Menata Tanpa Menggusur

By on October 12, 2017. Posted in .

Kamis, 12 Oktober 2017 — 5:05 WIB
MENGHILANGKAN kampung kumuh bukan berarti menghilangkan kampung itu sendiri. Kenapa? Karena kampung merupakan sebuah tradisi permukiman di Indonesia termasuk Jakarta yang harus dijaga keberadaannya.

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta terpilih, menggelindingkan kalimat ini saat membuka sinkronisasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) bersama Direktorat Jenderal Cipta Karya di DPRD DKI Jakarta.

Sinyal Anies ini mempertegas bahwa program yang akan diterapkan selama menjadi orang nomor satu di Pemprov DKI Jakarta terkait membenahi wilayah atau penanganan kekumuhan dengan menititikberatkan pada penataan permukiman warga tanpa menggusur kampung itu sendiri. Sikap ini juga sejalan dengan janji kampanye Anies-Sandi saat Pilkada DKI Jakarta beberapa bulan yang lalu, “Maju Kotanya, Bahagia Warganya”.

Sesuai dengan data, selama 2016, di Ibukota telah tejadi 193 kasus penggusuran dengan jumlah korban 5.726 keluarga dan 5.379 unit usaha. Sementara itu, pada 2015 tercatat ada 113 kasus penggusuran dengan korban sebanyak 8.145 keluarga dan 6.283 unit usaha.

Mungkin mengacu banyaknya korban penggusuran seperti di atas, tekad Anies yang tidak akan menghapus kampung saat menata kampung patut ditunggu. Pasalnya, dari masa ke masa, selama pemerintahan berganti selama itu pula menghapus kekumuhan identik dengan penggusuran yang kemudian merelokasi warga ke tempat lain baik rumah susun sederhana (rusunawa) maupun lainnya.

Tak jarang hidup warga pasca-direlokasi ke hunian baru tambah terpuruk. Malah banyak warga eks penataan lingkungan yang hidup di rusunawa tak mampu membayar uang sewa lantaran ekonominya kempas-kempis dan akhirnya tersisih alias keluar dari hunian vertikal milik Pemrov DKI Jakarta itu.

Banyaknya penghuni rusunawa kabur dinilai pakar perkotaan antara lain Pemprov DKI Jakarta salah menerapkan strategi saat menghilangkan kekumuhan permukiman warga dengan memindahan penghuninya ketempat lain yang lokasinya jauh dari sumber kehidupannya.

Misalnya, warga Akuarium Pasar Ikan Penjaringan , Jakut, saat huniannya digusur dipindah ke rusunawa di wilayah Jaktim yang nota bene jauh dari habitatnya sebagai nelayan.
Pendek kata pemerintahan-pemerintahan sebelumnya bila menata atau menghapus kekumuhan kampung selalau terjebak dengan penggusuran warga. Selama ini menghilangkan kekumuhan tak bisa terhindar dari memindahkan warga ke lokasi lain.

Karena itu sekali lagi tekad Anies yang mulai 16 Oktober 2017 menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk tidak memberangus kampung bila menghapus kekumuhan di ibukota patut ditunggu. Apakah menata kampung tanpa menggusur bisa terwujud? Biarlah waktu yang akan menjawabnya. @*

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.