No. Reg Rilis 015/RLS/II/2019. Meregulasi Taksi Online melalui PM No. 118 Tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus.

No. Reg Rilis 015/RLS/II/2019

Meregulasi Taksi Online melalui PM No. 118 Tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus.

Beberapa waktu lalu saya menggunakan taksi online menuju stasiun Manggarai Jakarta Selatan. Saya berencana bepergian menggunakan Komuter Line (KRL) ke kota Bogor. Agar perjalanan lebih cepat maka saya mengambil rute perjalanan KRL melalui stasiun Manggarai. Ketika saya memesan taksi online dari rumah untuk ke stasiun Manggarai, saya hanya dikenakan membayar tarif Rp 4.000 dengan pembayaran uang elektronik atau Rp 11.000 jika membayar tunai. Murah dan akses serta nyaman itu dasar pemilihan dan penggunaan taksi online. Akses, karena mempercepat perjalanan pengguna angkutan umum. Posisi inilah yang menjadikan transportasi online seperti taksi online menjadi pilihan pertama dalam bertransportasi dengan angkutan umum. Selama layanan angkutan umum reguler belum terintegrasi dan akses maka penggunanya masih tergantung pada transportasi online seperti Ojek Online dan Taksi Online.

Meregulasi transportasi online masih baru menjadi perhatian dari Kementerian Perhubungan. Posisi pengawasan terhadap transportasi online sedianya selain Kementerian Perhubungan harusnya juga dilakukan oleh Kementerian Kominfo, Kemenaker, Kementerian Koperasi dan UKM. Rupanya perhatian bagi transportasi online masih belum menjadi perhatian kementerian lain untuk membuat regulasinya. Antara para pengelola transportasi, aplikator dan mitra online di Indonesia belum kompak, belum sepakat mau membuat regulasi bagi transportasi online. Sampai saat ini saja, regulasi terhadap taksi online atau Angkutan Sewa Khusus masih dalam proses pemberlakuan menjadi sebuah payung hukum utama setelah disahkan pada 20 Desember 2018 lalu. Perubahan kali ini adalah perubahan keempat regulasi taksi online. Sejak awal, keempat regulasi sudah disusun bersama-sama melibatkan semua kelompok masyarakat yang berkepentingan. Secara partisipatif, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan melibatkan unsur pengemudi, pengguna, pakar transportasi, pengelola bisnis dan perusahaan aplikasi taksi online serta beberapa kementerian terkait. Regulasi ini disebut Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 118 Tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus atau dikenal juga sebagai taksi online tersebut disahkan oleh pemerintah pada bulan Desember 2018 sebagai pengganti PM 108 tahun 2017.

Regulasi taksi online yang ada sudah mengalami 4 kali pergantian dalam 2 tahun sejak 2016. Dimulai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) nomor: 32 tahun 2016 dan dirubah menjadi PM nomor: 26 tahun 2016. Selanjutnya PM 26 tahun 2016 diajukan Uji Materil oleh beberapa orang pengemudi taksi online dan diterima oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, pemerintah merubah menjadi PM 108 tahun 2017. Tetapi perubahan PM 108 tahun 2017 itu pada sekitar Juni 2018 kembali diajukan Uji Materil kembali oleh beberapa pengemudi taksi online dan diterima kembali oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa PM 108 tahun 2017 memuat aturan yang sudah dibatalkan sebelumnya. Sejak awal hingga sekarang, masih hanya kementrian Perhubungan yang aktif membuat regulasi bagi taksi online.

Saat ini kembali pemerintah melalui Kementrian Perhubungan membuat regulasi baru Angkutan Sewa Khusus PM 118 tahun 2018 sebagai payung hukum beroperasinya layanan taksi online di Indonesia. Komitmen membentuk payung hukum taksi online hingga saat ini memang masih hanya Kementrian Perhubungan yang aktif dikarenakan kebutuhan untuk melindungi keselamatan layanan transportasinya. Sebenarnya pengawasan terhadap taksi online tidak hanya tugas dari Kementrian Perhubungan. Pengadaan dan pelayanan atas jasa aplikasi yang digunakan oleh taksi online ada di bawah pengawasan Kementrian Komunikasi dan Informasi. Sementara itu para pelaku usaha taksi online kebanyakan adalah pengusaha mikro atau kecil yang seharusnya dilindungi oleh Kementrian UMKM.

Komitmen Kementerian Perhubungan membuat regulasi Angkutan Sewa Khusus (ASK) bagi taksi online sudah tepat dan menjawab kebutuhan aktual, melindungi keselamatan pelayanan bagi masyarakat pengemudi dan pengguna jasa taksi online. Keberadaan taksi online perlu diatur karena:

  1. Posisi layanan transportasi online seperti taksi online (ASK) sudah menjadi penting sebagai alat transportasi penghubung ke angkutan umum massal. Misalnya dari rumah ke stasiun KRL atau Halte Transjakarta menggunakan transportasi online. Selanjutnya turun dari stasiun KRL atau Halte Transjakarta menuju tujuan akhir perjalanan menggunakan kembali bisa menggunakan transportasi online.
  2. Jumlah perkembangan transportasi online di Indonesia saat ini sudah sangat masif atau sangat besar. Saat ini bisa diperkirakan jumlah trasnportasi online (taksi dan ojek online) di seluruh Indonesia bisa mencapai setidaknya sekitar 10 juta unit.

