Menolak Pembayaran Tunai Rupiah adalah Tindak Pidana.

By on October 16, 2017. Posted in .

Saya ingatkan kepada para operator jalan tol bahwa tidak boleh menolak pembayaran tunai rupiah. Menolak pembayaran tunai rupiah berarti melanggar UU no:7/2011 tentang Mata Uang. Mata uang Rupiah juga adalah identitas negara Republik Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam pasal 33 UU Mata Uang diatur bahwa tidak boleh menolak pembayaran dengan tunai rupiah. Selanjutnya dalam pasal 33 tersebut juga diatur bahwa jika menolak pembayaran rupiah adalah tindak pidana dan dihukum kurungan penjara 1 tahun dan denda Rp 200 juta.

Jadi jika operator masih memaksakan pada 31 Oktober 2017 akan menghapus loket pembayaran tunai dan mengganti menjadi semuanya non tunai itu melanggar UU Mata Uang dan bisa dipidana. Para operator jalan tol tetap harua menyediakan loket pembayaran tunai rupiah di setiap pintu pembayaran tol.

Begitu pula dengan operator Transjakarta, saya mengingatkan agar kembali menyediakan satu loket pembayaran secara tunai rupiah bagi pengguna Transjakarta. Bisa ditiru pelayanan bagi pengguna KRl Komuter Line yang tetap menyediakan pembayaran tunai rupiah dalam layanan Single Trip. Jika Transjakarta tidak juga segera membuka layanan pembayaran tunai rupiah berarti kalian telah melanggar UU Mata Uang sebagai saya jelaskan di atas.

Jakarta, 13 Oktober 2017
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.