Membangun Rezim Angkutan Umum Massal Berkualitas Di Jakarta

By on May 18, 2010. Posted in .

Pengalaman selama ini juga memunculkan catatan bahwa sistem 3 in 1 yang sudah berjalan selama beberapa tahun di Jakarta tidak efektif dan pengguna kendaraan mobil pribadi lebih memilih membayar joki.

Gagasan penerapan ERP langsung saja mendapat reaksi publik Jakarta, pengamat transportasi dan juga media massa. Beragam pendapat, dukungan dan kritik yang disampaikan terhadap rencana penerapan ERP tersebut. Ada pendapat yang mengkritik bahwa ERP itu akan sama tidak efektifnya dengan sistem 3 in 1. Begitu pula ada pendapat pengamat di media massa yang menyatakan bahwa sistem ERP itu sama dengan pemerasan terhadap warga Jakarta pemakai kendaraan bermotor pribadi. Selain itu ada juga pendapat yang meragukan keseriusan pemerintah provinsi (Pemprov) Jakarta tidak akan serius menerapkan ERP alias hanya ramai-ramai di tataran wacana saja.

Kritik atau tanggapan boleh-boleh saja, tetapi perlu diingat bahwa masalah kemacetan di Jakarta sudah sedemikian parahnya. Melihat berat dan kronisnya masalah kemacetan Jakarta maka diperlukan langkah berani dan terintegrasi sistematis menyelesaikannya. Data menunjukkan bahwa kemacetan Jakarta disebabkan oleh tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi sekitar 86% dan rendahnya penggunaan angkutan umum yang hanya sekitar 16% saja. Dikatakan juga oleh Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Prof Dr Umar Fahmi Achmadi MPH PhD, sebagaimana dikutip oleh Antara News pada Kamis, 10 September 2009, bahwa kemacetan di Jakarta memberikan sumbangan angka sekitar 80% dari pencemaran udara. Pencemaran atau polusi udara itu disebutkan dapat memberi dampak penyakit pada organ paru-paru (Asma, Bronkitis, Pneunomia), kardiovaskuler, Sistem Syaraf dan Liver Ginjal.

Pemberitaan Antara News tersebut juga menyebutkan bahwa tingkat kemacetan Jakarta yang sudah memprihatinkan ini diperkirakan juga mengakibatkan kerugian besar bagi seluruh warga Jakarta hingga mencapai sekitar Rp28,1 triliun setiap tahun. Kerugian besar itu menurut pakar lingkungan Fakultas Tehnik Universitas Indonesia Dr Firdaus Ali MSc pada tahun 2009 meliputi kerugian akibat bahan bakar, kerugian waktu produktif warga, kerugian pemilik angkutan umum, dan kerugian kesehatan.Angka kerugian terbesar ada pada kerugian bahan bakar sekitar Rp10,7 trilun per tahun. Kerugian bahan bakar itu dihitung dari banyaknya BBM terbuang akibat kendaraan terjebak kemacetan. Selanjutnya kerugian yang terjadi adalah berbentuk kerugian waktu produktif warga yang terjebak macet sekitar Rp9,7 triliun per tahun. Bentuk kerugian berikutnya terdapat di sektor kesehatan yaitu sebanyak Rp5,8 triliun per stres atau polusi asap yang terhirup oleh warga Jakarta saat menggunakan jalan. Akibat kemacetan ini juga pemilik angkutan umum menderita kerugian sekitar Rp1,9 triliun per tahun karena berkurangnya jumlah rit operasi armadanya karena macet.

Beberapa langkah dan upaya perbaikan dan menyelesaikan masalah kemacetan sudah pernah dilakukan oleh Pemprov Jakarta. Langkah penekan itu dilakukan dengan sedikit menekan penggunaan kendaraan bermotor pribadi seperti sistem 3 in 1 pada jalan-jalan utama di Jakarta. Sementara langkah penariknya dilakukan dengan memperbaiki dan membangun pelayanan angkutan umum yang nyaman serta membangun sistem angkutan umum massal Transjakarta berbasis Busway. Sekali dalam tiap bulan juga dilakukan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan tingkat polusi udara di Jakarta.

