Mahkamah Agung Batalkan Reklamasi Pantai Utara

By on April 4, 2011. Posted in .

“Keputusan pejabat tata usaha negara mengenai reklamasi dan revitalisasi pantai utara Jakarta itu tidak sah,” demikian majelis hakim PK MA yang terdiri dari Supandi, Yulius, dan Achmad Sukardja (ketua majelis hakim) dalam putusannya baru-baru ini.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebelumnya bersikukuh tentang rencana reklamasi pantai utara Jakarta pada 2003 menyatakan proyek tersebut tidak sah. Sebab, reklamasi pantai yang berhutan bakau itu ketika dijadikan sebagai kawasan niaga berpotensi dinilai merugikan lingkungan. Sikap penolakan KLH tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri. Namun keputusan ini ditentang oleh 6 perusahaan reklamasi.

Perkara ini bermula dari tender Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menugaskan 6 perusahaan swasta melakukan reklamasi pantai utara Jakarta yaitu PT BME, PT THI, PT MKY, PT PJA, PT JP dan PT Pel II.

Namun, berdasarkan evaluasi KLH proyek itu tidak layak sehingga ditentang. Sikap ini tertuang pada keputusan KLH No 14 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa KLH meminta agar Amdal disempurnakan, Amdal belum dapat diterima dan reklamasi tidak dapat dilaksanakan sampai Amdal dinyatakan layak.

Akibatnya, ke-6 perusahan menggugat KLH di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Di PT UN tingkat pertama dan kedua pengusaha dimenangkan. Pada tingkat kasasi dikabulkan permohonan KLH namun kemudian dianulir lagi pada PK.

Menanggapi putusan PK tersebut, Walhi sebagai salah satu termohon dalam gugatan reklamasi melihat ada intervensi kuat yang dilakukan pengembang terhadap MA.

“Kita melihat begitu kuatnya aroma intervensi yang dilakukan para pengembang, tidak hanya dilakukan para eksekutif dalam hal ini Pemda tapi juga intervensi itu merambah di wilayah yudikatif, MA,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Ubaidillah, di Jakarta, Jumat (1/4/ 2011).

Ubai menyesalkan putusan PK tersebut. Menurutnya, masalah reklamasi ini masih terbentur pada Amdal yang saat ini masih dikaji dalam Raperda Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) yang juga belum diketahui nasibnya.

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.