No. Reg Rilis 016/RLS/II/2019. Meregulasi Perlindungan Keselamatan Pelayanan Ojek Online.

No. Reg Rilis 016/RLS/II/2019

Meregulasi Perlindungan Keselamatan Pelayanan Ojek Online.

Akhirnya ada regulasi yang mengatur perlindungan keselamatan pengguna dan pengemudi sepeda motor bagi kepentingan masyarakat (ojek pangkalan dan ojek online). Keinginan akan adanya regulasi bagi perlindungan keselamatan penggunaan Ojek Online ini sudah menjadi agenda perjuangan sejak 3 tahun lalu. Sudah satu bulan ini saya bersama kawan-kawan pengemudi Ojek Pangkalan dan Ojek Online diajak membahas Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor untuk Kepentingan Masyarakat (RPM Ojek). RPM Ojek tersebut sudah selesai dibahas dan dibuat bersama secara partisipatif difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Saat ini rancangan PM untuk ojek online sedang dalam proses penyelesaian dan pengesahan oleh pemerintah. Regulasi yang sedang dibuat pemerintah itu berisi tentang empat isu penting yakni Keselamatan, Tarif, Suspend dan Kemitraan pengemudi ojek online.
Keberadaan Ojek Online (Ojol) memang perlu diatur karena:

  1. Posisi layanan Ojol sudah menjadi penting sebagai alat transportasi penghubung ke angkutan umum massal. Misal dari rumah ke stasiun KRL atau Halte Transjakarta menggunakan Ojol. Selanjutnya turun dari stasiun KRL atau Halte Transjakarta menuju tujuan akhir perjalanan menggunakan Ojol.
  2. Jumlah perkembangan Ojol saat ini sudah sangat masif atau sangat besar. Saat ini bisa diperkirakan jumlah Ojol di seluruh Indonesia bisa mencapai setidaknya sekitar 5 juta Ojol.
    Atas dua dasar kondisi di atas inilah pemerintah memandang perlu meregulasi perlindungan keselamatan penggunaan Ojol bagi pengemudinya dan penumpangnya. Jadi prinsipnya meregulasi Ojol oleh pemerintah adalah untuk menyelamatkan si pengemudi dan penumpang Ojol.

Pembahasanni diinisiasi oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub) dan melibatkan para, pakar, pengemudi (driver) Ojek Pangkalan dan Ojek Online. Hadir dalam setiap pembahasan juga pihak perusahaan penyedia aplikasi Ojek Online beserta kementerian atau Badan Pemerintah terkait dengan regulasi RPM Ojek ini. Secara keterlibatan, pembuatan RPM ini sudah secara maksimal melibatkan seluruh stakeholder dari operasionalisasi angkutan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat.

Keberadaan regulasi perlindungan keselamatan pengguna Ojek ini menandakan era baru dalam keberadaan operasionalisasi angkutan dengan sepeda motor. Melalui regulasi atau peraturan menteri ini, pemerintah ingin hadir melindungi keberadaan pengguna dan pengemudi angkutan dengan sepeda motor secara khusus. Regulasi perlindungan semacam ini menjadi sejarah baru bagi keberadaan angkutan dengan sepeda motor di Indonesia. Menjadi era baru dimana baru pemerintah Indonesia di dunia yang mengatur perlindungan keselamatan bagi pengguna dan pengemudi angkutan dengan sepeda motor (ojek pangkalan dan ojek online).

Ya memang bisa jadi baru Indonesia yang pertama kali membuat regulasi seperti ini. Pengalaman di beberapa negara lain yang ada praktek angkutan dengan sepeda motor tapi belum ada insiatif pemerintahnya membuat regulasi secara khusus perlindungan bagi pengguna dan pengemudi Ojek sepeda motor. Kota-kota negara lain hanya mengakui keberadaan angkutan sepeda motor tapi tidak secara khusus membuat regulasi perlindungan keselamatan bagi pengguna dan pengemudinya. Langkah dan inisiatif pemerintah ini patut diberi apresiasi sebagai kemauan melindungi warga negaranya. Langkah Kemenhub ini menunjukan bahwa pemerintah tidak bisa diam dan mendiamkan layanan angkutan dengan sepeda motor tanpa pengawasan dan tidak diatur melalui regulasi. Adanya regulasi maka pemerintah hendak hadir di tengah masyarakatnya, bisa mengawasi dan melindungi semua pihak yang terlibat dalam bisnis transportasi online.

 

Jakarta, 3 Pebruari 2019
Azas Tigor Nainggolan.
Analis Kebijakan Transportasi dan Kordinator Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) Indonesia serta Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

Print Friendly, PDF & Email