Mengadili Tarif Taksi Online

By on March 21, 2017. Posted in , .

Untuk diwartakan segera.

Mengadili Tarif Taksi Online

17308746_10212703756567429_3758262881138189134_n
Secara hampir bersamaan di bulan Maret 2017 ini terjadi lagi konflik  antara Angkutan Umum Online, Ojek Online dan Taksi Online dengan Angkutan Umum Konvensional. Konflik tersebut dimulai dari Tangerang, Bandung, Bekasi, kemudian di Yogyakarta, Solo dan hari ini di kota Bogor. Konflik Maret 2017 ini alasannya sama dengan perang yang pernah terjadi pada 23 Maret 2016 lalu, yakni mengadili tarif taksi online yang lebih murah dari taksi konvensional. Kedua jenis angkutan umum itu  terus berkonflik  dalam konteks persaingan bisnis di lapangan,  perang tarif antara angkutan umum yang berbasis aplikasi: ojek online dan taksi online dengan angkutan umum konvensional: angkot dan taksi konvensional.

Para pelaku bisnis Angkutan Umum Konvensional, angkutan kota (Angkot) atau Taksi Konvensional  saat ini penghasilan mereka menjadi menurun dikarenakan  operasi ojek online dan taksi online. Para operator angkot, terutama taksi konvensional kembali memprotes beroperasinya ojek online dan taksi online di kota besar tersebut. Secara khusus tekanan dilakukan untuk mengadili tarif taksi online yang dianggap merugikan taksi konvensional. Mereka   menekan pemerintah agar mengatur tarif  taksi online di jalan raya dan tidak merugikan tarif keuntungan bisnis taksi konvensionalnya.

Konflik berkepanjangan kedua moda angkutan umum ini terus terjadi sejak tahun 2015 hingga Maret 2017 ini tanpa penyelesaian yang jelas dari pihak pemerintah. Beberapa waktu sebelum konflik ini terjadi pemerintah dan beberapa pihak sedang melakukan revisi terhadap Permenhub nomor:32/2017.  Menurut informasi dari pihak kementrian Perhubungan ada 11 poin baru dalam revisi Permenhub itu. Salah satu dari 11 point itu adalah soal tarif taksi online. Perubahan Permenhub nomor: 32/2016 menetapkan bahwa tarif taksi online harus menerapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah seperti taksi konvensional. Ketentuan baru sistem tarif ini akan mulai diberlakukan bersama 10 point revisi Permenhub nomor: 32/2017 pada tanggal 1 April 2017 mendatang. Alasannya penetapan sistem tarif batas atas bawah ini dilakukan agar ada keadilan dan persaingan sehat dalam bisnis taksi online dengan taksi konvensional.

Tindakan  tekanan mengadili tarif taksi online adalah sebuah tindakan aneh dan aneh sekali. Pertanyaannya, mengapa pemerintah begitu aktif mengadili tarif taksi online yang memang jauh lebih murah selama ini yang menjadi pangkal penolakan para pengusaha taksi konvensional. Ada apa dengan sikap pemerintah yang kelihatannya lebih pro pada kepentingan pengusaha taksi konvensional dari pada kepentingan para pengguna taksi online? Padahal diatur dalam pasal 183 UU nomor: 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan bahwa tarif angkutan sewa non trayek ditentukan berdasarkan kesepakatan perusahaan (operator) angkutan umum (dalam  hal ini operator taksi online) dan pengguna jasa angkutan umum. Jelas dalam pasal 183 UU nomor: 22/2009 tidak mengatur pemerintah untuk ikut campur menentukan tarif angkutan sewa non trayek seperti taksi online.  Jika taksi online bisa memberikan  tarif murah sesuai kebutuhan pengguna taksi, mengapa taksi konvensional tidak bisa?

Melihat fakta lapangan sebenarnya memang penetapan perubahan sistem tarif taksi online dibuat sama tarifnya dengan tarif taksi konvensional inilah poin utamanya perubahan Permenhub nomor: 32/2016 oleh pemerintah. Revisi ini jelas mengadili tarif taksi online dan lebih memperhatikan kepentingan dan menguntungkan pengusaha taksi konvensional. Padahal selama ini para pengguna taksi online sudah nyaman dan memiliki kebebasan menyepakati soal tarif murah saat memesan taksi online. Tarif murah taksi online itu sebenarnya tarif sesuai kesepakatan; kebutuhan dan biaya operasional pengguna taksi sebenarnya. Mengapa pula dengan jarak yang sama dan kondisi sama tarif taksi konvensional jauh lebih mahal dari tarif taksi online?  Pertanyaan dan kondisi nyata ini semakin membuat yakin bahwa revisi Permenhub hanya untuk memfasilitasi kepentingan pengusaha taksi konvensional dan meninggalkan kepentingan pengguna angkutan umum taksi.

Selama ini pilihan para pengguna menggunakan  taksi online  didasari oleh keberadaan layanannya yang lebih akses dan murah tarifnya dibandingkan taksi konvensional. Jelas pilihan tesebut tidak bisa diberikan oleh taksi konvensional maka mereka menekan pemerintah agar tarif taksi online disamakan menggunakan batas tarif atas dan batas tarif bawah seperti taksi konvensional. Jelas sikap penerintah seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah perang tarif antara taksi konvensional dan taksi online. Memaksa tarif taksi online sama dengan tarif taksi konvensional tentu akan tetap menuai masalah berkelanjutan atau hanya menyimpan bom waktu saja. Seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menata operasional taksi konvensional dan online secara baik sesuai regulasi dalam Permenhub nomor: 32/2017. Penataan dilakukan dengan mengatur pemberlakukuan kewajiban bagi taksi online sebagaimana diatur Permenhub nomor: 32/2017. Melepas tarif taksi online dan taksi konvensional sesuai kepentingan pasar sesuai kepentingan penggunanya sebagaimana diatur dalam pasal 183 UU nomor: 22/2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan. Sikap melepas tarif taksi pada pasar akan membangun tarif sesuai kebutuhan biaya operasional pengguna. Bukan mengatur tarif sesuai keinginan keuntungan pengelola atau operator taksi konvensional semata seperti selama ini. Menata dan meregulasi dengan secara  konsisten  serta adil taksi online dan taksi konvensional  akan membangun pelayanan taksi yang aman, nyaman, akses dengan tarif yang terjangkau penggunanya.

Jakarta,  20 Maret 2017
Azas Tigor Nainggolan (Astina)
Pengamat Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.