No. Reg Rilis 013/RLS/I/2019. Release Sistem Integrasi Transportasi Umum di Jabodetabek. Catatan Singkat tentang Integrasi Transportasi Umum Jabodetabek.

No. Reg Rilis 013/RLS/I/2019

Release Sistem Integrasi Transportasi Umum di Jabodetabek.
Catatan Singkat tentang Integrasi Transportasi Umum Jabodetabek.

Beberapa hari lalu diwartakan bahwa Gubernur Jakarta, Anis Baswedan menceritakan penolakan bergabung dengan program JakLingko dari para pengusaha angkutan umum darat yang tergabung dengan Organda. Padahal Gubernur Jakarta Anies Baswedan sedang punya rencana untuk memudahkan warga Jakarta mengakses transportasi umum. Anis ingin warga Jakarta dapat memperoleh akses transportasi umum dalam jarak 500 meter dari tempat tinggal maupun tempat kerja. Rencana ini disampaikan Anis pada akhir November 2018 lalu. Beberapa hari lalu, direktur teknik dan fasilitas Transjakarta, Wijanarko mengatakan bahwa Transjakarta masih mengkaji permintaan gubernur Anis dan akan selesai pada bulan Januari 2019 ini. Pihak Transjakarta masih terus mengkaji permintaan Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk membuat transportasi umun yang bisa dijangkau 500 m dari rumah. Rencananya kajian tersebut akan selesai bulan Januari 2109 ini.

Membangun akses atau kemudahan menjangkau transportasi umum adalah sebuah keharusan jika mau memindahkan warga dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Fasilitas kemudahan akses akan memfasilitasi perpindahan ke transportasi umum dan akhirnya mengurai kemacetan di Jakarta dan kita sekitarnya. Kemudahan akses tersebut bisa langsung dilakukan segera dengan membangun sistem integrasi seluruh moda transportasi umum di Jakarta. Integrasi dilakukan dengan menata semua rute transportasi umum yang ada dan membuat semua moda transportasi umum saling terkoneksi satu sama lain. Penolakan para pengusaha atau operator angkutan umum terhadap program JakLingko menunjukkan bahwa JakLingko tidak sesuai kebutuhan para operator dalam melayani secara integratif. Berdasarkan penolakan ini juga dapat kita simpulkan bahwa gubernur Jakarta, Anis Baswedan hanya melihat kebutuhan memecahkan kemacetan Jakarta hanya dari konteks Jakarta semata. Padahal kemacetan Jakarta terkait dari lalu lintas dan layanan transportasi di Jabodetabek maka solusinya harus dibangun secara terintegrasi layanan angkutan umumnya dalam lingkup Jabodetabek.

Gagasan atau ide integrasi transportasi umum di Jakarta atau juga di Jabodetabek bukanlah ide baru. Pihak Transjakarta sebenarnya tidak perlu lagi membuat kajian karena semua kajian tentang integrasi transportasi umum Jakarta bisa tinggal meminta kepada BAPEDA pemprov Jakarta atau bekerja sama menyatukan ide integrasi bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) saja. Integrasi transportasi umum bukan hanya untuk Jakarta saja tetapi juga kebutuhan bersama layanan transportasi Jabodetabek. Kemacetan yang terjadi di Jakarta bukan saja dari Jakarta tetapi juga adalah perjalanan kendaraan pribadi dari kota sekitarnya, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Untuk itu pemikiran integrasinya pun tidak hanya berpikir Jakarta saja tetapi juga melibatkan kota lain di sekitarnya dan menjadi Jabodetabek. Pemerintah pusat dalam hal ini melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sudah memiliki rencana program penataan integrasi transportasi Jabodetabek. Rencana itu dituangkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor: 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi T 2018 -2029 (Perpres 55/2018). Dikatakan dalam Perpres 55/2018 bahwa sistem transportasi wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peran yang skategis dalam mendukung pembangunan nasional. Untuk itu dinyatakan dalam Perpres 55/2018 bahwa peningkatan pelayanan, konektivitas, dan mobilitas harian orang dan barang di wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, memerlukan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi sistem transportasi yang terintegrasi, efektif, efisien, dan terjangkau oleh masyarakat dengan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan. Artinya adalah pendekatan pembangunan layanan transportasi di Jakarta tidak bisa hanya melihat kebutuhan Jakarta saja tetapi harus terintegrasi sebagai tranaportasi Jabodetabek.

Berangkat dari kondisi dan kebutuhan sistem integrasi transportasi umum di Jabodetabek maka seharusnya gubernur Jakarta, Anies Baswedan bekerja sama dengan BPTJ dan para pengusaha angkutan umum darat agar dapat dibangun akses mudah ke transportasi umum di Jabodetabek bukan hanya untuk Jakarta.

 

Jakarta, 29 Januari 2019
Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

Print Friendly, PDF & Email