MASIHKAH MAHKAMAH KONSTITUSI DAPAT DIPERCAYA SEBAGAI PENGAWAL KONSITUSI????

By on October 31, 2011. Posted in .

Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut, maka setiap pihak yang merasa hak konstitusinya telah dilanggar dengan pemberlakuan sebuah Undang-Undang, dapat mengajukan permohonan Uji Materil ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji regulasi tersebut terhadap UUD 1945.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan Undang-Undang yang paling banyak dimohonkan untuk diuji sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Konsitusi. Sampai dengan saat ini, tercatat ada sekitar 5 buah perkara pengujian terhadap UU Kesehatan. Salah satunya adalah pengujian? terhadap Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan yang teregister dalam perkara No. 43/PUU-IX/2011 sepanjang kata ?dapat?. Penjelasan Pasal 114 menyatakan ?Yang dimaksud dengan ?peringatan kesehatan? dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya?. Adanya kata dapat dalam Penjelasan Pasal 114 diatas menyebabkan ketidak pastian hukum, karena Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan adanya pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak membuat peringatan kesehatan pada kemasan rokok.?? ?

Terhadap Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1) ini, tercatat ada 3 perkara yang tercatat di Mahkamah Konstitusi yakni :
a.?? ?Perkara No. 19/PUU-VIII/2010, dengan proses pemeriksaan terakhir pada tanggal 8 Februari 2011 agenda mendengarkan keterangan ahli dari pemohon;
b.?? ?Perkara No. 34/PUU-VIII/2010, dengan proses pemeriksaan terakhir pada tanggal 8 Februari 2010 agenda mendengarkan keterangan ahli dari pemohon;
c.?? ?Perkara No. 43/PUU-IX.2011, dengan proses pemeriksaan terakhir pada tanggal 23 Agustus 2011 agenda perbaikan permohonan (2);

Sebagai PEMOHON dalam perkara a quo, Solidaritas Advokat untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA INDONESIA) yang bertindak selaku Kuasa Hukum dari Dr. Muherman Harun, Dr. Widyastuti Soerodjo, dan Ikatan Senat Mahasiswa Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI), terkejut dengan panggilan sidang pembacaan putusan perkara a quo yang dijadwalkan hari ini, 1 November 2011 pukul 14.00 WIB karena Mahkamah Konstitusi belum menyelesaikan seluruh tahapan proses pemeriksaan perkara meskipun ke 3 perkara diatas menguji ketentuan Pasal yang sama, namun masing-masing perkara memiliki sudut pandang dan tujuan yang berbeda. ?

Sampai dengan saat ini, perkara No. 43/PUU-IX/2011 telah menyelesaikan tahapan pemeriksaan pendahuluan (pemeriksaan panel) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juli dan 23 Agustus 2011 dimana seharusnya perkara ini akan memasuki proses pemeriksaan PLENO (pemeriksaan saksi-saksi dan ahli), namun sampai dengan saat ini, Majelis Hakim? TIDAK DAN/ATAU BELUM PERNAH MEMBERIKAN PEMBERITAHUAN RESMI pada pihak-pihak terkait tentang pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara diatas.

Kejadian diatas menjadi bukti bahwasanya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak mampu memberikan kepastian hukum pada para pencari keadilan dan kepastian hukum, karena tidak jelasnya mekanisme dan proses beracara serta jangka waktu pemeriksaan sebuah perkara. Bagaimana mungkin Mahkamah Konsitusi bertugas menjaga dan mengawal konstitusi jika mengawal dan menjamin proses acara saja masih patut diragukan.

Demi kepastian hukum dan tegaknya konstitusi di Indonesia, maka kami menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1.?? ?Mendesak Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan terkait dengan pembacaan putusan terhadap Perkara No. 19/PUU-VIII/2010, Perkara No. 43/PUU-VIII/2010, dan Perkara No. 43/PUU-IX/2011;

2.?? ?Mendesak Mahkamah Konsitusi untuk melanjutkan proses pemeriksaan terhadap Perkara No. 43/PUU-IX/2011 dan/atau mendengarkan keterangan saksi dan ahli serta bukti-bukti lain;

3.?? ?Mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar segera me-review dan mengkaji ulang tentang mekanisme dan/atau proses beracara di Mahkamah Konstitusi demi jaminan kepastian hukum bagi para pencari keadilan;

4.?? ?Mendorong masyarakat Indonesia untuk menjaga kinerja dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan cara mengawasi setiap proses pemeriksaan uji materil di Mahkamah Konstitusi;

Demikian Siaran Pers ini, Terima kasih,
Jakarta, 1 November 2011
Hormat kami
SAPTA Indonesia (Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau Indonesia)
Koalisi Warga untuk Jakarta Bebas Asap Rokok (Smoke Free Jakarta)

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.