No. Reg Rilis 045/RLS/VII/2019 – Jakarta Di Mata Penderita Katarak.

No. Reg Rilis 045/RLS/VII/2019

Jakarta Di Mata Penderita Katarak.

Pagi hari ini saya melakukan perjalanan dari rumah di daerah Matraman, Jakarta Timur ke arah jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Begitu saya masuk jalan Matraman Raya saya terjebak pada kemacetan luar biasa hingga ke persimpangan jalan Matraman Raya yang sudah memiliki Flyover (Jalan Layang) dan Underpass (Jalan Lintas Bawah). Flyover simpang jalan Matraman sudah dibangun beberapa tahun lebih dulu dari Underpass baru 20 April 2018. Underpass simpang Matraman dibangun Pemprov Jakarta karena terus macetnya jalan M Matraman Raya, jalan Pramuka dan jalan Diponegoro yang terhubung oleh Simpang Matraman. Ketika dibangun, saya sudah mengatakan bahwa pembangunan Underpass Simpang Matraman itu tidak akan berguna dan tidak akan mengurangi kemacetan jalan-jalan di sekitarnya. Jika memang Jakarta mau mengurangi kemacetannya harus dilakukan kebijakan membangun fasilitas layanan angkutan umum yang baik dan pengendalian penggunaan pribadi serta menata kembali tata kota Jakarta. Saya mengatakan bahwa membangun jalan baru sekarang ini di Jakarta bukan solusi untuk mengurangi kemacetan.

Situasi tetap macetnya jalan-jalan di sekitar Simpang Matraman membuktikan bahwa pembangunan flyover serta underpass Simpang Matraman tidak ada gunanya untuk mengurangi kemacetan. Begitupula hingga tadi pagi Jakarta, khususnya Simpang Matraman tetap macet parah walaupun sudah dibangun flyover dan kemudian underpass disana. Soal kemacetan di simpang Matraman ini juga menunjukan bahwa pembangunan angkutan umum di Jakarta belum memadai agar warga mau berpindah dari kendaraan pribadinya. Kondisi ini sekaligus menunjukan bahwa pemprov Jakarta belum memiliki kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi. Gambaran di atas akhirnya mengatakan bahwa Jakarta masih macet dan pemprov Jakarta belum melakukan kebijakan di bidang transportasi yang baik untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

Terkait dengan masih macetnya Jakarta ini saya merasa aneh jika beberapa hari ini ada dua penghargaan yang diberikan kepada pemprov Jakarta. Pertama adalah penghargaan yang diberikan melalui sebuah survey terhadap kondisi kemacetan Jakarta. Sebuah lembaga survey yang mengatakan Jakarta sekarang peringkat ke 7 kota termacet di dunia yang sebelumnya di di tingkat ke 4. Menurut pemprov masuk ke peringkat 7 itu adalah sebuah pencapaian prestasi karena turun dari ke 4 menjadi ke 7. Padahal menurut saya walau sekarang peringkat ke 7 ya Jakarta masih macet dan semrawut seperti yang kita alami hingga hari ini. Penghargaan diberikan kepada Jakarta yang diakui sebagai satu dari tiga kota terbaik dunia. Menurut gubernur Jakarta, Anies Baswedan dalam laman Facebooknya bahwa penghargaan atau apresiasi ini diberikan untuk perbaikan sistem transportasi dan mobilitas kota. Anies menyampaikan, penghargaan ini diperoleh pada ajang Sustainable Transport Award yang tahun ini diselenggarakan di Forteleza, Brazil dan membuktikan Jakarta diakui sehingga mendapatkan pengakuan dari lembaga kredibel tingkat dunia, bukan lewat banyak-banyakan voting di media sosial. Pemberi penghargaan menilai Jakarta masuk ke posisi tiga besar bersama Pune (India), dan Kigali (Rwanda), setelah sebelumnya masuk posisi 15 besar dari 200 kota besar dunia. Menurut Anie dikatakan bahwa penghargaan ini membuat dirinya bangga, Jakarta berhasil mengalahkan kota-kota dunia seperti Kingston (Kanada), Richmond (Amerika Serikat), Bogota (Kolombia), dan banyak lainnya. Penghargaan kedua ini membuat saya tertawa dan lucu, kok Jakarta diberikan penghargaan yang tinggi di bidang transportasi padahal Jakarta masih macet, layanan angkutan umumnya masih kurang baik dan sarana mobilitas seperti pedestrian atau trotoarnya menyedihkan banyak yang rusak. Banyak sarana pedestrian yang sudah dibangun sejak 4 tahun lalu sekarang hancur rusak tidak diperbaiki oleh pemprov Jakarta di bawah gubernur Anies.

Pemberian penghargaan ini menurut saya salah alamat. Sekali lagi Jakarta masih macet, belum memiliki layanan angkutan umum yang baik dan fasilitas mobilitas warga seperti pedestriannya masih amburadul rusak juga tidak bisa digunakan para pejalan kaki secara aman. Saya berpikir jangan-jangan pemberi penghargaan atau pelaku survey dalam kondisi tidak memiliki informasi atau gambarannya faktual tentang buruknya transportasi Jakarta. Ketiadaan informasi atau gambaran faktual ini seperti terjadi pada penderita Katarak yang tidak bisa melihat secara jelas gambaran di depannya. Bisa saja memang Jakarta mendapatkan penghargaan di bidang transportasi seperti ini karena penilainya tidak memiliki gambaran nyata tentang kondisi Jakarta yang masih macet parah, minim sarana mobilisasi yang baik seperti dialami penderita Katarak.

 

Jakarta, 2 Juli 2019

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

Print Friendly, PDF & Email