Memperbaiki dari Atas, Membangun dari Bawah

By on January 28, 2009. Posted in .

?KTP kita akan cepat selesai, sesuai aturan dan tidak ada pungli apabila pak gubernur mengancam akan menghukum aparatnya yang mempermainkan pelayanan publik?, cerita seorang warga yang kesal melihat perilaku buruk aparat kelurahannya.

?Wah lurahnya sulit ditemui, jarang sekali ada di kelurahan dan tidak pernah turun ke kempung melihat kondisi warga. Kita, warga tidak tahu dikemanakan uang penguatan kelurahan itu oleh lurah. Kampung tidak ada menikmati hasil dana penguatan tetapi lurahnya sudah ganti mobil mewah serta membeli rumah baru dan mobil dinasnya diapakai istrinya. Warga banyak yang kena demam berdarah dan gorong-gorong kotor?, keluh seorang warga yang tianggal di kelurahan Palmeriam Matraman Jakarta Timur.

Keluhan atau cerita di atas adalah salah satu contoh, pengalaman birokrasi yang tidak peduli dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pengalaman lainnya juga terjadi beberapa jika saat kunjungan gubernur di sebuah acara atau tempat. Satu jam sebelumnya semua aparat dan pejabat terkait sudah siap di lokasi. Tetapi begitu gubernur selesai meninjau dan meninggalkan lokasi, tidak sampai sampai 10 menit semua pejabat dan aparat birokrasi, sudah lari atau ambil langkah seribu meninggalkan lokasi. Padahal sebelum pergi gubernur meminta dan berpesan pada para aparat pemprov untuk tetap mengikuti acara dan mendengarkan suara warga di lokasi pertemuan. Begitulah mentalitas dan perilaku aparat birokrasi dan pejabat sepanjang tahun 2008, lebih mencari muka pada gubernur, seolah-olah dia sudah bekerja pada masyarakat di depan gubernurnya.

Perilaku kurang terpuji aparat birokrasi ini mengakibatkan banyak konsep atau kebijakan pembangunan dan pelayanan publik jadi berantakan, tidak sampai ke bawah, ke warga. Akibatnya seolah-olah, Pemprov Jakarta jadi tidak berpihak atau buruk wajahnya akibat dari perilaku aparat birokrasinya. Pelayanan dan pembangunan tidak terealisir secara baik di tingkat warga. Buruknya perilaku aparat birokrasi ini merupakan warisan kebiasaan masa lalu karena mereka diangkat menjadi pejabat bukan karena kapasitas, kompetensi dan prestasi. Dalam sebuah ngobrol-ngobrol dengan Sekretaris Daerah, bapak Muhayat, kami bercerita tentang kinerja positif seorang dokter dari Dinas Kesehatan Pemprov Jakarta yang bekerja secara baik menolong warga miskin mendapatkan biaya pengobatan gratis. Pak Muhayat mengatakan bahwa sekarang seorang aparat atau pejabat di jajaran pemprov Jakarta saat ini yang diutuhkan bukan hanya pandai tetapi juga memiliki sense atau hati dalam melayani warga.

Dokter tersebut menurut pak Muhayat merupakan contoh baik aparat dan menjadi contoh bagi aparat lainnya. ?Kepandaian bukanlah segalanya dalam mengukur aparat atau pejabat yang mau diangkat, tetapi dia juga harus memiliki hati, kreatif dan berani mengambil tindakan agar pelayanan publik berjalan baik untuk warga. Selain dia pandai, seorang aparat atau pejabat juga harus punya hati dan sensitivitas tinggi?, tegas pak Muhayat. Memperbaiki kinerja dan kualitas aparat atau pejabat, dari atas menjadi agenda penting dalam reformasi birokrasi pemprov Jakarta. Reformasi birokrasi berdasarkan hati atau semangat melayani, ini ukurannya. Rekruitmen, pemilihan dan penempatan pimpinan unit atau pejabat dalam jajaran birokrasi perlu didasari pertimbangan selain kapasitas, kemampuan serta prestasi juga kemauan melayani warga secara rendah hati. Terdapatnya pimpinan unit atau pejabat birokrasi yang baik dan punya hati ini menjadikan birokrasi pemprov berhati melayani. Birokrasi yang tidak mempersulit pekerjaan yang mudah, tidak memperberat beban warga dan tidak memperlambat pelayanan yang seharusnya cepat.

Birokrasi yang sensitif atau punya hati akan menghasilkan program-program melayani dan memperhitungkan kepentingan warga keseluruhan, khususnya yang miskin. Misalnya saja, baru-baru ini Dinas Kependudukan berencana meluncurkan program pelayanan pembuatan KTP Keliling, menjemput langsung dan mendekatkan diri kepada warga yang memerlukan di kampung-kampung. Warga yang tinggal di kampung-kampung tentunya adalah mayoritas warga miskin dan kurang memiliki akses. Keberadaan program pembuatan KTP Keliling ini tentunya akan membangun pelayanan publik yang pro warga dan sangat memperhitungkan kepentingan warga. Pelayanan langsung seperti ini tentunya untuk lebih mempermudah dan mengontrol pembuatan KTP yang mungkin saja selama ini sering dipersulit di kelurahan-kelurahan. Adanya pelayanan KTP Keliling ini akan menjadi pembanding pelayanan yang sama oleh pihak kelurahan.

Pelayanan bagi warga, khususnya warga yang susah, miskin dan yang selama ini tidak dapat mengakses pembangunan jadi penting karena jumlah warga seperti ini banyak sekali dan mendominasi. Apalagi program itu merupakan pelayanan yang langsung dirasakan oleh warga seperti pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, angkutan umum massal, pelayanan kependudukan (KTP atau Akta Kelahiran) dan perbaikan jalan yang merupakan hak dasar warga, khususnya yang miskin harus nyata dan baik. Pemenuhan terhadap hak dasar warga artinya dapat dipenuhi dengan membangun pelayanan dari warga atau kehidupan warga yang berada di bawah secara ekonomi, pendidikan serta akses. Apabila warga yang susah atau miskin saja sudah bisa mengkases atau menikmati pelayanan publik maka secara otomatis akan dapat dinikmati oleh warga lainnya atau semua lapisan warga Jakarta.

Menjadikan pembangunan bagi warga miskin sebagai pintu masuk bagi Jakarta untuk semua warga. Pembangunan hak warga ini baru akan dapat dilakukan atau dipenuhi apabila terdapat perbaikan birokrasi di atasnya yang bertugas melayani ke bawah, kepada warga. Artinya perbaikan dari atas akan menghasilkan pembangunan dari bawah yang menjadikan Jakarta untuk semua warga.

{xtypo_sticky}Jakarta, 28 Januari 2009
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta)
Advokat Publik bagi Warga Miskin di Jakarta
azastigor@yahoo.com
Kontak: 08159977041
{/xtypo_sticky}

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.