No. Reg Rilis 030/RLS/VI/2018 Catatan Singkat

No. Reg Rilis 030/RLS/VI/2018

Catatan Singkat: Harga Rokok Harus Mahal.

Dalam berita ANTARA 4 Juni 2018, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM-SPSI) Sudarto mengingatkan pemerintah bahwa naiknya tarif cukai rokok pada 2019 mendatang akan berdampak negatif bagi kelangsungan industri. Sudarto juga mengatakan bahwa kenaikan cukai rokok menyebabkan turunnya pendapatan pengusaha rokok dan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri rokok. Menurut Sudarto, pemerintah memang memiliki kepentingan meningkatkan penerimaan negara untuk memenuhi kebutuhan belanja negara setiap tahunnya, namun besaran tarif cukai yang tinggi dalam 5-8 tahun terakhir ini menyebabkan penurunan jumlah buruh rokok.

Begitu pula Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPS) Sjukrianto, berharap pemerintah tidak menaikkan lagi tarif cukai rokok. “Imbas dari kenaikan cukai rokok ini panjang, dari pekerja rokok, industri, pedagang, sampai ke penerimaan negara. Masih banyak sumber pendapatan negara dari pos lainnya,” kata Sjukrianto sebagaimana dimuat dalam berita ANTARA 4 Juni 2018. Sjukrianto juga memperkirakan pertumbuhan pendapatan dari penjualan rokok pada tahun ini akan stagnan.

Melihat keterangan yang disampaikan oleh Sudarto di atas seolah-olah kenaikan cukai itu dibayar oleh pengusaha industri rokok. Padahal dalam kenyataannya cukai rokok dibayar oleh para perokok dalam harga rokok yang dibeli. Harga rokok ditentukan oleh industri berdasar semua biaya produksi dan cukai rokok yang ditetapkan pemerintah. Ketika cukai ditentukan atau dinaikan maka pengusaha industri rokok secara otomatis akan menentukan atau menaikan harga rokoknya dan pendapatannya industri rokok tidak akan terpengaruh menurun bahkan bisa naik pula jika cukai dinaikan. Berarti besar cukai ditentukan maka harga rokok naik dan beban ada pada si pembeli atau perokok itu sendiri. Jadi tidak benar jika cukai rokok membuat pendapatan atau omzet pengusaha rokok menurun dan terpaksa melakukan PHK kepada pekerjanya.

Begitu pula pendapat Sjukrianto yang mengatakan bahwa kepentingan negara menaikan cukai rokok adalah untuk pendapatan negara semata. Jelas pendapat ini sesat dan salah total. Cukai rokok adalah Sintaks atau pajak dosa dampak buruk yang ditimbulkannya oleh karena penggunaan produk tersebut. Jadi untuk mengendalikan pengguna rokok dan mengendalikan dampak buruknya, rokok dikenakan cukai. Hingga saat ini pemerintah Indonesia menerapkan cukai kepada rokok dan minuman beralkohol untuk mengendalikan dampak buruk karena penggunaan rokok serta minuman beralkohol. Jadi sekali pemerintah menerapkan dan terus menaikan cukai rokok bukanlah untuk mendapatkan pendapatan uang. Atau apakah memang pendapatan negara untuk atas penerimaan cukai rokok.

Data dari Litbangkes Kementrian Kesehatan RI menyebutkan bahwa pendapatan cukai rokok pada tahun 2017 sebesar Rp 160 Trilyun. Sementara data yang sama menyebutkan kerugian ekonomi akibat konsumsi rokok adalah sebesar Rp 596,61 Trilyun. Kerugian sekitar 4 kali pendapatan cukai itu, kekurangannya dibayarkan oleh negara. Angka kerugian ekonomi akibat konsumsi rokok tersebut naik 63% dari angka 2 tahun sebelumnya. Dalam hal beban kerugian akibat konsumsi rokok kembali ke masyarakat juga selain menjadi beban negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa cukai rokok bagi pemerintah dan masyarakat justru bukan pendapatan karena pengeluarannya justru 4 kali lebih besar dari pendapatan cukai itu sendiri. Sehingga pemerintah dan masyarakat memiliki kepentingan menaikan cukai rokok dan membuat harga rokok harus mahal agar para perokok kesulitan mengakses rokok. Cukai rokok tinggi dan harga rokok mahal pada akhir diharapkan dapat mengendalikan dampak kerugian ekonomi akibat konsumsi rokok.

Sudah banyak sekali hasil penelitian yang menunjukkan dampak negatif konsumsi rokok dalam kehidupan manusia berupa penyakit kanker, penyakit jantung, kemandulan, gangguan janin, impotensi hingga kematian. Semua itu akibat dari sekitar 4.000 jenis racun berbahaya dan mematikan yang dikandung dalam sebatang rokok. Tidak bisa ditolak bahwa rokok memiliki lebih banyak mudarat daripada manfaat. Untuk itu pemerintah Republik Indonesia harus menaikan cukai rokok setinggi mungkin agar harga rokok menjadi sangat mahal. Setidaknya ada beberapa manfaat yang diperoleh bila harga rokok dinaikkan. Pertama, pemerintah dapat mengendalikan atau memperingan pengeluaran APBN sebagai akibat dari kerugian ekonomi akibat konsumsi rokok. Kedua, akses terhadap rokok tambah sulit terutama bagi anak-anak. Ketiga, keluarga miskin bisa mengalihkan belanja untuk memperbaiki gizi keluarga dan membiayai pendidikan karena harga rokoknya sangat mahal.

Jakarta, 5 Juni 2018
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

Print Friendly, PDF & Email