Kios Obat di Pasar Pramuka Terganjal Izin, Ini Usulan dari Pedagang

Pedagang Pasar Pramuka terus melakukan upaya agar moratorium tempat berjualan obat dan alat kesehatan terbesar di Asia Tenggara itu dicabut. Salah satu usulan yang disampaikan pedagang adalah tiap 4 toko apotek reguler diawasi oleh 1 apoteker ahli.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka, Yoyon, saat ditemui Ema Fitriyani dari kumparan (kumparan.com), Minggu (19/11) di Lantai 1 Pasar Pramuka, Jakarta.

Yoyon mengaku rencana itu sebagai bagian dari upayanya bersama 300 pedagang aktif Pasar Pramuka dalam melakukan pembenahan sekaligus untuk memperoleh izin dari Pemprov DKI Jakarta.

“Kami melakukan dialog ke Balai BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) tentang rencana ini dan mereka bilang itu bagus. Mereka mendukung,” katanya.

Usulan itu menjadi salah satu syarat jika toko-toko obat dan alkes di Pasar Pramuka mau diubah statusnya menjadi apotek reguler. Staf Ahli Kementerian Kesehatan awalnya meminta toko-toko obat dan alat kesehatan di Pasar Pramuka menjadi Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang melayani penjualan obat dalam partai besar. Tapi, hal itu susah diwujudkan.

“Ya bagaimana mau bikin PBF, di sini jumlah tokonya ada 388-an. Enggak bisa. Makanya, kita usul bagaimana kalau per 4 toko nantinya diawasi oleh 1 apoteker ahli,” katanya.

Nantinya, 1 apoteker itu digaji oleh 4 toko secara patungan. Total, kata Yoyon, ada 150 apoteker yang diperlukan.
“Urunan. Jadi misal 1 apoteker dibayar per bulan UMR, berarti dibagi 4 toko berapa tuh. Kayak gitu, mau enggak mau mereka ikut aturan kalau mau tetap jualan di sini,” ujarnya.

Pembentukan Pedagang Besar Farmasi (PBF) tetap dilakukan untuk mengatur kebutuhan konsumen yang memang membutuhkan obat dan alat kesehatan dalam jumlah besar. “Jadi, selain 4 toko diawasi 1 apoteker, kami juga bentuk itu semacam PBF untuk akomodir pesanan konsumen yang memang butuh barang banyak,” ia mengungkapkan.

Hal itu dilakukannya karena selama ini Pasar Pramuka memang menjadi tempat banyak klinik, puskesmas, bahkan rumah sakit dalam membeli kebutuhan obat-obatan.

“Kita ingin konsumen yang berasal dari perorangan atau kelompok nyaman belanja di sini, enggak khawatir dengan isu obat kadaluwarsa, ilegal, apalagi palsu. Kita ingin Pasar Pramuka berbenah,” lanjut pria yang sudah berjualan obat selama 16 tahun di Pasar Pramuka itu.

Sejauh ini, pihaknya masih menunggu balasan surat yang dikirimkan ke Gubernur DKI Anies Baswedan pada Oktober 2017 lalu. Dia berharap Pemprov DKI mau melakukan audiensi dengan pedagang Pasar Pramuka.
“Kita lagi nunggu. Satu langkah lagi untuk sampaikan rencana ini semua ke gubernur. Saya percaya dia pro rakyat,” tegasnya.

Print Friendly, PDF & Email