No. Reg Rilis 034/RLS/VI/2018

No. Reg Rilis 034/RLS/VI/2018

Catatan Singkat. Sepekan Kecelakaan KM Sinar Bangun di Perairan Danau Toba.

Sudah sepekan kejadian kecelakaan kapal KM Sinar Bangun terjadi di Danau Toba. Mari kita doakan agar semua upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menolong serta mencari korban bisa berhasil baik. Kita doakan juga agar keluarga korban diberikan ketabahan dan kekuatan menerima musibah ini.

Baru 21 penumpang yang menjadi korban ditemukan, 1 orang meninggal duni. Menurut catatan media massa diperkirakan masih sekitar 184 orang penumpang KM Sinar Bangun yang belum ditemukan. Hingga hari ini Tim Gabungan Basarnas dan TNI, Polri dan Kemenhub masih terus berusaha mencari korban di perairan Danau Toba. Berselang 5 hari kemudian terjadi lagi kecelakaan kapal KM Ramos Risma Marisi di sekitar perairan Nainggolan, Danau Toba. Dalam kecelakaan KM Ramos Risma Marisi ada korban dari orang meninggal dunia.

Kecelakaan KM Sinar Bangun dan KM Ramos Risma Marisi menunjukan bahwa kedua kejadian tidak menggerakan perubahan perilaku Pemda Sumatera Utara (Sumut) serta pemerintah Kabupaten di kawasan Danau Toba agar bekerja melayani dan melindungi rakyatnya secara baik. Kejadian kecelakaan kedua kapal tersebut rupanya tidak membangun kesadaran masyarakat di Sumatera Utara untuk berlayar secara selamat. Kecelakaan kedua kapal di atas bukan hal baru dan sudah sering terjadi kecelakaan kapal di perairan Danau Toba. Semua kejadian kecelakaan rupanya tidak menjadikan pemerintah memperbaiki pelayanan pelayaran di Danau Toba. Terus berulang terjadinya kecelakaan kapal di atas membuktikan bahwa sudah terlalu lama pelayaran di Danau Toba dibiarkan bobrok, tanpa pengawasan dan tanpa pembinaan oleh pemerintah. Berarti sudah terlalu lama rakyat di perairan Danau Toba dibiarkan berlayar tanpa ada jaminan keselamatan dari pemerintahnya sendiri.

Bobroknya pengawasan pelayaran di Danau Toba sangat terbuka dan sudah lama terjadi tanpa adanya perbaikan. Setelah kejadian kecelakaan KM Sinar Bangun dan Risma Ramos Marisi, saya melakukan diskusi dengan beberapa sahabat yang sudah beberapa kali melakukan kunjungan menggunakan kapal di Danau Toba dan yang baru kembali dari liburan di Pulau Samosir. Hasil diskusi saya mendapatkan beberapa data mengenai kebobrokan layanan pengawasan oleh pihak pemerintah daerah setempat yang mengurusi pelabuhan di Simanindo Samosir dan Tiga Ras Simalungun juga beberapa pelabuhan laut di perairan Danau Toba. Kejadian kecelakaan kapal di perairan Danau sudah sering dan berlangsung sejak lama. Setidaknya sejak tahun 1980an tercatat sering terjadi kecelakaan kapal di Danau Toba tapi tidak ada perubahan atau perbaikan sistem pelayaran perairan Danau Toba. Model penyebabnya sama yakni pelanggaran terhadap peraturan pelayaran yang ada karena tidak ada pengawasan oleh Pemda setempat.

Seperti kejadian KM Sinar Bangun, kapal berlayar tanpa izin dan nakhoda tidak memiliki izin karena nakhoda sebenarnya tidak ada di atas kapal. Memang praktek melanggar kapal berlayar tanpa izin di Danau Toba sudah biasa dan menjadi keseharian. Begitu juga nakhoda yang sebenarnya sering menyewakan atau bahasa lapangan disebut sebagai “menembakan” ke nakhoda lain tanpa izin atau pemberitahuan pada pengawas. Nakhoda pengganti tersebut juga sering kali nakhoda yang tidak.memiliki izin berlayar. Beberapa rekan yang baru kembali dari Samosir ke Jakarta bercerita bahwa penumpang membayar karcis atau tiket berlayar di atas kapal. Semua penumpang berserta kendaraan mobil dan motor dimasukan begitu saja sepenuhnya tanpa menghitung batas maksimal muatan. Praktek pelanggaran pelayaran di atas sudah berlangsung lama, puluhan tahun hingga hari ini.

Layanan pelayaran di perairan Danau Toba sudah berlangsung lama dan pelaku awalnya isaha pelayaran adalah masyarakat sendiri. Sepengetahuan saya melalui cerita orang tua sudah berlayar sekitar tahun 1963 dengan kapal tradisional ke dermaga Tiga Ras atau Parapat ketika itu. Pelayaran dibuka dan dimulai oleh masyarakat sendiri agar bisa keluar dan membuka diri dari luar Pulau Samosir. Pelayaran di perairan Danau Toba sangat membantu pengembangan hidup masyarakatnya. Tapi sayang sekali sejak awal hingga hari ini sedikit sekali sentuhan atau bantuan pemerintah untuk mengembangkan pelayanan pelayaran tradisional Danau Toba. Hampir tidak ada UU Ju perhatian diberikan pemerintah daerah setempat agar pelayaran di Danau Toba berlangsung secara aman dan berkeselamatan juga nyaman.

Kondisi buruknya pelayanan di Danau Toba harus segera diperbaiki secara menyeluruh agar daerah di Danau Toba dan sekitar bisa menjadi salah satu destinasi wisata di Sumatera Utara. Salah satu sarana penunjang agar Danau Toba menjadi destinasi wisata favorit maka sarana transportasinya, pelayarannya harus memiliki manajemen transportasi berkeselamatan, aman, nyaman dan terjangkau. Untuk itu pemerintah harus melakukan:

  1. Pendidikan publik kepada masyarakat tentang disiplin transportasi atau pelayaran yang memiliki manajemen
    berkeselamatan
  2. Membangun perbaikan sistem pelayaran dengan dasar manajemen berkeselamatan di seluruh pelabuhan dan dermaga di
    perairan Danau Toba: dengan membeli service kapal, subsidi tarif dan kepastian berlayar
  3. Melakukan penegakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi pelayaran sesuai peraturan perundangan yang
    berlaku
  4. Membantu dan memfasilitasi para operator dan kapal transportasi pelayaran di seluruh perairan Danau Toba agar
    berkeselamatan, aman, nyaman dan terjangkau serta bisa berkembang juga memiliki kepastian berkembang sebagai
    operator kapal pelayaran

Jakarta, 24 Juni 2018
Azas Tigor Nainggolan
-Putra dari Pulau Samosir
-Analis Kebijakan Transportasi

Print Friendly, PDF & Email