No. Reg Rilis 037/RLS/VII/2018. Catatan Singkat Praktek Kekerasan dan Monopoli di Bandara

No. Reg Rilis 037/RLS/VII/2018

Catatan Singkat Praktek Kekerasan dan Monopoli di Bandara. 

Pak Presiden harap bandara dikelola secara benar tanpa kekerasan dan tanpa praktek monopoli.

Nathalie, seorang penumpang yang turun di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang mendapat perlakuan tak mengenakkan saat hendak mencari moda transportasi lanjutan.

Status facebook Nathalie dikutip oleh sebuah media online pada tanggal 16 Juli 2018. Diceritakan dalam statusnya, bahwa Nathalie pada hari Minggu 15 sekitar pukul 12.30 WIB turun dari pesawat dan naik taksi. Jarak sekitar 10 hingga 20 meter pintu gate bandara saya diberhentikan oleh seorang bapak. Kemudian nampak itu membentak-bentak sopir taksi dan Nathalie jelas. Kekerasan verbal, membentak-bentak itu disebabkan Nathalie mengambil taksi yang tidak bekerja sama dengan pengelola bandara. Menurut bapak uang membentak itu ada aturan dari pengelola bandara bahwa penumpang harus menggunakan taksi yang dikelola bersama pengelola bandara sebagai alat transportasi lanjutan.

Dia pun langsung merespon dengan menanyakan siapa identitas oknum yang memberhentikannya, lalu menyuruhnya pindah taksi. Kemudian oknum tersebut mengatakan ada aturan terkait moda tranportasi lanjutan dari bandara. Nathalie melawan bapak itu karena dia merasa memiliki hak pilih untuk menggunakan (taksi) apa saja karena tidak aturan tertulis yang disosialisasikan pengelola bandara.

Pengalaman serupa juga dialami oleh Dianita bulan Mei 2015. Taksi yang diambil oleh Dianita di bandara Djuanda Surabaya. Oknum yg memberhentikan juga sadis seperti cerita di atas, membentak-bentak, kasar sekali.

Kekerasan terhadap pengemudi transportasi online kembali di bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Kejadian tersebut terjadi pada 31 Mei 2018 lalu terhadap seorang pengemudi taksi online diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI AU. Pengemudi taksi atau ojek online itu dituduh mengambil penumpang di dalam kawasan bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Tindakan kekerasan selain kepada pengguna taksi juga dilakukan terhadap pengemudi taksi dan ojek online yang bukan bagian bisnis taksi dengan pengelola bandara. Tindakan kekerasan dilakukan secara sadis terhadap pengemudi taksi atau oleh preman bandara dan oknum aparat TNI di bandara. Padahal di dalam bandara itu banyak berkeliaran calo atau pengemudi taksi gelap menawarkan jasa taksi secara terbuka kepada pengguna bandara untuk alat transportasi lanjutan. Jadi kesimpulan banyak juga calo, preman dan pengelola taksi online bekerja sama dengan pengelola bandara.

Misalnya saja pengalaman yang dialami oleh pengemudi taksi online di bandara Adi Sucipto bukan. Kejadian kekerasan terhadap pengemudi taksi online terjadi beberapa kali karena si pengemudi taksi online tidak mendaftar masuk ke dalam bisnis taksi yang diorganisir penguasa atau pengelola bandara bersangkutan. Beberapa bulan lalu pernah seorang pengemudi ojek online dianiaya dipaksa membuka bajunya di muka publik oleh petugas bandara Adi Sucipto karena dituduh mengambil penumpang di dalam bandara. Masalah larangan dan berujung pada kekerasan atau sanksi sepihak oleh pengelola bandara terhadap pengemudi transportasi online juga terjadi hampir di seluruh bandara di Indonesia. Pihak pengelola bandara Solo juga menerapkan pelarangan transportasi online masuk mengambil penumpang di bandara. Apabila ada yang tertangkap mengambil penumpang di dalam bandara Solo maka pihak pengelola bandara akan menahan kendaraan dan si pengemudi dipungut uang denda Rp. 500 ribu hingga Rp. 1 juta.