Sayangnya langkah penangan kemacetan tersebut masih tidak didukung secara konsiten oleh Pemprov Jakarta. Beberapa waktu lalu di tahun 2006 pernah Pemprov Jakarta memperluas jalan Sudirman dan Thamrin dengan memangkas jalur hijau. Alasan pemangkasan yang disampaikan adalah untuk mengurangi kemacetan dan memerlukan ruas jalan yang lebih lebar. Tahun 2009 lalu juga sempat diluncurkan program kemudahan parkir kendaraan bermotor oleh pihak UPT Parkir Pemprov Jakarta. Memperluas ruas jalan yang ada dan kemudahan parkir jelas akan kembali memanjakan serta memberi ruang bagi pengguna kendaraan bermotor pribadi. Langkah memberi ruang ini menjadi tidak konsisten untuk menekan kemacetan yang penyebab utamanya adalah penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang sangat tinggi. Belajar dari pengalaman di atas maka diperlukan langkah-langkah penekan dan penarik secara konsisten dilakukan dalam mengurai kemacetan.

Sebagai langkah penekan, sistem ERP diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan menggatikan sistem 3 in 1. Tekanan dalam sistem Electronic Road Pricing (ERP) dilakukan dengan penerapan pembayaran restribusi berdasarkan prinsip membayar restribusi rute jalan yang telah digunakan secara elektronik penerapannya. Cara ERP memang dirancang untuk mengurangi volume kendaraan pada jam sibuk dan jalan-jalan tertentu. Melalui prinsip penggunaan ERP, hendak membuat pengendara lebih sadar atas biaya riil dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Melalui penerapannya ini juga diharapkan penggunaan jalan raya dapat dioptimalkan tanpa kemacetan yang memboroskan banyak hal. Penghitungan biaya yang dikenakan setiap ruas jalan, tergantung ramai atau tidaknya volume kendaraan yang menggunakan ruas jalan tersebut. Bagi jalan dan waktu yang padat atau ramai itu berarti akan semakin mahal restribusinya.

Melalui penerapan ERP seorang pengendara akan dipaksa harus bisa memutuskan apakah akan melakukan perjalanan, kapan dan di mana melakukan perjalanan tersebut. Berdasarkan pengalaman penerapan sistem 3 in 1 secara tunggal selama ini maka sistem ERP ada baiknya diterpkan secara kombinasi atau diintegrasikan dengan cara lainnya. Ada kemungkinan apabila ERP diterapkan secara tunggal akan berperan atau kurang berdampak pada persoalan kemacetan secara positif seperti penerapan sistem 3 in 1 tersebut. Persoalan dan masalah yang terjadi saat menerapkan 3 in 1 maka akan kembali diulangi atau terjadi saat menerapkan ERP secara tunggal. Tujuan mengurangi atau memecahkan masalah kemacetan secara struktural di Jakarta akan sulit dicapai. Pendek kata penerapan ERP secara tunggal hanya akan mengurangi atau memindahkan kemacetan ke tempat pada waktu tertentu saja seperti sistem 3 in 1. Langkah perbaikan yang diperlukan adalah penerapan secara kombinasi dan terintegrasi antara ERP dengan cara lain dalam pelaksanaannya. Penerapan sistem ERP yang di dikombinasi sistem lainnya ini dilakukan agar tujuan tekanan terhadap penggunaan kendaraan bermotor pribadi sebagai sumber kemacetan dapat dicapai.

Tekanan ERP dapat dilakukan dengan kombinasi sistem manajemen pengelolaan parkir, pembangunan sarana ruang jalan bagi pengguna non motor dan peningkatan pelayanan angkutan umum yang ada sekarang. Perbaikan pengelolaan parkir dapat dilakukan dengan sedikit demi sedikit menghapuskan parkir di badan jalan (on street) dan mengarahkan semua ke parkir ke dalam gedung (off street). Pengelolaan tarif parkir baik off street maupun on street seperti sekarang harus dievaluasi dan ditinggikan sesuai lokasi titik parkir. Penerapan tarif parkir pukul rata seperti sekarang hanya akan memanjakan pengguna kendaraan bermotor pribadi. Bagi jalan-jalan utama dan termasuk kawasan ERP maka dikenakan tarif yang tinggi. Tarif yang tinggi ini pembagiannya 80% sebagai pajak parkir yang masuk ke kas daerah dan 20% sisanya bagi operator parkirnya. Seperti jalan utama di jalan Sudriman, Thamrin, Rasuna Said, Gatot Subroto, Harmoni atau Gajah Mada bisa dikenakan tarif parkir mobil pribadi untuk 1 jam sebesar Rp 10.000,- dan sepeda motor sebesar Rp 2.000,- tiap 1 jam.

