteri Keuangan yang mengkritisi APBD DKI Jakarta?

Mengenai data-data yang disampaikan oleh bu Menteri Keuangan pada kenyataannya itu berbeda dengan data yang ada pada kita. Kami sebenarnya berharap, tim teknis yang menyiapkan data-data yang akan disampaikan bu Menteri dapat memberikan klarifikasi dulu dengan kami, sebelum data-data itu dipublikasi secara luas.

Data yang mana saja yang tidak sesuai?

Pertama berkaitan dengan data yang berkaitan bahwa Provinsi DKI Jakarta slide 30 di halaman 30. Data pendidikan disebutkan 8,8 persen. Kemudian juga data untuk kesehatan 6,9 persen. Kita bisa lihat data ini diambil tanggal 1 Oktober ada penjelasannya, data diambil tanggal 1 Oktober 2017. Dan data APBD yang disampaikan oleh ibu Menteri ini adalah APBD 2018. Yang benar yang ada pada kita, di DKI Jakarta alokasi anggaran untuk pendidikan pada 2017 dan 2018 itu selama dua tahun berturut menembus angka 30 persen.

Perhitungan 30 persen itu seperti apa?

Ini dihitung berdasarkan formulasi yang sudah ditetapkan melalui Permendagri No 33 tahun 2017. Jadi secara dua tahun berturut-turut ketika formulasi itu kita masukan angka-angkanya maka akan ketemu angka 30 persen lebih secara tepatnya di tahun 2017. Lalu, elemen yang dihitung dalam alokasi belanja Kesehatan juga bisa dilihat pada perhitungan ini meliputi belanja langsung pada dinkes, belanja langsung di luar dinkes yang menghasilkan output menunjang kesehatan itu, kita jumlah kemudian juga kita lihat lagi belanja tidak langsungnya, baik di SKPD di dinkes maupun di seluruh di jajaran yang menunjang kesehatan, dijumlahkan. Pembaginya yang beda dengan pendidikan. Kalau pendidikan tadi dibagi total belanja, kalau di kesehatan dikeluarkan dulu gaji PNS daerahnya.

Jadi Total Berapa?

Total belanja dikurangi gaji PNS daerah itu menjadi penyebutannya. kalau yang pendidikan itu seluruh belanja. maka, dari formulasi ini jumlah alokasi untuk pendidikan secara nominal meningkat 7,1 triliun rupiah di 2017 menjadi 7,95 triliun rupiah di 2018.

Selain itu?

Ketiga, adanya paparan mengenai perjalanan dinas. dalam slide yang disampaikan menteri, disebutkan angka tiga kali lipat dari SBMPMK ini. Pernyataan bahwa adanya ada tiga kali lipat SBMPMK yang ada di Kemenkeu, ini didasari pada Permendagri No 52 tahun 2015 yang sudah diubah dalam Permendagri No 77 tahun 2015 bahwa biaya perjalanan dinas daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah yang kemudian berdasarkan pada asas-asas.

Apa saja asas-asas yang harus dipatuhi itu?

Keputusan Kepala Daerah yang didasarkan atas asas akuntabilitas, transparansi, kepatutan, kewajaran dan juga disebutkan di Permendagri No 52 itu atas asas ketersediaan atau kemampuan pendanaan daerah. Maka atas dasar itu dan juga berbagai pemikiran dan benchmarking dan juga kajian dari teman-teman SKPD maka ketika itu ditetapkanlah biaya perjalanan dinas yang 1,5 juta rupiah.

Apakah besaran biaya perjalanan dinas itu akan dirasionalisasikan?

Di dalam Permendagri No 52 tahun 2015 juga sudah disebutkan bahwa sekali lagi penetapan untuk perjalanan dinas ini, aspek tadi itu juga jadi bahan pertimbangan. Jadi selain ditetapkan dengan ketetapanan kepala daerah, aspek rasionalitas, aspek kewajaran, aspek kepatutan dan juga akuntabilitas dan transparansinya serta kemampuan daerah itu juga sudah disebutkan di dalam Permendagri itu.

Apakah akan ada evaluasi?

Evaluasi setiap saat selalu tersedia ruang untuk evaluasi. Dan hasil dari evaluasi kami ketika itu ditetapkan yang ketetapan itu sudah dilakukan di tahun 2016 bulan Mei KepGub itu ditetapkan. Ketika itu, hasil dari diskusi dari berbagai SKPD yang ikut membantu merumuskan biaya perjalanan dinas, aspek yang ada di Permendagri ini dianggap sudah sangat terpenuhi ketika hal ini dibahas dan ditetapkan bulan Mei 2016. P-5

Print Friendly, PDF & Email