KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENJELASAN PASAL KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) SUNGGUH MENYESATKAN

By on April 20, 2012. Posted in .

v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENJELASAN PASAL KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) SUNGGUH MENYESATKAN

?

Keputusan MK mengenai Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan no.36/2009 tentang KTR nampak sangat membingungkan media massa dan publik. Ini terbukti dengan beredarnya polemik di media yang menafsirkan putusan tersebut secara keliru.

Jakarta (19 April 2012) ? Sehari setelah pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan yang semula berbunyi, ?khusus? bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya ?dapat? menyediakan tempat khusus untuk merokok?, menjadi, ?khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya menyediakan tempat khusus untuk merokok?; banyak beredar di media massa yang kemudian mengartikan bahwa mengikuti keputusan MK tersebut seluruh tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya seolah ?diwajibkan? untuk menyediakan tempat untuk merokok. Ini sangat menyesatkan. Untuk itu kami Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA) Indonesia sebagai kuasa hukum warga sebagai Pihak Terkait dalam perkara tersebut menyatakan p