No. Reg Rilis 012/RLS/I/2019. Release Putusan Bebas Ba’asyir dan Evaluasi Putusan Pidana Mati di Indonesia. Catatan Singkat tentang Penegakan Hukum Berdasarkan Kemanusiaan.

No. Reg Rilis 012/RLS/I/2019

Release Putusan Bebas Ba’asyir dan Evaluasi Putusan Pidana Mati di Indonesia.
Catatan Singkat tentang Penegakan Hukum Berdasarkan Kemanusiaan.

Alasan kemanusiaan membebaskan Ba’asyir masuk akal dan memang sudah seharusnya memang begitu. Sebelumnya Ba’asyir dihukum seumur hidup oleh pengadilan karena perbuatannya yang mendukung gerakan terorisme di Indonesia. Apa pun keputusan Jokowi membebaskan Ba’asyir adalah sudah tepat sesuai kebutuhan penegakan nilai-nilai kemanusiaan. Membunuh atau menganiaya orang yang salah sekalipun atas nama hukum dan penegakan hukum adalah tidak benar karena melawan kemanusiaan dan mengorbankan rakyat itu sendiri. Sekalipun dia pembunuh, kita tidak boleh membunuh atau menganiaya si pelaku atas nama penegakan hukum. Presiden Jokowi sendiri pernah mengatakan: “jangan sampai hukum mengorbankan rakyat”. Saat itu presiden Jokowi membela para pengemudi Ojek Online yang minta agar negara melindungi mereka oleh sebuah regulasi. Saat ini memang sepeda motor belum diakui sebagai alat transportasi angkutan umum. Saat ini akhirnya sedang dibahas dan disusun sebuah regulasi sedang dibuat oleh Kementerian Perhubungan sebuah Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Angkutan dengan Sepeda Motor. Jadi keputusan membebaskan Ba’asyir itu sendiri tidak melanggar penegakan hukum itu sendiri. Hukum yang baik seyogyanya membangun perilaku yang baik, keadilan dan kemanusiaan masyarakatnya.

Ya penegakan hukum itu harus melindungi rakyat, memberi rasa aman dan rasa nyaman semua warga negara dalam berbangsa. Artinya penegakan hukum itu sendiri harus didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan agar menampilkan kehadiran keadilan serta perdamaian di tengah kehidupan rakyat. Keputusan Jokowi membebaskan Ba’asyir adalah atas dasar keinginan membangun keadilan dan perdamaian di tengah rakyat Indonesia. Keputusan serupa, berdasarkan rasa kemanusiaan juga kami tunggu diberikan presiden Jokowi terhadap para terpidana mati di Indonesia. Amnesti Internasional dalam sebuah releasenya pada Oktober 2018 menyatakan bahwa pengadilan di Indonesia telah menjatuhkan sedikitnya 37 vonis mati pada tahun 2018, menambah daftar panjang jumlah total terpidana yang menunggu waktu eksekusi mati: menjadi 299 orang. Hasil kajian kami bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) saat mengadvokasi terpidana mati, menunjukkan bahwa 99% putusan peradilan sesat dalam putusan pidana mati di Indonesia.

Sekarang ini pemerintah Malaysia dibawa kepemimpinan Mahathir Muhamad telah memutuskan untuk menghapuskan hukuman mati. Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai penghapusan tersebut akan segera diajukan ke parlemen untuk dibahas. Malu sekali kita, Indonesia tertinggal jauh oleh pemerintah Malaysia yang sudah memiliki sikap menghapuskan pidana mati. Lebih malu lagi kita, Indonesia selalu meminta negara lain tidak mengeksekusi WNI di luar negeri, sementara pemerintah Indonesia masih menjatuhkan serta mengesekusi mati terpidana mati.

Para terpidana mati itu pun ada yang sudah puluhan tahun dan tua renta menunggu tanpa kepastian waktu akan dieksekusi. Penantian panjang itu sendiri sudah hukuman berat bagi si terpidana. Begitu pula keluarga terpidana pun ikut mendapatkan dampak negatif dari ketidak pastian eksekusi keluarganya. Melihat kondisi ketidak pastian dan adanya peradilan sesat dalam 99% putusan terpidana mati itu sendiri sudah melanggar kemanusiaan bangsa Indonesia. Sudah seharusnya juga presiden Jokowi memberikan keputusan membangun rasa kemanusiaan bagi terpidana mati dan para keluarganya. Keputusan dapat dilakukan dengan langkah awal menyatakan bahwa Indonesia memutuskan moratorium eksekusi terpidana mati dan merubah semua keputusan pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Selanjutnya presiden Jokowi dapat melakukan evaluasi dan memeriksa kembali semua proses peradilan dan keputusan pidana mati para terpidana mati tersebut. Keputusan merubah pidana mati menjadi seumur hidup dan mengevaluasi atau memeriksa kembali proses semua putusan pidana mati adalah harapan keadilan dan kemanusiaan bangsa ini. Semua keputusan kemanusiaan yang diberikan oleh presiden Jokowi akan menjadi prasasti kemanmusiaan bangsa Indonesia di tengah masyakarat dunia internasional. Kesempatan saat ini seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk memberlakukan moratorium eksekusi mati di tahun 2019 sebagai langkah awal menghapuskan hukuman mati untuk semua tindak kejahatan di masa depan, membangun keadilan dan kemanusiaan di Indonesia.

Jakarta, 21 Januari 2019

Azas Tigor Nainggolan
Advokat seorang terpidana mati di Indonesia.

Print Friendly, PDF & Email