No. Reg Rilis 018/RLS/II/2019. Aplikator Menolak Kenaikan Tarif Ojek Online.

No. Reg Rilis 018/RLS/II/2019

Aplikator Menolak Kenaikan Tarif Ojek Online.

Tersiar kabar bahwa ada sebuah riset yang dilakukan untuk menolak kenaikan tarif ojek online (Ojol). Menurut penelitian tersebut dikatakan bahwa menaikan tarif Ojol dinilai bisa menurunkan minat masyarakat menggunakan transportasi publik. Penurunan tersebut akan menjadi masalah karena mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. Menurut Ekonom Universitas Indonesia Fithra Hastiadi mengatakan ojek online sebenarnya berperan sebagai feeder yang menyambungkan masyarakat dengan transportasi publik. “Kita lihat 40% lebih itu ojek online tujuannya atau destinasinya adalah ke stasiun atau ke terminal terdekat. Kalau kita lihat pembangunan masif LRT dan MRT itu sebenarnya kita masih butuh feeder. Ada potensi zero ridership nantinya,” ujar Fithra usai acara peluncuran hasil survei Rised di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12 Pebruari 2019) kemarin.

Berdasarkan hasil survei Rised, 40,9 persen responden menggunakan ojek online sebagai transportasi untuk menuju ke sarana transportasi publik. Kenaikan tarif ojek online yang mengakibatkan keengganan publik untuk naik transportasi publik, akan berpengaruh pada minimnya pemanfaatan transportasi publik. “Ekstremnya zero ridership ya, itu secara semantik artinya potensi bahwa MRT tidak akan terutilisasi dengan baik karena feeder-nya kurang, pemerintah belum punyafeeder yang memadai,” ujar Fithra.

Permintaan menaikan tarif Ojol adalah datang dari para pengemudi Ojol itu sendiri. Para pengemudi Ojol merasakan bahwa tarif Ojol sekarang sudah sangat murah dan tidak manusiawi yakni sekitar Rp 1.000-Rp 1.600 per Km. Tarif murah itu ditetapkan sendiri oleh para aplikator dan para pengemudi hanya bisa menerima tanpa bisa menolak. Selain itu juga para aplikator memberlakukan pemotongan sebagai uang jasa penggunaan aplikasi sebesar 20% per order. Akibat dari tarif murah dan tingginya pemotongan tersebut para driver tidak bisa melakukan perawatan atau servicenya rutin dan banyak tidak bisa memperpanjang atau membayar kredit kendaraan motornya. Rendahnya tarif sekarang ini tentu akan berdampak buruk pada keselamatan layanan yang diberikan oleh pengemudi Ojol.

Menolak keinginan menaikan tarif ojol tentu adalah datang dari pihak aplikator. Rencana mengevaluasi dan mengawasi penetapan besaran tarif ini sedang digodok masuk dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat (akan diberlakukan juga bagi layanan Online) yang sedang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan bersama kelompok pengemudi Ojol dan pakar transportasi serta para aplikator. Pembuatan RPM ini merupakan upaya pemerintah mengakomodir dan melindungi kepentingan keselamatan masyarakat pengemudi dan pengguna Ojol. Sudah hampir dua tahun ini para aplikator menerapkan tarif sangat murah dengan potongan komisi 20% sangat tinggi. Padahal pada awal beroperasi di Indonesia para aplikator menerapkan tarif Rp 4.000 per Km untuk menarik perhatian masyarakat agar mau menjadi pengemudi Ojol. Saat aplikator menerapkan tarif Rp 4.000 para pengguna Ojol tidak mengeluh dan meningkat terus jumlah pengguna serta oengemudi Ojol. Entah bagaimana caranya para peneliti bersama aplikator mendapatkan data bahwa kenaikan tarif menjadikan tarif mahal dan membuat masyarakat meninggalkan penggunaan angkutan umum dan kembali gunakan kendaraan umum?

Jika dilihat cara dan momentum dilakukannya riset ini bertepatan sekali dengan sedang dibahasnya RPM di atas yang salah satunya akan mengatur bahwa tarif ditentukan dengan ada komponen tarifnya dan dibuat oleh para pemangku kepentingan. Tarif akan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan biaya operasional pelayanan pengemudi dan besarannya ditentukan bukan oleh aplikator seperti saat ini. Sekarang para aplikator sangat bebas mengeksploitasi para pengemudi Ojol dengan tarif murah tidak rasional dan tingginya potongan serta tipuan bonus atau poin. Para aplikator jelas sangat memiliki kepentingan agar tarif tidak dinaikan dan pendapatan keuntungan mereka tetap besar karena pengguna Ojol tetap tinggi jumlahnya. Para aplikator dalam hasil riset sudah mengatakan dan mengancam bahwa kenaikan tarif Ojol akan menurunkan penggunaan Ojol dilihat dari akan terjadinya penurunan penggunaan angkutan umum yang dihubungkan oleh layanan Ojol. Jadi menolak kenaikan tarif Ojol berarti juga menolak regulasi RPM yang sedang dibuat oleh pemerintah tahun.

Jadi terlihat betul bahwa penolakan kenaikan tarif adalah cara aplikator mau menolak RPM yang sedang dibuat pemerintah karena mereka tidak mau diatur dan diawasi pemerintah. Jadi keinginan tarif murah, menolak kenaikan tarif yang akan diatur dalam RPM berarti kemauan animator bukan kemauan masyarakat pengguna apalagi pengemudi Ojol. Ya penolakan itu bisa-bisanya aplikator karena mereka selama ini sudah mendapatkan untung sangat besar dari kerja sangat keras para driver Ojol. Nah setelah sekarang pemerintah mau bikin RPM Ojek, pihak aplikator mulai kebakaran jenggot dan menolak rencana pembuatan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut. Soalnya di dalam RPMnya pemerintah meregulasi tentang biaya jasa (tarif). Dalam pembahasan soal tarif ini diungkap para driver Ojol bahwa selama ini para aplikator telah mengeksploitasi para driver yang katanya mitra mereka karena belum ada regulasi yang mengawasi. Aplikator menetapkan tarif murah dan potongan 20% dari setiap tarif order yang masuk. Tambah lagi aplikator membius para driver dengan iming bonus atau point yang hanya mau menekan driver agar bekerja tanpa batas waktu aman. Jika para aplikator mengatakan tarif yang diminta driver sekitar Rp 3.100 – Rp 3.500 per KM mahal. Pemerintah dan pengemudi ojol memiliki hitungan komponen tarif yang merupakan biaya operasional layanan Ojol. Mari para aplikator memaparkan tarif yang mereka tentukan sebesar 1.200 per Km adalah tarif murah yang tepat sesuai kebutuhan operasional para driver. Para aplikator jangan hanya menolak kenaikan tarif akan tanpa ada argumentasi objektifnya.

Jakarta 12 Pebruari 2019
Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Kordinator Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) Jakarta.

Print Friendly, PDF & Email