Melalui kombinasi seperti ini akan membuat pengendara atau pemakai kendaraan bermotor pribadi berpikir ulang jika ingin menggunakan kendaraannya masuk ke tengah kota Jakarta. Sudah masuk kota harus bayar restribusi ERP dan ditambah lagi akan membayar parkir yang sangat mahal. Apabila pengendara kendaraan bermotor merasa tertekan maka mereka akan merubah kebiasaannya atau gaya hidupnya menjadi pengguna kendaraan umum, berjalan kaki atau menggunakan sepeda sebagai alat transportasinya. Sebagai alternatif dari tekanan yang dilakukan oleh sistem ERP dan perbaikan pengelolaan parkir, diperlukan pengadaan sarana bagi transportasi non motor dan meningkatkan pelayanan angkutan umum. Pen

gadaan sarana bagi transportasi non motor itu bisa berupa perbaikan sarana pejalan atau pengguna sepeda. Sarana non motor ini akan menjadi alternatif ketika perjalanan tidak harus memerlukan kendaraan bermotor. Dana atau uang yang didapatkan dari penerapan ERP dan Parkir tersebut digunakan untuk mendukung pengembangan dan pengadaan sarana transportasi non motor serta perbaikan kualitas layanan angkutan umum massal yang ada.

Kombinasi perbaikan sarana angkutan umum menjadi pilihan alternatif ketika ruang kendaraan bermotor pribadi sudah semakin sempit. Pengguna kendaraan pribadi dipaksa untuk berpindah ke angkutan umum. Dalam kaitan ini maka bersamaan dengan diberlakukannya upaya penekanan melalui ERP dan Parkir mau tidak mau Pemprov Jakarta harus melakukan perbaikan pelayanan angkutan umum massalnya. Mutu pelayanan angkutan umumnya tidak boleh seperti sekarang ini yakni tidak aman, tidak nyaman, tidak terjadwal dan tidak akses. Kualitas pelayanan seperti Transjakarta juga harus diperbaiki dan sistem Buswaynya dibangun lebih baik lagi sehingga lebih akses. Tidak seperti sekarang, penggunanya diapksa menunggu lama, penuh berdesak-desakan dan tidak ada sistem pendukung bus atau trayek pengumpan agar Transjakarta jadi lebih akses.

Pelayanan angkutan umum yang baik akan menjadi daya tarik bagi pengguna kendaraan pribadi beralih meninggalkan kendaraannya di rumah atau di pinggir-pinggir kota. Baiknya mutu pelayanan angkutan umum ini menjadi pengganti alat transportasi para pengguna kendaraan bermotor pribadi. Rencana penghapusan 3 in 1 dan menggantinya dengan ERP yang penerapannya dikombinasi atau diintegrasikan dengan sistem lain akan lebih bermanfaat. Warga Jakarta atau pengguna jalan di Jakarta yang merupakan pengguna kendaraan bermotor pribadi akan berpindah ke kendaraan umum. Perpindahan ke penggunaan angkutan umum ini selanjutnya akan mendorong terbangun sebuah kehidupan kota atau kekuasaan (rezim) angkutan umum yang layak, nyaman, aman dan terjadwal di Jakarta. Sudah saatnya Jakarta diberikan layanan angkutan umum yang berkualitas dan membersihkan polusi udara akibat kemacetan lalu lintas yang dideritanya. Akhirnya mimpi Jakarta yang dikuasai oleh angkutan umum massal yang berkualitas, lepas dari kemacetan dan polusi udara dapat diwujudkan secara bertahap maju.

{xtypo_sticky}Jakarta, 18 Mei 2010
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta)
Advokat Publik bagi Warga Miskin di Jakarta
azastigor@yahoo.com
Kontak: 08159977041 {/xtypo_sticky}

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.