Laporan Keuangan DKI Jakarta Membaik

By on April 2, 2011. Posted in .


Hal ini terungkap saat penandatanganan nota kesepahaman tentang pengembangan sistem informasi untuk akses data pada pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dengan Pemprov DKI, di gedung BPK Perwakilan DKI Jakarta, Jl MT Haryono kavling 34 Jakarta Selatan, Kamis (31/3) sore. Nota kesepahaman itu ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Blucer W Rajagukguk dan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo.

Nota kesepahaman yang ditandatangani meliputi, pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk akses data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari sistem aplikasi komputer, infrastruktur jaringan komunikasi dan penyediaan data baik produk atau hasil sistem informasi maupun data administrasi bentuk lainnya. Kesepakatan itu juga merupakan langkah awal untuk menciptakan pusat data BPK melalui strategi link and match di pemeriksaan berbasis elektronik atau e-audit pada Pemprov DKI Jakarta.

Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta, Blucer W Rajagukguk mengatakan, penerapan sistem e-audit itu nantinya diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat kerja BPK RI dalam melakukan pemeriksaan. Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga akan diuntungkan karena jam kerja personelnya yang dialokasikan untuk mendampingi kerja auditor akan lebih efisien. Kemudian penyelesaian hasil audit BPK diharapkan bisa lebih cepat diketahui. “Kredibilitas Pemerintah DKI Jakarta juga akan lebih baik karena sistem ini lebih transparan dan akuntabel. Pada tahun ini Pemprov DKI juga sudah lebih baik, memberikan laporan keuangannya tepat waktu, yakni pada Maret 2011. Namun hasilnya bagaimana, belum kami lakukan pemeriksaan,? ujar Blucer, Kamis (31/3).

Dalam UU memang disebutkan, laporan keuangan harus diserahkan ke BPK paling lambat tiga bulan setelah pergantian tahun. Bagi pemerintahan daerah yang telah memberikan laporan keuangan tepat waktu tentunya akan diberikan apresiasi. Sedangkan yang tidak tepat waktu akan diberikan teguran.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengatakan, kesepakatan yang ditandatangani lebih terfokus pada sistem informasi yang dapat diakses langsung oleh BPK. Ini merupakan kepentingan bagi kedua pihak dan komitmen Pemprov DKI yang mengedepankan transparansi untuk megelola keuangan negara. ?Ini bagian dari keinginan kita semua dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transpran dan akuntabel,? ungkap Fauzi Bowo. Menurutnya, laporan keuangan itu harus selalu update dari waktu ke waktu dan sistem informasi ini harus dapat secara cepat dan tepat diawasi oleh instansi terkait seperti BPK.

Selanjutnya ia berharap, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang berbasis elektronik atau e-audit ini dapat diproteksi sehingga tidak mudah diakses begitu saja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Kerjasama ini dianggap sangat menguntungkan kedua belah pihak karena akan mempermudah sebagian proses pemeriksaan. Kemudian, meningkatkan efisiensi pemeriksaan dalam hal mengurangi jumlah hari pemeriksaan atau cakupan pemeriksaan dapat lebih luas dan mendalam. Lalu, penyelesaian hasil audit BPK dapat lebih cepat diketahui dan segera ditindaklanjuti serta kredibilitas Pemprov DKI akan menjadi lebih baik lagi karena sangat transparan dan akuntabel.

Bang Fauzi, sapaan akrab Fauzi Bowo menyebutkan, dari waktu ke waktu, aset yang dimiliki Pemprov DKI meningkat tajam. Hal ini dapat terlihat saat sensus tahun 2007, di mana aset tetap yang dimiliki Pemprov DKI? bernilai sekitar Rp 96 triliun. Pada sensus tahun 2010, asetnya meningkat menjadi senilai Rp 371,7 triliun. Jumlah itu diprediksi bisa meningkat lagi, mengingat saat ini masih banyak lahan sengketa dan belum dilakukan validasi. Hanya saja, ia belum mengetahui angka kenaikannya. ?Yang pasti jika dibanding tahun-tahun sebelumnya, aset kita jauh lebih meningkat,? kata Fauzi Bowo.

Ketua BPK RI, Hadi Poernomo mengatakan, BPK memberikan penghargaan yang tinggi kepada Pemprov DKI Jakarta atas kerja kerasnya untuk memperbaiki kelemahan yang ada. BPK mengharapkan hasil positif ini terus ditingkatkan sehingga ke depan permasalahannya menjadi semakin baik dan bahkan menjadi tidak bermasalah. ?BPK percaya, dengan kerja keras yang dilakukan, Pemprov DKI mampu memperoleh opini terbaik yakni WTP (wajar tanpa pengecualian). Terlebih, dengan potensi sumber daya manusia yang ada, termasuk dukungan dari lingkungan, di mana di Jakarta bertebaran perguruan tinggi terbaik, semuanya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian perbaikan opini atas laporan keuangan,? ujarnya.

Saat ini, diungkapkan Hadi, tercatat baru dua provinsi yang telah menyerahkan LKPD tepat waktu, yakni Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.