Begitu pula dengan bandara Halim Perdanakusuma Jakarta melarang taksi lain dan transportasi online yang tidak bergabung dengan bisnis jasa taksi di bawah pengelola bandara. Sama seperti di bandara Halim, bandara Sukarno Hatta Cengkareng atau CGK juga melarang taksi yang tidak bergabung dengan pengelola bandara untuk mengambil penumpang dari dalam bandara CGK. Sejak di pintu masuk petugas kemanan bandara CGK sudah mencegat taksi kosong masuk ke terminal di bandara CGK agar tidak bisa mengambil penumpang. Taksi yang boleh mengambil penumpang hanya taksi yang perusahaannya mendaftar dan membayar fee ke pengelola bandara. Akan ada sanksi keras jika taksi dan transportasi online yang tidak terdaftar di pengelola bandara dan mengambil penumpang di bandara. Padahal di dalam bandara secara terbuka juga banyak calo taksi atau pengemudi taksi gelap menawarkan jasa transportasi lanjutan kepada pengguna bandara.

Perilaku premanisme, kekerasan dan menggunakan kekuasaan serta praktek monopoli bisnis taksi di bandara seperti ini ada di semua bandara besar di Indonesia. Jelas cara seperti ini adalah praktek monopoli oleh pengelola bandara yang dilarang UU. Juga pengguna bandara dipaksa tidak bebas memilih alat transportasi taksi atau transportasi online selain yang bekerja sama dan membayar fee kepada pengelola bandara.

Walaupun perilaku atau praktek monopoli disertai kekerasan, premanisme dan menggunakan kekuasaan harusnya tidak boleh terjadi. Kejadian seperti ini sering kali terjadi dan terjadi di seluruh bandara di Indonesia. Sudah banyak keluhan masyarakat atas pengalaman menjadi korban kekerasan aparat bandara karena dianggap salah memilih taksi atau alat transportasi. Setidak keluhan jadi sulit dan tidak bebas memilih taksi di bandara sudah sering diangkat di media massa atau media sosial, tapi belum ada tindakan tegas pemerintah melarang menindak tegas para pelakunya atau pengelola bandaranya. Seharusnya pemerintah bersikap tegas dan adil bahwa semua memiliki kesempatan yang untuk berusaha bisnis taksi atau layanan angkutan umum di bandara. Soal agar ada jaminan keamanan, kenyamanan serta ketertiban di bandara itu urusan tanggung jawab pengelola bandara dan aparat pemerintah juga keamanan menjamin itu ada. Tapi kepentingan angkutan aman, nyaman dan akses di bandara bukan justru diperjual belikan izinnya pada perusahaan sendiri serta perusahaan besar. Pelaku bisnis transportasi yang kecil seharusnya didukung dan difasilitasi pemerintah dan bandara agar bisa masuk menjadi bagian layanan transportasi bandara untuk memudahkan pengguna bandara bebas memilih alat transportasi lanjutan.

Begitu pula sebaiknya pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU) memeriksa indikasi praktek monopoli bisnis taksi di bandara ini, apakah melanggar hukum atau UU Persaingan Usaha. Jika memang ini melanggar maka praktek monopoli bisnis taksi atau transportasi ini di bandra harus dihentikan. Seharusnya bandara tidak dikelola seperti warung sendiri yang boleh berjualan. Sementara warung lain tidak boleh berjualan dan tidak boleh hidup, biar bangkrut saja. Bahkan sering terjadi tindakan kekerasan atas nama praktek bisnis taksi di bandara seperti ini dilindungi oleh oknum anggota TNI seperti pernah terjadi di bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Saya berharap kejadian kekerasan atas nama praktek monopoli bisnis taksi di Semarang atau di bandara lainnya diusut tuntas. Semoga kejadian di bandara Semarang menjadi alat ukur pembersihan bandara dari praktek kekerasan dan monopoli.

Astina, 18 Juli 2018
Analis Kebijakan Transportasi.

Print Friendly, PDF & Email