No. Reg Rilis 017/RLS/II/2019. Melindungi Keselamatan Layanan Ojek Online. Catatan Singkat tentang Regulasi Ojek Online.

No. Reg Rilis 017/RLS/II/2019

Melindungi Keselamatan Layanan Ojek Online. Catatan Singkat tentang Regulasi Ojek Online.

Saat ini pemerintah bersama perwakilan beberapa pengemudi Ojek Online dan pengamat transportasi serta lembaga pemerintah terkait. Awalnya memang upaya membuat regulasi untuk melindungi penggunaan sepeda motor sebagai ojek online bagi pengemudi serta penggunanya banyak mendapat penolakan. Tidak mudah perjuangan mendorong pembuatan regulasi perlindungan pelayanan ojek online (Ojol) tersebut. Sebagai salah seorang teman para pengemudi Ojol dan juga pengguna setia layanan Ojol saya merasa memiliki kepentingan agar ada regulasi yang mengatur perlindungan keselamatan layanan ojek online bagi pengemudi dan penggunanya. Ada berbagai alasan yang menjadi dasar pentingnya regulasi perlindungan pelayanan Ojol. Menurut saya Ojol perlu diatur karena:

  1. Posisi layanan Ojol sudah menjadi penting sebagai alat transportasi penghubung ke angkutan umum massal. Misal dari rumah ke stasiun KRL atau Halte Transjakarta menggunakan Ojol. Selanjutnya turun dari stasiun KRL atau Halte Transjakarta menuju tujuan akhir perjalanan menggunakan Ojol.
  2. Jumlah Ojol saat ini berkembangnya sudah sangat masif atau sangat besar. Saat ini bisa diperkirakan jumlah Ojol di seluruh Indonesia bisa mencapai setidaknya sekitar 5 juta Ojol.
  3. Sekarang ini pengemudi Ojol menjadi korban eksploitasi para aplikatornya. Tindakan eksploitasinya adalah tarif sangat murah yang diberikan oleh aplikator Rp 1.100 – 1.600 dan diputus operasional (suspend) semaunya aplikator. Menurut perjanjian yang dibuat oleh aplikator dikatakan bahwa pengemudi adalah mitra aplikator yang seharusnya sejajar dalam kepentingan dan keuntungan. Tapi yang terjadi justru pengemudi hanya menjadi buruh aplikator padahal investasi motor dan perlengkapan adalah milik pengusaha.
  4. Jika terjadi kecelakaan saat beroperasi, pengguna tidak mendapat jaminan perlindungan dari aplikator. Masalah dan kerugian pengguna dilempar aplikator kepada pengemudi Ojol. Sudah pernah dapatkannya sangat kecil, modal kerja milik sendiri, ditambah beban tanggung jawab bagi kerugian pengguna seorang diri.

Setidaknya atas 4 dasar kondisi di atas inilah saya merasa dan ikut mendorong pemerintah perlu meregulasi perlindungan keselamatan pelayanan penggunaan Ojol bagi pengemudinya dan penggunanya. Jadi prinsipnya meregulasi Ojol oleh pemerintah adalah untuk menyelamatkan si pengemudi dan penumpang Ojol.

Saat saya ikut bersama para pengemudi Ojol mendorong regulasi perlindungan keselamatan layanan Ojol, banyak pakar transportasi yang mengkritik bahkan membuli saya. Para pakar itu mengatakan saya ini gila mendukung menjadikan sepeda motor sebagai alat angkutan umum. Penolakan para pakar itu karena mereka menganggap bahwa kecelakaan lalu lintas terbesar sekitar 70% adalah dialami oleh sepeda motor. “Justru karena tingginya angka kecelakaan yang dialami oleh sepeda motor maka perlu dibuat peraturan untuk melindungi keselamatan layanan penggunaan sepeda motor bagi masyarakat. Kecelakaan itu terjadi juga dikarena belum ada penegakan aturan keselamatan lalu lintas selama ini”, penjelasan saya menjawab kritik serta bullying mereka pada saya.

Cukup lama, sekitar tiga tahun, sejak tahun 2016 saya memiliki kesempatan pengalaman merasakan serta memahami perjuangan para pengemudi Ojol. Selama tiga tahun itu jugalah saya selalu ikut berjuang bersama pengemudi Ojol agar pemerintah membuat regulasi perlindungan bagi keselamatan layanan Ojol. Pengalaman berjuang dan bergelut dalam masalah pelayanan Ojol ini membuka mata dan hati saya bahwa para pengemudi dan pengguna Ojol sebagai korban minimnya perlindungan dari pemerintah. Adanya kemauan pemerintah membuat regulasi ini menunjukan bahwa pemerintah sekarang sudah memiliki keinginan hadir dan melindungi hak keselamatan rakyatnya. Regulasi atau peraturan adalah wujud nyata kemauan politik dan kehadiran pemerintah di tengah rakyatnya. Regulasi yang baik haruslah membuat perubahan baik perilaku pemerintah dan rakyatnya itu sendiri.

 

Jakarta, 8 Pebruari 2019
Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Kordinator Forum Peduli Transportasi Indonesia (FPTOI) serta Kordinator Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT Jakarta).

Print Friendly, PDF & Email