Atas dua dasar kondisi di atas inilah pemerintah perlu meregulasi perlindungan keselamatan penggunaan transportasi online bagi pengemudinya dan penumpangnya. Jadi prinsipnya meregulasi taksi online sebagi Angkutan Sewa Khusus (ASK) oleh pemerintah adalah untuk menyelamatkan si pengemudi dan penumpang ASK atau taksi online.

Selama ini proses pembuatan regulasi payung hukum taksi online, kementrian lain sepertinya menyerahkan tanggung jawabnya kepada Kementrian Perhubungan. Keberadaan layanan transportasi online khususnya taksi online dilihat oleh Kementrian Perhubungan sudah berkembang secara masif. Layanan taksi online tidak cukup hanya bertumpu pada otoritas regulasi kementrian Perhubungan. Layanan yang diberikan oleh taksi online kepada penggunanya juga jadi sangat penting untuk diawasi bukan hanya kementrian Perhubungan tetapi juga kementrian terkait lainnya. Perkembangan perlindungan layanan yang berkeselamatan, aman, nyaman dan akses inilah yang menjadi perhatian utama Kementrian Perhubungan sehingga tetap aktif mengatur pengelolaan taksi online.

Kekosongan regulasi taksi online saat sebelum tahun 2016 terlihat menimbulkan kekacauan dan merugikan para pengemudi serta pengguna taksi online. Tetapi para aplikator yang mengelola layanan aplikasi transportasi online tetap bisa berjalan dan berkembang tanpa bisa dijangkau oleh regulasi yang dikeluarkan kementerian Perhubungan. Perusahaan penyedia layanan aplikasi adalah aplikator bukan operator angkutan unum. Posisi ini membuat sulit Kementerian Perhubungan untuk mengawasi bisnis layanan aplikasi para aplikator transportasi online dimanfaatkan para perusahaan aplikasi. Sayangnya sampai sekarang kementerian Kominfo belum membuat regulasi pengawasan terhadap bisnis layanan aplikasi bagi transportasi online para aplikator. Sampai hari ini pun para aplikator telah menyalahi regulasi dengan bertindak sebagai operator angkutan umum. Padahal para aplikator tidak memiliki izin usaha sebagai operator angkutan umum. Para aplikator hingga sekarang masih yang menentukan tarif dan merekrut pengemudi serta memberi order kepada pengemudi transportasi online. Kesalahan itu terus berjalan karena sebagai penyedia layanan aplikasi ini dimanfaatkan karena kementerian Kominfo belum meregulasi keberadaan para aplikator. Pembiaran kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan para aplikator ini akan membahayakan dan merugikan masyarakat. Beberapa kelompok pelaku bisnis taksi online saat ini gerah dengan perilaku para aplikator yang terus melakukan pelanggaran dengan terus merekrut pengemudi dan menentukan tarif taksi online. Sebagai aplikator seharusnya mereka tidak boleh melakukan rekruitmen karena bukan perusahaan atau operator angkutan umum. Para aplikator membela diri dan mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada regulasi yang melarang mereka melakukan itu sebagai perusahaan penyedia layanan aplikasi (aplikator).

Jadi keinginan Kementrian Perhubungan membuat regulasi taksi online akan berhadapan dengan sikap minim dukungan dari kementrian lain, kehendak pengemudi atau pengelola taksi online serta kepentingan bisnis para aplikator. Kondisi ini akhirnya membuat sulit pembuatan serta penegakan regulasi taksi online dan akan merugikan masyarakat, pengemudi serta pengguna taksi online untuk mendapatkan layanan yang berkeselamatan, aman, nyaman dan akses. Sebaiknya kementerian terkait lain secara kompak bersama kementrian Perhubungan membuat regulasi taksi online yang dapat diterapkan dan ditegakkan secara baik. Pemerintah sebaiknya mau bersikap tegas dan menindak para aplikator agar tidak bertindak sebagai operator angkutan umum yang merugikan pengguna taksi online serta pelaku usaha taksi online. Sikap tegas pemerintah tersebut adalah untuk melindungi masyarakat dari kerugian dalam penggunaan layanan taksi online atau Angkutan Sewa Khusus (ASK).

 

Jakarta, 3 Pebruari 2019.
Azas Tigor Nainggolan.
Penulis adalah Analis Kebijakan Transportasi dan Kordinator Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) Indonesia serta Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

Print Friendly, PDF & Email