No. Reg Rilis 041/RLS/VI/2019 – TIPU-TIPU GUBERNUR JAKARTA !!!

No. Reg Rilis 041/RLS/VI/2019

TIPU-TIPU GUBERNUR JAKARTA !!!
PRESS RILIS

Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) mengutuk keras tindakan Gubenur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan yang secara diam-diam menebitkan Izin Mendirikan Bangunan (IBM) untuk 409 rumah mewah dan 212 rumah kantor dilahan Reklamasi Pulai C dan D.

Hal ini sangat disayangkan karena mengingkari Janjinya saat Pilkada DKI akan memberhentian Reklamasi. Meskipun Raperda dan Amdal belum rampung pada tahun 2018, Gubernur Anies Baswedan sudah memberikan penugasan pengelolaan Pulau Reklamasi kepada PT Jakarta Propertindo alias Jakpro. Penugasan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018 yang baru disahkan pada 16 November 2018. Penugasan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang upaya penyelesaian nyata dari Gubernur yang sering berjanji.

Melihat hal diatas, Fakta melihat bahwa Anies terlihat sangat serius untuk benar-benar memberhentikan proyek reklamasi. Reklamasi yang terjadi saat ini juga hanya menimbulkan pelanggaran HAM dan merenggut penghasilan para nelayan selat Jakarta. Proyek reklamasi yang telah dilaksanakan sejak masa kepemimpinan Gubernur BTP, telah merenggut hak atas pekerjaan dan tempat tinggal yang layak karena terkena dampak atas pembangunan lahan reklamasi. Selain itu, Tim Gabungan Upaya percepatan pembangunan(TGUPP) bidang pesisir yang mengatakan akan mengajukan raperda tentang yang selama ini diharapkan bisa menyelesaiakan permasalahan juga tidak menjadi pengurai benang kusut kasus reklamasi. ketidak becusan akan penyelesaian ini seakan memberikan dampak pada masyarakat yang diklabui dengan rangkaian janji dari gubernur.

Hal ini diperburuk dengan belum disahkannya Perda Zonasi. Perda zonasi yang disahkan ini membawa dampak baik atas pengelolaan reklmasi yang seakan menumpuk deretan masalah. Janji Anies pada kenyataannya tidak semanis janji Anies pada waktu kampanye Pilkada Jakarta. Ketidakjelasan ini juga menunjukan ketidakberpihakan Gubernur DKI pada warga miskin, daripada pengembang properti. Hal ini hampir sama dengan kasus program pembangunan rumah dengan Dp 0% yang telah memuai pertanyaan tentang akhir solusinya.

Jakarta, 13 Juni 2019

Ari Subagio Wibowo
Forum Warga Kota Jakarta

Print Friendly, PDF & Email